Adanya mafia dalam bisnis tes PCR menurut Projo dapat memengaruhi kebijakan-kebijakan pemerintah, seperti pemberlakuan tes PCR di semua moda transportasi sebagaimana yang terjadi di beberapa hari lalu. Akhirnya, kebijakan itu hanya menambah penderitaan rakyat. Ketika rakyat menderita, Â tuaian protes, kritik, hingga kecaman akan menyasar ke pemerintah.Â
Projo juga mempertanyakan ketidaketisan pengambil kebijakan dalam penanganan pandemi di Tanah Air, dalam hal ini termasuk Menko Luhut sebagai Koordinator PPKM Jawa Bali, Â yang ikut terjun dalam pusaran perkulakan alat tes usap PCR.
Akankah Presiden Jokowi bergerak menuruti permintaan organisasi masyarakat yang sudah menjadi pendukungnya selama 7 tahun menjabat sebagai Presiden RI? Atau ia malah meloloskan pembantunya di kementerian yang diduga diam-diam meraup keuntungan di atas penderitaan masyarakat?Â
Menukil sebagian kata bijak dari Presiden Republik Indonesia pertama, "...karena kekuasaan yang langgeng hanya kekuasaan rakyat. Dan diatas segalanya adalah Kekuasaan Tuhan Yang Maha Esa."
Semoga saja keadilan untuk masyarakat di atas segala-galanya!
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H