Merkantilisme adalah sebuah teori ekonomi yang muncul pada abad ke-16 dan ke-17 di Eropa. Teori ini menganggap bahwa kekayaan suatu negara dapat diukur dari jumlah emas dan perak yang dimilikinya. Dasar merkantilisme adalah meningkatkan ekspor dan mengurangi impor agar negara dapat mengumpulkan lebih banyak emas dan perak. Hal ini dilakukan dengan cara mempromosikan industri nasional, memberikan subsidi kepada eksportir, dan memberlakukan tarif impor yang tinggi.
Penerapan merkantilisme telah terbukti berhasil pada masa itu. Namun, teori ini tidak selalu relevan dan efektif dalam era modern. Merkantilisme juga menimbulkan berbagai konflik perdagangan antarnegara. Beberapa negara bahkan mengambil tindakan proteksionis untuk melindungi industri nasionalnya.
Salah satu contoh negara yang menerapkan prinsip merkantilisme adalah Tiongkok. Negara ini telah mempraktikkan merkantilisme sejak abad ke-17 dengan cara membatasi impor dan meningkatkan ekspor. Tiongkok melakukan ekspansi wilayah untuk menguasai sumber daya alam dan memperkuat perekonomiannya. Kebijakan ini terbukti berhasil dalam jangka waktu yang lama dan membuat Tiongkok menjadi salah satu negara paling makmur di dunia.
Namun, kebijakan merkantilisme Tiongkok juga menimbulkan beberapa masalah. Beberapa negara menganggap bahwa Tiongkok tidak adil dalam perdagangan internasional dan telah melakukan dumping (penjualan produk dengan harga lebih murah dari harga pasar) untuk menguasai pasar global. Selain itu, Tiongkok juga melakukan subsidi terhadap industri tertentu untuk mendorong ekspor. Hal ini dianggap melanggar aturan perdagangan internasional.
Tiongkok telah menerapkan kebijakan Made in China 2025 sebagai upaya untuk meningkatkan daya saing industri nasional. Kebijakan ini diluncurkan pada tahun 2015 dan bertujuan untuk menjadikan Tiongkok sebagai pemimpin teknologi global dalam beberapa sektor utama, seperti robotika, kendaraan listrik, dan teknologi informasi.
Untuk mencapai tujuan tersebut, Tiongkok memberikan dukungan keuangan dan kebijakan lainnya kepada perusahaan-perusahaan yang terlibat dalam industri-industri tersebut. Selain itu, Tiongkok juga mengurangi ketergantungan pada teknologi asing dan mengembangkan teknologi domestik. Kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan daya saing industri Tiongkok dan mengurangi ketergantungan pada impor.
Kebijakan Made in China 2025 memiliki beberapa kekuatan dan kekurangan dalam penerapannya. Berikut adalah analisisnya.
Kekuatan:
1. Meningkatkan daya saing industri nasional: Dengan mendorong pengembangan teknologi domestik, Tiongkok dapat meningkatkan daya saing industri nasionalnya. Hal ini dapat membantu negara mengurangi ketergantungan pada impor teknologi asing dan meningkatkan kemandirian ekonomi.
2. Meningkatkan inovasi dan penelitian: Kebijakan Made in China 2025 memberikan dukungan keuangan dan kebijakan lainnya kepada perusahaan-perusahaan yang terlibat dalam sektor teknologi. Hal ini dapat mendorong inovasi dan penelitian di Tiongkok, sehingga negara dapat mengembangkan teknologi yang lebih canggih dan unggul.
3. Mengurangi pengangguran: Kebijakan Made in China 2025 dapat membantu mengurangi pengangguran di Tiongkok dengan menciptakan lapangan kerja baru di sektor-sektor yang berkembang. Hal ini dapat meningkatkan tingkat kesejahteraan masyarakat dan mengurangi kemiskinan.
