Latar Belakang Masalah
Gelombang perpolitikan semakin menjadi persoalan yang serius dalam stabilitas bernegara. Dimana kerumunan partai berjumlah sangat besar bersaing dalam suatu kampanye negara dengan membawa harapan untuk mendapatkan kursi jabatan kedudukan.Â
Perubahan dari kampanye ini seringkali menimbulkan permasalahan baik dari sisi sejarah yang dilintasi, sampai ideologi yang dianuti, salah satu yang menjadi pertikaian bahkan konflik adalah perbedaan agama. Yang kemudian menimbulkan kekhawatiran masyarakat sipil negara atas pertikaian yang disebabkan perbedaan agama dan Khususnya perbedaan kasta. Halini dirasakan oleh negara India.
Adapun kondisi dari perpolitikan mereka sangatlah tidak seimbang seiring dengan keputusan Hak Asasi Manusia di india ini muncul di dasarkan pada Undang-undang Kewarganegaraan 1955 pertama kali muncul di Parlemen pada Juli 2016 yang kemudian Undang-undang Kewarganegaraan 1955 di amandemen dan menjadikan agama sebagai dasar kewarganegaraan. Individu maupun kelompok yang Bergama Islam dilematis yang berkepanjangan sering diperlakuan diskriminatif di berbagai negara, hal ini menjadi suatu permasalahan yang berkepajangan contohnya diskriminasi terhadap umat Islam minoritas di india mengalami diksriminasi berkepanjangan.
Level Analisis
Level Analisis yang diteliti meliputi negara India yang berada di wilayah regional Asia Selatan dan konflik yang ditawarkan sempat mengalami gejolak yang besar di ranah Internasional yang meliputi konflik extrimis Hindu dengan umat Muslim.
Analisa
Penulis akan menganalisa yang diteliti pada tahun 2017, dimana Partai Bharayatiya Janata (BJP), BJP memenangkan mayoritas dan memenangkan 312 kursi dari 403 kursi majelis negara bagian dan hampir 40% suara rakyat, dengan mengandalkan popularitas dan karisma dari Perdana menteri Modi. Salah satu daerah di India yakni di Uttar Pradesh menjadi medan pertempuran dimana Hasil pemilu juga dilihat sebagai referendum politik nasionalisme Hindu.Â
Bagi Mr Modi, pemilihan itu penting karena Uttar Pradesh dipandang sebagai ujian BJP sebelum pemilihan umum 2024. Jikalau partai BJP kalah di Uttar Pradesh, maka itu tanda bahwa daya tarik partai dan perdana menteri sedang menurun.
Ditinjau dari analisa pohon konflik yang berawal dari akar pohon dapat dilihat bahwa saat ini Uttar Pradesh menjadi salah satu negara bagian paling terpolarisasi di India dan telah memilih pemerintahan baru, dimana sorotan tertuju pada 40 juta penduduk muslim.Â
Kejadian ini dipicu oleh nasionalisme Hindu yang kemudian didorong pihak berwenang dan dilakukan dengan impunitas (kekebalan hukum), penindasan terhadap Muslim telah menjadi begitu meluas di India sehingga para ahli mengatakan hal itu merusak posisi negara itu sebagai negara demokrasi terbesar di dunia dan meningkatkan keraguan tentang masa depannya sebagai negara sekuler.
Konflik yang ditawarkan dapat dilihat pada Perdana Menteri (PM) India Narendra Modi dan Partai sayap kanan BJP yang telah mengipasi sentimen anti-Muslim sebagai bagian dari strategi kemenangan pemilu untuk menggalang dukungan dari mayoritas umat Hindu, yang merupakan 80% dari 1,4 miliar penduduk India dan tidak ada satupun kursi majelis yang beragama muslim. Kemenangan yang menentukan di kubu Partai Uttar Pradesh dapat menandakan kelangsungan politik nasionalisme Hindu dan meningkatkan peluang Modi memenangkan masa jabatan ketiga pada 2024.
Ditinjau dari angka dengan 403 kursi diperebutkan, ribuan kontestan berlomba memperebutkan bagian, dan lebih dari 150 juta pemilih memberikan suara mereka di 174.351 tempat pemungutan suara yang tersebar selama sebulan. Dimana Uttar Pradesh tetap menjadi salah satu negara bagian paling tidak berkembang di India dan rumah bagi jumlah orang miskin terbesar di negara itu.
Salah satu cara untuk mengekspresikan diri adalah melalui suara mereka. Dan selama pemilihan mereka keluar dalam jumlah besar untuk menggunakan suara tersebut dan seringkali melawan mereka yang berkuasa. Respon Organisasi kerjasama Islam meminta masyarakat internasional, khususnya dalam hal ini perserikatan bangsa-bangsa dan dewan Hak Asasi Manusia (HRC), untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menghindari dari eskalasi kekerasan terhadap Muslim di Negara India.
Lama sebelum itu, Perdana Menteri (PM) India Narendra Modi dan Partai sayap kanan BJP, telah mengipasi sentimen anti-Muslim sebagai bagian dari strategi kemenangan pemilu untuk menggalang dukungan dari mayoritas umat Hindu, yang merupakan 80% dari 1,4 miliar penduduk India dan tidak ada satupun kursi majelis yang beragama muslim. Kemenangan yang menentukan di kubu Partai Uttar Pradesh dapat menandakan kelangsungan politik nasionalisme Hindu dan meningkatkan peluang Modi memenangkan masa jabatan ketiga pada 2024.
Ditinjau dari angka dengan 403 kursi diperebutkan, ribuan kontestan berlomba memperebutkan bagian, dan lebih dari 150 juta pemilih memberikan suara mereka di 174.351 tempat pemungutan suara yang tersebar selama sebulan. Dimana Uttar Pradesh tetap menjadi salah satu negara bagian paling tidak berkembang di India dan rumah bagi jumlah orang miskin terbesar di negara itu.
Salah satu cara untuk mengekspresikan diri adalah melalui suara mereka. Dan selama pemilihan mereka keluar dalam jumlah besar untuk menggunakan suara tersebut dan seringkali melawan mereka yang berkuasa. Respon Organisasi kerjasama Islam meminta masyarakat internasional, khususnya dalam hal ini perserikatan bangsa-bangsa dan dewan Hak Asasi Manusia (HRC), untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menghindari dari eskalasi kekerasan terhadap Muslim di Negara India.
Melihat hal ini, Agama Islam semakin tersudutkan dan termaginalisasikan di India, salah satu faktornya adalah kemenangan Partai politik nasionalis Hindu yang mendominasi, salah satunya di daerah Uttar Pradesh yang menjadi mayoritas kemenangan suara BPJ yang sekaligus nasionalisme Hindu. Hal ini menyebabkan umat Muslim semakin tersudutkan karena adanya kepentingan politik nasionalis Hindu yang memicu terjadinya genosida Muslim di Uttar Pradesh bahkan di daerah-daerah lain di India. Maka dari itu Organisasi Kerjasama Islam merespon dengan mengeluarkan pernyataan yang menyatakan keprihatinan atas serangan keagamaan yang sedang berlangsung terhadap Muslim di India.