KENDARI, BKK – Polemik ibu kota Kabupaten Buton Utara (Butur) antara Ereke atau Buranga yang berlarut-larut, baru menjadi perhatian serius dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI.
Saat bertandang di Sulawesi Tenggara (Sultra) beberapa waktu lalu, Wakil Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Riza Patria mengaku, sudah mendapatkan informasi tentang masalah ibu kota daerah yang dimekarkan dari Kabupaten Muna itu.
“Kita baru dengar dari media di Sultra bahwa ada masalah ibu kota di Butur. Kami harusnya dengarkan langsung, tapi bupatinya tidak ada di sini,” ungkap Riza kepada Berita Kota Kendari (BKK) saat melakukan kunjungan kerja (kunker) di Sultra beberapa waktu lalu.
Masih kata politikus Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) ini, kabupaten yang sudah dimekarkan bisa saja dikembalikan ke kabupaten induknya kalau bermasalah. Oleh karenanya, ia berharap penjelasan dari pemerintah daerah mengenai konflik tersebut.
“Kita akan panggil nanti pimpinan daerahnya. Atau, kita akan datang lagi ke sini dan melakukan peninjauan langsung,” ungkapnya.
Sultra, lanjut dia, merupakan salah satu provinsi yang memiliki kabupaten pemekaran. Namun, kebanyakan pembentukan daerah otonomi baru (DOB) diketok oleh DPR RI periode sebelum mereka. Melalui kunker ini, pihaknya dapat melakukan evaluasi secara menyeluruh masalah pemekaran.
“Memang, kepala daerah yang mau habis masa jabatannya cenderung tidak memperhatikan daerah yang dipimpinnya. Ini berlaku di seluruh daerah di Indonesia. Namun untuk Butur kita akan bahas kembali di DPR RI,” ujarnya di dampingi beberapa anggota DPR RI yang lainnya.
Senada dengan Riza, anggota DPR RI lainnya Mustafa Kamal cukup terkejut dengan pemberitaan di Sultra bahwa akibat konflik ibu kota puluhan bendahara satuan kerja pemerintah daerah (SKPD) di Butur diperiksa bahkan sudah ada yang ditetapkan tersangka.
“Kalau begini, berarti sudah masalah serius. Kita akan bahas nantinya, apakah kita akan usulkan penertiban peraturan pemerintah (PP) atau seperti apa. Namun, ini sudah masalah serius,” ungkapnya.
Sejak berdirinya Kabupaten Butur 2007 lalu, berbagai gejolak sudah terjadi. Pembakaran kantor DPRD Butur menjadi salah satu tolak ukur bahwa konflik mengenai ibu kota sangat krusial untuk dibahas kembali di dewan. Terlebih lagi, aksi demonstrasi yang menyoal ibu kota sudah sering terjadi.
Bahkan, di masyarakat Butur terjadi pro kontra menanggapi masalah ibu kota. Beberapa lembaga menuding Bupati kala itu Ridwan Zakariah sengaja melakukan pembangunan gedung perkantoran di Ereke, ketimbang di Buranga yang sesuai Undang-Undang pemekaran.
Saat masih menjabat bupati Butur, Ridwan Zakariah membantah kalau dirinya tidak melakukan aktivitas pemerintahan di ibu kota Butur di Buranga sebagaimana anjuran UU. Menurut dia, semua daerah di Butur wajar dilakukan pembangunan.
“Namun, ibu kota tetap di Buranga. Tidak salah kalau kita membangun di tempat lain asal tetap dalam wilayah Butur,” bantahnya kala itu.
Namun kini, Ridwan Zakariah sudah tidak lagi menjabat setelah masa jabatannya berakhir pada 10 April lalu. Posisinya saat ini digantikan oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Butur La Djiru itupun hanya sebatas pelaksana tugas harian (Pls) Bupati Butur.
Mengenai masalah penempatan ibu kota Kabupaten Butur ikut berdampak pada dugaan korupsi di Butur. Penyidik Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Kepolisian Daerah (Polda) Sultra menemukan beberapa kejanggalan.
Diantaranya, adanya laporan perjalanan dinas dalam daerah dari Buranga ke Ereke. Padahal, laporan perjalanan dinas tersebut tidak harus terjadi, karena walaupun ibu kota berada di Buranga, namun para eksekutif berkantor di Ereke.
Sumber: BKK Kendari
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H
