Siapa yang Harus Bertanggung Jawab atas Kota Pekanbaru yang Semrawut?

Kota Pekanbaru saat ini menghadapi berbagai masalah serius, mulai dari kemacetan lalu lintas, penanganan sampah yang buruk, kota yang tidak ramah untuk pejalan kaki, trotoar rusak, drainase air hingga infrastruktur transportasi yang tidak memadai.

Kota Pekanbaru, sebagai ibukota Provinsi Riau, seharusnya menjadi contoh kemajuan bagi daerah lain. Sayangnya, kenyataan yang ada justru menunjukkan sebaliknya. Semua ini menimbulkan pertanyaan besar: siapa sebenarnya yang harus bertanggung jawab atas kondisi kota yang semrawut ini?

Dalam konteks ini, kita perlu melihat peran berbagai pihak, mulai dari pemerintah daerah hingga lembaga-lembaga terkait. Masyarakat sudah berusaha untuk berkontribusi, namun tanpa langkah nyata dari pemerintah, semua upaya itu terasa sia-sia. Mari kita telusuri lebih dalam siapa saja yang seharusnya bertanggung jawab dan apa yang bisa dilakukan untuk memperbaiki keadaan Pekanbaru.

Siapa yang Harus Bertanggung Jawab atas Kota Pekanbaru?

Apakah hanya pemerintah kota, atau ada faktor lain yang berperan? Mari kita ulas secara lebih mendalam.

1. Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Demokrat

Sebagai partai pemenang pemilu yang menguasai parlemen legislatif Kota Pekanbaru, PKS memiliki tanggung jawab besar dalam memajukan kota.

Meskipun telah mengusung walikota, dampak nyata dari kemenangan mereka belum terlihat. Kemacetan di jalanan, tumpukan sampah, dan fasilitas transportasi umum yang tidak terpelihara dengan baik adalah beberapa contoh konkret dari kegagalan tersebut.

Walikota Pekanbaru yang diusung oleh partai ini seharusnya mampu membawa perubahan signifikan. Namun, kenyataannya, peran walikota masih kurang dalam menangani berbagai permasalahan kota. Tidak hanya berhasil mengusung walikota pekanbaru dan memenangkan kompetisi pemilihan walikota, PKS juga berhasil memenangkan banyak kursi di dewan legislatif kota Pekanbaru.

Tidak hanya itu Partai Demokrat merupakan partai yang cukup berpengaruh di Pekanbaru. Jumlah kursi dewan legislatif yang didapatkan juga cukup banyak. Saya cukup kagum dengan dua kekuatan politik partai ini yakni Partai PKS dan Partai Demokrat.

Namun yang menjadi pertanyaan, apa kebijakan untuk kota Pekanbaru yang bisa dihasilkan? Apa dampak yang betul-betul dapat dirasakan?

Masih ingat banyak galian yang dilakukan ditengah-tengah jalan area Sukajadi kota Pekanbaru yang menyebabkan debu, jalan sempit dan polusi, banjir. Ini adalah proyek yang bisa dianggap gagal yang dilakukan pada masa walikota Pekanbaru yang usung oleh PKS dan Partai Demokrat.

Selanjutnya sampah yang tidak kunjung ada solusi untuk kota Pekanbaru, adalah bukti bahwa kontribusi partai ini untuk Pekanbaru masih kurang. Sebagai muslim saya sangat senang dengang program masjid paripurna di Pekanbaru, tapi apa bentuk program lainnya yang dapat dirasakan oleh umat beragama lainnya di Pekanbaru.

Ini menjadi sorotan penting, mengingat masyarakat telah memberikan kepercayaan kepada mereka untuk memimpin dan mengelola kota dengan lebih baik. Pemimpin yang paham agama memang diperlukan, tapi diperlukan keilmuan lainnya untuk bisa menata kota Pekanbaru.

2. Dinas Perhubungan

Dinas Perhubungan sebagai lembaga yang berwenang dalam mengatur lalu lintas dan transportasi publik juga harus bertanggung jawab. Sayangnya, permasalahan kemacetan di Pekanbaru belum kunjung teratasi.

Banyak lampu lalu lintas di sudut-sudut kota yang tidak terawat, rambu-rambu lalu lintas yang rusak, dan kurangnya strategi yang jelas untuk mengatasi kemacetan.

Transportasi umum seharusnya menjadi bagian penting dalam solusi transportasi kota. Namun, Dinas Perhubungan tampak hanya bermain aman tanpa memberikan solusi konkret.

Sebagai contohnya bus Trans Metro Pekanbaru (TMP), dibadan bus ini terpajang logo Dinas Perhubungan. Apa fungsi bus ini? Apakah bus ini sudah bisa menjadi jawaban kemacetan kota? Apakah bus TMP mempu menjadi solusi bagi transportasi kota untuk semua kalangan masyarakat? Apakah TMP bisa menjadi solusi untuk transportasi wisatawan yang datang dari Bandara Sultan Syarif Kasim II? Apakah TMP ini hanya sebagai formalitas untuk atribut kota?

Apakah Dinas Perhubungan memperhatikan banyak halte yang rusak dan tidak terawat? Apakah Dinas Perhubungan memperbaiki marka jalan yang rusak? Apakah Dinas Pehubungan memikirkan transportasi warga kota yang disabilitas, orang tua renta, anak, ibu hamil dan wisatawan?

Apakah Dinas Perhubungan menyerahkan seluruh persoalan transportasi kota kepada pihak swasta seperti Grab, Gojek, Taksi Blue Bird, Taksi Puskopau, dan perusahaan travel? Jika demikian, berarti Dinas Perhubungan gagal melihat dengan jelas permasalahan kota ini.

Ingatlah bahwa dinas perhubungan punya peran vital dalam mewujudkan agar kota Pekanbaru menjadi kota yang maju. Lihatlah negara maju transportasi umumnya maju dan bagus. Lihatlah negara Jepang, meskipun negaranya bisa membuat mobil tapi warga pilih menggunakan transportasi umum.

Ingat, banyaknya kendaraan pribadi menjadi pilihan utama karena pemerintah khususnya dinas perhubungan gagal menyiapkan transportasi umum yang layak bagi warganya.

Jika keadaan ini terus berlanjut, bukan tidak mungkin Pekanbaru akan semakin semrawut dan sulit untuk ditata. 

3. Dinas Lingkungan Hidup

Masalah sampah di Pekanbaru juga tidak kalah mencolok. Dinas Lingkungan Hidup harus berperan aktif dalam mengatasi masalah ini, tetapi kenyataannya, banyak drainase yang tersumbat oleh sampah.

Pasukan kuning yang seharusnya tanggap dalam mengatasi tumpukan sampah, sering kali lambat dalam bertindak.

Ketidakmampuan dalam menangani masalah sampah tidak hanya mengganggu estetika kota, tetapi juga menyebabkan banjir yang merusak infrastruktur jalan.

Sudah bertahun-tahun, Pekanbaru tidak lagi masuk dalam daftar kota yang bersih. Piala adipura sebagai penghargaan untuk kota yang bersih tidak lagi didapatkan kota Pekanbaru. 

Pertanyaan, kok bisa dulu dapat sekarang sudah tidak dapat lagi? Apa peran Dinas Lingkungan Hidup dalam menjaga kebersihan kota? Apakah kekurangan anggaran untuk menemukan solusi membersihkan kota? Sekarang sudah ada otonomi, apakah pemerintah pusat harus turun menyelesaikan masalah kebersihan kota? Apakah perlu, pihak swasta yang turun menangani masalah sampah kota? Apakah swastanisasi pengangkutan sampah sudah jadi solusi?

Intinya, semakin bertambah banyak sampah maka kualitas hidup masyarakat semakin menurun. Pengelolaan sampah bukan prioritas, bisa dilihat dengan mudah tumpukan sampah dimana-mana. Di lampu merah jalan arifin pertemuan dengan jalan soekarno hatta ada banyak sampah yang beserakan dan dibiarkan dari waktu ke waktu. Sampah ini ada yang hanyut dibawa air hujan dan ada pula yang terbang dibawa oleh angin dan tidak dibersihkan. 

Saya pernah berkunjung ke negara Singapura pada Januari 2024, negara ini adalah negara yang muslimnya minoritas. Cukup sulit menemukan masjid dinegara ini. Namun dari segi pengelolaan sampah itu baik, tong sampahnya ada dimana-mana, tidak ada alasan untuk buang sampah sembarang. Meskipun bukan negara mayoritas muslim tapi negara ini bersih. Sedangkan Pekanbaru, mayoritas warganya muslim tapi kotanya kotor dan banyak sampah. Padahal dalam ajaran Islam selalu disebutkan bahwa "kebersihan sebagian dari iman".

Jadi, apa yang terjadi dengan kota Pekanbaru?

4. Dinas Pekerjaan Umum (PUPR)

Peran Dinas PUPR juga tidak bisa diabaikan. Pemeliharaan jalan di Pekanbaru masih sangat kurang, dengan banyak jalan di pinggiran kota yang memerlukan perbaikan.

Jalan-jalan utama memang terawat, tetapi area seperti Panam, Sukajadi, Payung Sekaki dan Kulim masih membutuhkan perhatian lebih.

Jalan yang baik adalah fondasi bagi mobilitas masyarakat. Tanpa perawatan yang memadai, jalan akan cepat rusak, dan kemacetan pun akan semakin parah.

Trotoar jalan kota yang bagus hanya jalan Sudirman Pekanbaru saja. Pertanyaannya apakah Pekanbaru hanya sepanjang jalan dari Bandara dan Jalan Sudirman saja. Pekanbaru itu luas.

Menariknya (20/9/2024) lalu bangunan kantor Dinas PUPR Pekanbaru mengalami kebakaran. Berdasarkan informasi dari Goriau, gedung ini ditempati oleh 3 dinas, yaitu Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Perkim), dan Dinas Perhubungan (Dishub).

Muncul pertanyaan, kok bisa Dinas PU memiliki gedung yang tidak memiliki standar keamanan yang baik? Bagaimana bisa dinas PU yang paling ahli dalam hal pembangunan kota tapi menduduki gedung yang memiliki gedung yang tidak memiliki sistem pencegahan kebakaran? Kok bisa? Apa yang sebetulnya terjadi?

Kesimpulan

Pekanbaru membutuhkan perhatian serius dari semua pihak yang terlibat. Secara keseluruhan pihak harus bertanggung jawab mewujudkan Pekanbaru agar menjadi kota yang maju dan kota impian. Tidak cukup hanya sebagai kota besar saja. Otonomi yang diberikan kepada pemerintah seharusnya dimanfaatkan untuk menata kota dengan baik.

Namun, jika semua lembaga dan pihak terkait tidak saling berkolaborasi dan belajar dari pengalaman, kota ini akan terus terjebak dalam keadaan semrawut.

Belajar dari negara-negara yang telah berhasil, seperti Singapura, dapat menjadi langkah awal. Dengan perencanaan yang matang dan kerja sama antar lembaga, Pekanbaru dapat menjadi kota yang lebih baik.

Tidak ada kata terlambat untuk memperbaiki keadaan, asalkan ada kemauan dan niat untuk bekerja sama demi kemajuan kota.

Mari kita dorong pemerintah dan semua pihak untuk tidak hanya berjanji, tetapi juga bertindak nyata dalam mengatasi masalah yang ada. Hanya dengan langkah konkret dan kolaborasi yang baik, Pekanbaru bisa menjadi kota yang lebih baik bagi semua warganya.

Riaumagz.com