Pasca Pemindahan Ibu Kota ke Kalimantan Timur

Dapat dilihat pada situs jawapos.com bertajuk "Desa di Kukar Perlahan Menghilang, 3000 Warga Minta Relokasi" pada tanggal 20 April 2017, yang terjadi pada Desa Mulawarman, kecamatan Tenggarong Seberang, Kutai Kartanegara, dimana dikepung aktivitas pertambangan dua perusahaan. 

Desa Mulawarman pada tahun 1991 pernah ditetapkan sebagai lumbung padi tersebut dengan wilayah pertanian yang digarap oleh masyarakat sekitar 526 hektar, setiap musim panen mampu menyumbang 2.630 ton gabah. 

Akhirnya harus menyerah akibat dari aktifitas pertambangan yang menyebabkan jalur air ke persawahan putus. Pada saat kemarau, sawah-sawah menjadi kering, dan ketika hujan harus kebanjiran tergenang limbah tambang.

Pengadaan listrik buat kota yang masih mengandalkan batu bara sebagai sumber daya utama, tentunya permasalahan tersendiri karena seperti yang kita ketahui bahwa batu bara adalah sumber daya alam tidak dapat diperbaharui. 

Untuk tahun ini memang jarang terjadi pemadaman secara bergantian, tapi jika dilihat tahun-tahun lalu sering sekali saya rasakan. Bisa dilihat pada situs Tribunnews.com pada tanggal 11 Agustus 2018 bertajuk "Listrik Sebagian Wilayah Samarinda Padam, Penyebabnya ada di Sistem Interkoneksi Kalimantan"

Dengan adanya penambangan batubara di Kalimantan telah memberikan dampak positif sekaligus menyisakan dampak negatif bagi kesejahteraan rakyat yang seharusnya dapat dicarikan solusinya sebelum wacana pemindahan ibu kota di lakukan.

Menurut saya sudah seharusnya terpikirkan untuk pemanfaatan lubang-lubang tambang yang ada untuk diolah sebagai bendungan atau waduk selain dapat dimanfaatkan untuk tersedianya pasokan air bersih bagi masyarakat, sebagai pengairan buat lahan pertanian juga dapat dimanfaatkan sebagai pembangkit tenaga air seperti yang dilakukan oleh beberapa daerah di Indonesia ataupun di negara-negara maju lainnya. Air dan listrik merupakan kebutuhan utama bagi masyarkat untuk memenuhi kesejahteraan mereka.

Saya tidak permasalahan ibu kota akan pindah dimana, atau usulan-usulan terkait penyebaran departemen di wilayah-wilayah ke seluruh daerah yang ada di Indonesia.  

Bukankah pemerintah Indonesia telah meresmikan roadmap yang disebut Making Indonesia 4.0 dengan serba digital tentunya hal tersebut tidak menyulitkan bagi pemerintah untuk melakukan koordinasi selama kebutuhan terhadap air dan listrik terpenuhi di seluruh daerah. Tanpa ada listrik bagaimana kita dapat merasakan manfaat internet sampai ke pelosok-pelosok daerah di Indonesia?