Terdapat UU pengesahan penyatuan kedua pihak yakni resmi kerajan Britian Raya dan Irlandia dikenal sebagai nama “United Kingdom”. Pada tahun 1999, terbentuknya legislatif devolutif parlemen Skotlandia yang mempunyai kewenangan dalam menyelesaikan masalah yang terjadi dalam negeri tanpa campur tangan Britian Raya, tersebut disebut privat. Terpisahnya Lembaga hukum, Pendidikan, keagamaan skotlandia dari negara konstitusional Britian yang pernah ikut andil terhadap berkesinabungan penyatuan indentitas nasional sejak penyatuan 1707. Menyatunya dengan Inggris, skotlandia mempunyai parlemen sendiri dan budayanya tetap terjaga. Contohnya adalah bahasa nasional memakai bahasa Inggris (Pangestu, 2015).
Penggabungan Skotlandia dan Inggris yang berkisar sekitar 307 tahun dan berakhir pada tahun 2014, kerajaan Skotlandia ingin mengadakan referendum yang akan memisahkan mereka dengan Kerajaan Inggris. Ketidakpuasan pengelolaan ekonomi setelah penyatuan dengan Britian Raya menadi cikal bakal terjadinya referendum. Terlebih ketika tahun 1999 terjadinya krisis skotlandia menanggung utang yang dimiliki Britian Raya. Diadakan National Conversation yang membahas tentang masalah-masalah konstitusional sehingga diusulkan untuk peningkatan kewenangan parlemen skotlandia, feralisme, dan pelaksanaan referendum kemerdekaan Skotlandia dari Britian Raya. Pemerintah Skotlandia dalam upaya tersebut mengambil hati masyarakat dengan membuat buku kemerdekaan dengan judul Scotland Future terdapat penjabaran alasan terjadinya referendum tahun 2014 yakni menjadikan skotlandia lebih demokratis, membangun negara yang lebih makmur, menjadi masyarakat yang lebih adil. Pada September 2014 pemungutan suara pada referendum tersebut menunjukan skotlandia gagal menjadi negara mandiri (Pangestu, 2015).
Nasional Barat Sebagian diwarnai oleh semangat etnis sehingga menjadi nasionalisme yang agresig dan ekspansif. Nasionalime setelah perang dunia II Dan memasuki tatanan dunia baru dengan terbentuknya PBB, Maka ekspresi nasionalisme bangsa-bangsa diwarnai oleh semangat mewujidkan perdamaian dan ketertiban dunia, menegakan kebebasan bangsa-bansa serta Kerjasama dengan saling menghormati dan menguntungkan, Di negara bagian barat terjadi perubahan kea rah nasionalisme yang mewudjkan kesejateraan walfare state, koreksi terhadap kapitalime dan kehidupan antar banfsa yang dandasi oleh penegakan hukum (Nusarastriya, 2015).
Dampak Nasionalisme di Britania
Pada abad ke-17 dan abad ke-18 ini setelah melewati perang revolusi dan perang nopoloen ini, britania raya tersebentuk dan sebagai hasil penyatuan dari politik kerajaan inggris dan scotlandia. Kemudian britania raya kembali muncul yang memiliki angkatan polisi serta perkembangan ekonomi yang maju pesat pada abad 19. Pada abad ke-19 merupakan momen pertumbuhan ekonomi bagi britania raya. Namun pada 1970 scotlandia yang mempunyai gas serta minyak yang merupakan perekonomian utama. Namun britania raya gagal dalam memberikan pelayanan yang efektif dalam sumber minya serta gas untuk scotlandia, britania raya yang menjalankan serta yang mengoperasikan sumber minya dan gas. Sehingga tidak adanya keseimbangan ekonomi di Negara scotlandia(Rinaldo Dwi.2021)
Pada abad ke-19 britania menempati posisi yang penting dalam dunia politik. Britania merupakan salah satu pendiri Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB). Kemudian britania merupakan salah satu dari lima Negara yang menjadi dewan keamanan perserikatan bangsa-bangsa. Hal ini memberikan posisi yang penting bagi britania, serta memberikan otoritas untuk menjaga keamanan Negara (Muhammad Rangga.2016) Namun dengan posisi penting tersebut tidak membuat Negara seperi scotlandia juga mempunyai otoritas yang sama. Scotlandia yang merupakan subnegara britania memiliki langkah yang terbatas, dikarenakan tidak memiliki suara langsung di PBB untuk mengambil suatu tindakan. Kemudian britania memiliki alat-alat milter yang lengkap serta canggih yang dimana militer tersebut akan melindungi masyarakat serta wilayah yang disekitar britania(Rinaldo Dwi. 2021).
