"Perang adalah perang, kemenangan dan tujuan adalah target utama,
tidak perduli dengan cara apapun".
Berkebalikan dengan ketegasan dalam penanganan illegal fishing dan eksekusi death penalty atas kejahatan narkoba, sikap dan keputusan istana, dalam hal ini Presiden Jokowi, dinilai lemah dan lamban dalam mengatasi masalah yang terjadi antara KPK dan Polri. Kelemahan dan kelambanan Presiden Jokowi dinilai pula oleh banyak pihak akan berakibat negatif pada penegakan hukum, khususnya dalam penanganan tindak pidana korupsi.
Dari kenyataan tersebut, timbul berbagai macam spekulasi maupun pertanyaan, baik oleh masyarakat, politisi, ahli hukum, pengamat dan lain-lainnya. Dan sebagai bagian dari masyarakat, saya juga mempunyai berbagai spekulasi, salah satu spekulasi saya tersebut adalah sebagai berikut:
Pemusatan Kekuasaan
Mungkin Presiden Jokowi adalah sosok yang sederhana, sederhana pikiran dan tindakan politiknya. Namun, sebagai Presiden beliau mempunyai orang-orang terpercaya yang matang dalam strategi dan berpengalaman, yang mampu menterjemahkan setiap ucapan, tindakan dan keinginan Presiden.
Setelah resmi menjabat sebagai Presiden, hal utama dan yang paling penting untuk dilakukan oleh Presiden Jokowi selaku Kepala Pemerintahan dan Kepala Negara adalah mengumpulkan segala kekuatan dan kekuasaan untuk berpusat pada dirinya. Hal ini sangat penting guna mengamankan dan melindungi posisi dan kekuasaannya serta kepentingan efektifitas dalam menjalankan agenda-agenda pemerintahannya.
Tindakan dan keputusan Presiden Jokowi dalam dalam mengumpulkan dan memusatkan kekuasaan dapat dilihat dari:
- Pembentukan kabinet yang sebagian besar merupakan orang-orang baru, sehingga diharapkan mempunyai loyalitas yang lebih kuat terhadap Presiden.
- Pertemuan dan konsolidasi dengan para Kepala Daerah.
- Pertemuan dan konsolidasi dengan pimpinan teritorial TNI dan Polri.
- Pertemuan-pertemuan dengan pimpinan Lembaga Tinggi Negara lainnya.
- Pertemuan-pertemuan dengan pimpinan-pimpinan partai politik.
- Membangun dukungan rakyat dengan "blusukan" dan melaksanakan agenda pembangunan yang "populis".
Pemetaan Masalah
Dalam upaya mengumpulkan dan memusatkan kekuasaan, pastinya tidak semuanya berjalan mulus dan lancar. Ada berbagai tantangan dan resistensi, yang pada dasarnya berasal dari pihak-pihak yang merasa dirugikan atau merasa kepentingannya terganggu.
