Jangan Samakan OPM dengan GAM

Jika melihat penjelasan sebelumnya nampak terlihat bahwa OPM dan GAM yang kedua sama-sama merupakan kelompok separatis tetapi keduanya tidak memiliki akar permasalahan yang sama. Dan hal itulah yang membuat kedua gerakan ini meski muncul pada waktu yang tidak jauh berbeda tetapi GAM lebih dulu berhasil diselesaikan setelah ditemukannya titik temu diantara pihak GAM dan Pemerintah Indonesia. Hal ini yang sulit terjadi pada OPM yang memiliki kelompok-kelompok bersenjata yang sesamanya masih terdapat selisih paham bahkan tak jarang saling serang satu sama lain.

Merujuk pada buku karya Amy Chua berjudul "Political Tribes" dimana didalamnya menjelaskan penyebab gagalnya negara adidaya Amerika Serikat (AS) gagal memahami masalah etnis dalam penangangan atau intervensi mereka ke negara-negara di Asia terkhususnya negara-neagra di Timur Tengah. Seperti langkah AS untuk memusnahkan organisasi Taliban disebabkan para pembuat kebijakan AS hanya melihat Taliban sebagai organisasi Islam Radikal padahal kenyataannya ada gerakan etnis tertentu (etnis Pashtun) di dalam Taliban yang tidak dilihat oleh AS. Tidak melihat politik kesukuan di Afghanistan inilah yang membuat AS mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang keliru untuk Afghanistan terutama ketika bergabung dengan Aliansi Utara yang dipimpin oleh Panglima perang Tajik dan Uzbekistan, Abdul Rashid Dostum, yang dikenal banyak orang sebagai Anti-Pashtun bahkan tidak segan-segan membunuh pasukan Taliban meskipun banyak diantaranya yang sudah menyerah.    

Jika kita melihat kegagalan AS dalam melihat konflik antar etnis di Papua seharusnya pemerintah Indonesia bisa belajar dari AS. Justru yang terjadi tidak demikian dimana melakukan penempatan aparat TNI dan Polri yang kebanyakan dari mereka berasal dari luar Papua malah menimbulkan konflik dengan para penduduk setempat yang bisa menimbulkan korban jiwa. Dan dua lembaga pemerintah yaitu BNPT dan Polri dalam melakukan pemetaan terhadap kelompok-kelompok bersenjata di Papua juga menunjukkan temuan yang berbeda sekaligus memperlihatkan tidak adanya kesepahaman dan tidak tahuan lembaga-lembaga terkait dalam sekadar menentukan jumlah kelompok bersenjata.

Pemerintah sendiri sebenarnya sudah berusaha melakukan upaya penyelesaian damai dengan membentuk Operasi Damai Cartenz yaitu kampanye pendekatan ke masyarakat Papua yang dilakukan oleh Polri. Terlepas dari rekam jejak ketua Operasi Damai Cartenz tetapi dengan menempatkan orang yang berasal dari luar Papua menjadi pemimpin rekonsiliasi damai tersebut ditengah masyarakat Papua sendiri yang konflik antar desa saja masih rentan terjadi tentu itu adalah langkah keliru yang dilakukan instansi pemerintahan. 

Dengan begitu alangkah baiknya Pemerintah Pusat mulai mengubah cara mereka dalam menangani konflik di Papua dengan lebih mengedepankan permasalahan HAM dan SARA di Papua dibandingkan pembangunan infrastrukur dan ekonomi yang cenderung memperburuk HAM dan SARA di bumi cendrawasih.

Sumber Rujukan:

• Diamond, J. (2018). Guns, Germ & Steel (Bedil, Kuman & Baja). Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.
• Chua, A. (2019). Politik Kesukuan: Insting Kelompok dan Nasib Bangsa. Manado: Globalindo.
• Cortesao, A. (2018). Suma Oriental Karya Tome Pires: Perjalanan dari Laut Merah ke Cina & Buku Francisco Rodrigues. (A. Perkasa, & A. Pramesti, Penerj.) Yogyakarta: Penerbit Ombak.
• https://www.merdeka.com/peristiwa/peta-tujuh-kelompok-kkb-papua-versi-bnpt.html diakses pada 16 Februari 2023, pukul 11.12.
• https://www.kompas.com/stori/read/2021/08/02/130000979/gerakan-aceh-merdeka-latar-belakang-perkembangan-dan-penyelesaian?page=all, diakses pada 16 Februari 2023, pukul 10.23.