Jokowi dan Golkar

Pada aspek ini menunjukkan bahwa Jokowi bukanlah seorang "petugas partai yang plonga-plongo" sebagaimana sering digambarkan para pembencinya. Jokowi tetap memiliki hubungan yang baik dan bahkan tetap mesra dengan Ketua Umum PDIP Megawati Sukarno Putri, namun pada sisi lain Jokowi memiliki kemerdekaan untuk menentukan siapa yan harus menjadi pembantunya.

Dua orang Menko dari Golkar dan tidak adanya Menko dari PDI-P bisa menjadi indikasi sikap Jokowi yang teguh. Tidak mudah mendayung diantara karang-karang politik, jika tidak memiliki visi dan keteguhan hati seperti Jokowi.

Pilihan Jokowi kepada Airlangga ternyata tidak salah. Dalam bidang politik, kedudukan Airlangga sangat penting bagi keberlangsungan kepemimpinan Jokowi. Golkar sebagai salah satu kekuatan politik papan atas sangat diperlukan guna mendukung stabilitas politik pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin. 

Golkar yang menguasai perolehan kursi terbanyak kedua setelah PDI-P, yaitu 85 kursi atau hampir 15%  di Parlemen posisinya sangat strategis untuk menjaga stabilitas dukungan dari DPR kepada Pemerintahan Jokowi-Ma'ruh Amin.

Airlangga Hartarto tampaknya mampu memainkan dengan baik fungsi menjaga stabilitas ekonomi dan politik kabinet Jokowi. Di sisi lain, Airlangga Hartarto juga memerlukan dukungan Jokowi untuk menjamin kedudukanya sebagai Ketum Partai Golkar. 

Sudah menjadi rahasia umum bahwa terpilihnya Airlangga Hartato sebagai Ketum Gokar adalah berkat dukungan kuat dari Jokowi. Hubungan antara Jokowi dan Airlangga adalah hubungan yang saling menguatkan/ saling menguntungkan, semacam symbiosis mutualisme.  

Simbiosis mutualisme antara Jokowi dan Airlangga seperti tidak hanya terbatas dalam konteks menjaga pemerintahan Jokowi yang akan berakhir tahun 2024. Namun hubungan ini telah dirancang untuk berlanjut setelah 2024.

Kabar yang beredar di tengah masyarakat rancangan pasca 2024 tengah disusun oleh  Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) antara Golkar, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Amanat Nasinal (PAN). KIB  sepertinya adalah kendali Jokowi untuk memastikan bahwa Presiden yang akan datang akan meneruskan berbagai capaian Jokowi.   

Ini adalah sebuah langkah penting Presiden Joko Widodo untuk menata masa depan pasca 2024. Pemerintah Joko Widodo hingga saat ini telah berhasil memimpin dengan sangat stabil sejumlah partai politik antara lain  (PDI-P, Gerindra, Golkar, PAN, PPP, PKB, PPP) dan beberapa partai yang tidak memiliki kursi di Parlemen seperti Perindo, PSI, PKPI dan PBB.

Selama kepemimpinannya, terutama dalam periode yang kedua, Presiden Jokowi telah menunjukkan daya tahan dan kelenturan untuk menjaga kekompakan diantara partai politik yang ada. 

Ini suatu prestasi yang penting yang harus dicatat. Tidak ada partai politik yang lepas dalam kabinet atau menyatakan penolakanya. Meskipun Nasdem saat ini banyak mendapat kritik dalam koalisi Indonesia maju. Namun hingga kini seluruh partai pendukung Jokowi masih tetap bersatu.