Urgensi Edukasi QRIS

Pencegahan tidak sekedar memperkuat pengamanan siber, namun juga dengan memberikan pemahaman kepada masyarakat. Edukasi dalam ekosistem ekonomi digital sudah menjadi hal krusial. Transaksi digital sudah semakin memasyarakat. Artinya, penggunanya tidak lagi eksklusif atau terbatas pada kalangan tertentu, tetapi telah menjangkau segala kalangan. Apalagi sejak diperkenalkannya QRIS lima tahun silam, siapapun dengan mudah dapat melakukan dan menerima pembayaran digital.

Berbeda dengan instrumem non tunai lainnya, pedagang harus menyediakan tambahan perangkat pembaca kartu, yang umumnya dimiliki usaha menengah ke atas, QRIS bisa tanpa banyak perangkat jadi usaha mikro pun dapat menyediakannya. Selain itu, QRIS juga bisa memproses transaksi dengan nominal kecil hingga serupiah. Fitur QRIS terus bertambah, seperti tarik setor tunai dan transaksi antar negara.

Dengan berbagai kemudahan itu, pengguna QRIS pun kian meningkat. Volume transaksi juga tumbuh berlipat. Lalu, nampak mulai terjadi pergeseran pilihan transaksi non-tunai dari kartu debit atau ATM, yang sebelumnya paling populer, ke QRIS. Transaksi berbasis kartu tersebut menunjukkan trend penurunan. Pergerakan itu bisa dilihat dari data Bank Indonesia.

Bisa disimpulkan bahwa penggunaan QRIS telah meluas. Pengguna baru pun terus bertambah. Dari situlah ada kemungkinan para pengguna baru, atau malah termasuk sebagian pengguna lama, belum memahami sepenuhnya seluk beluk QRIS. Mereka itulah yang rentan menjadi korban kejahatan.

Di tengah antusiasme pemanfaatan QRIS, edukasi perlu menyertai. Dengan adanya pemahaman yang baik, pengguna diharapkan bisa mengoptimalkan proteksi diri. Secanggih apapun teknologi yang disediakan penyedia jasa pembayaran, titik lemah dari sisi pengguna masihlah ada. Kelemahan itu bisa diatasi ketika mereka telah memahami betul aktivitas yang dilakukan.

Kewajiban Edukasi

Edukasi merupakan bagian yang melekat pada pelindungan konsumen. Bisa diartikan, aktivitas tersebut sudah menjadi suatu kewajiban. Undang-undang mengenai pengembangan dan penguatan sektor jasa keuangan serta Peraturan Bank Indonesia mengenai pelindungan konsumen secara eksplisit sudah memerintahkannya. 

Siapakah yang wajib melakukan edukasi? Tentunya adalah para penyedia jasa pembayaran. Mereka adalah bank atau lembaga selain bank yang menyediakan jasa untuk memfasilitasi transaksi pembayaran. Dalam praktiknya, mereka tidaklah dilepaskan sendiri, Bank Indonesia sebagai otoritas sistem pembayaran juga proaktif melakukan edukasi. 

Namun, optimalisasi edukasi belum cukup jika sebatas mengandalkan peran otoritas dan industri. Peran masyarakat sebagai pengguna untuk mau mengedukasi diri juga diharapkan ada. Kemauan mereka membaca dan memahami produk dan jasa pembayaran yang digunakan tidak kalah pentingnya.

Untuk menyukseskan itu maka perlu ketepatan memilih instrumen edukasi yang digunakan. Instrumen tersebut haruslah adaptif, sesuai dengan kondisi saat ini. Contohnya, edukasi melalui kanal digital, semacam pemanfaatan media sosial yang melibatkan influencer, akan lebih efektif dibandingkan iklan besar di koran atau sekedar leaflet. Masyarat saat ini lebih banyak berinteraksi dengan media digital ketimbang media kertas.

Merangkum semua itu, kita bisa menilai bahwa QRIS secara bertahap sudah menjadi pilihan utama pembayaran non-tunai. Tingkat penerimaan masyarakat sudah tinggi. Itu menandakan mereka telah masuk dalam ekosistem ekonomi digital. Ekosistem yang aman pun sudah menjadi kebutuhan, agar mereka tetap nyaman di dalamnya. Pelindungan konsumen melalui edukasi menjadi salah satu cara menciptakan keamanan itu.