Membaca Arah Sistem Pembayaran di Masa Depan

Pengembangan Rupiah Digital masih berlanjut. Itu menandakan bahwa Bank Indonesia (BI) terus mempersiapkan mata uang nir-fisik tersebut agar kelak bisa difungsikan sebagai alat pembayaran yang merakyat. 

Sebagaimana, uang berbentuk kertas dan logam yang telah lama digunakan. Langkah dimaksud telah tercatat dalam Cetak Biru Sistem Pembayaran Indonesia 2030 yang baru dirilis BI.

Arah Masa Depan

Rancangan sistem pembayaran masa depan yang dikeluarkan bank sentral semakin menguatkan aspek digitalisasi, yang memang sudah dikembangkan sekian tahun ini. Bagaimanapun, pemanfaatan teknologi sudah melekat dalam keseharian bertransaksi. Penggunannya semakin inklusif atau merasuk ke segala kelas masyarakat dan beragam aktivitas ekonomi.

Indikatornya dapat dilihat dari berbagai data BI, diantaranya transaksi digital nasional yang melonjak hingga 14 kali lipat dalam 2 tahun terakhir. Volume transaksi ritel melalui kanal aplikasi mobile atau internet juga melonjak hingga 277 persen dalam waktu 5 tahun.

Selain pengembangan mata uang digital, penguatan infrastruktur sistem pembayaran juga menjadi perhatian dalam rencana bank sentral. Bentuknya diantaranya adalah penguatan stabilitas dan kapabilitas BI-FAST yang diprediksi akan melonjak penggunaannya.

Keberadaan BI-FAST dapat memfasilitasi transaksi ritel yang banyak dilakukan masyarakat. Sejak peluncuraanya, BI mencatat telah terakumulasi transaksi BI-FAST sebesar Rp5.370T. Kecepatan, kemudahan, dan biaya yang murah menjadi daya tarik bagi masyarakat. Teknologi tersebut menjanjikan efisiensi transaksi yang memang menjadi tuntutan masa depan.

Selain itu, penguatan infrastruktur data menjadi perhatian bank sentral. Dalam era digital, data memang memiliki peran yang sangat strategis. Termasuk dalam ekosistem ekonomi dan keuangan digital, aktivitas sistem pembayaran menghasilkan data yang berharga untuk penyusunan kebijakan. Bagaimanapun, kelengkapan data dapat mendukung produk kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi aktual. Kesesuaian kebijakan dengan kebutuhan merupakan faktor penting dalam penegakan kebijakan itu, sekaligus menjadi tolok ukur efektivitasnya suatu kebijakan.

Seiring dengan penguatan infrastruktur BI-FAST dan pemanfaatan data, infrastruktur interkoneksi sistem pembayaran antar negara terus diperluas. Sebagaimana telah dikembangkan BI dalam beberapa tahun terakhir, kerjasama QRIS antarnegara akan dilanjutkan. 

Tidak hanya itu, konektivitas pembayaran juga akan diterapkan untuk penggunaan BI-FAST dan RTGS atau transfer dalam nominal besar. Saat ini, bank sentral telah memetakan negara-negara yang telah siap untuk membangun konektivitas itu.

Pengembangan-pengembangan dimaksud merupakan sebagian dari sekian rencana telah disusun bank sentral. Dari sekian pengembangan itu, satu hal tidak boleh dilewatkan adalah kepentingan konsumen.

Pelindungan Konsumen

Memang, tuntutan pengembangan pembayaran berbasis teknologi semakin tinggi. Kehadiran regulator pun sangat ditunggu guna memastikan pengembangan itu terarah dan terawasi. Terarah artinya memiliki perencanaan yang baik. Terawasi berarti perkembangan inovasi serta praktek bisnis industri dipastikan patuh pada aturan.

Data BI menunjukkan, laju peningkatan pengajuan izin inovasi produk sistem pembayaran hampir 5 kali lipat dalam kurun waktu 4 tahun. Artinya, inovasi yang terus berkembang berkonsekuensi pada bertambahnya produk dan layanan. Sejalan dengan itu, konsumen akan bertambah juga.

Secara demografi, Indonesia memiliki limpahan generasi muda hingga sekian tahun ke depan. Generasi muda, yang kerap dikelompokkan dalam generasi millenial, Z, alpha, dan seterusnya merupakan generasi yang sudah akrab dengan teknologi. 

Merekalah yang bakal menjadi konsumen utama produk atau layanan berbasis teknologi. Dari situlah kita melihat benang merah antara perkembangan inovasi dan pertambahan konsumen sistem pembayaran.

Cepatnya laju inovasi yang disambut dengan tingginya antusiame penggunanya, menuntut urgensi penguatan pelindungan konsumen. Selain karena hak konsumen kudu dijaga, kepercayaan mereka terhadap sistem pembayaran yang handal wajib dipertahankan. Pelindungan yang berkualitas menentukan tingkat kepercayaan itu.

Pelindungan konsumen ini telah masuk pula dalam cetak biru sistem pembayaran. Hal itu dapat dikatakan sebagai penyempurna rencana pengembangan. Maksudnya, pengembangan mendatang tidak semata-mata fokus pada aspek teknologi ataupun instrumen, tetapi juga diimbangi dengan pelindungan kepada penggunanya.

Ke depan, upaya pelindungan konsumen tentu menjadi tantangan tersendiri. Tidak cukup hanya penguatan regulasi, ketegasan penegakan, kesungguhan industri, dan tentunya, kesadaran masyarakat menjadi elemen-elemen tak terpisahkan. Semua itu tidak lain untuk mewujudkan sistem pembayaran yang andal dalam teknologinya, kuat instrumennya, serta terjaga hak konsumennya.