Selain itu, tantangan juga bisa datang dari kebijakan pemerintah. Pada 2025, pemerintah akan menaikkan pajak pertambahan nilai dari 11 persen menjadi 12. Dampak dari kenaikan tersebut bisa memicu biaya hidup yang mahal.
Apabila kondisi saat ini belum berubah, kebijakan dimaksud dapat semakin membebani rakyat. Kenaikan pajak tentunya ditujukan untuk meningkatkan pendapatan negara. Namun, periode kenaikan idealnya diimbangi dengan kesiapan masyarakat, atau saat momentum yang tepat.
Tantangan politik pun bisa berpengaruh pada perekonomian mendatang. Indonesia akan menjalankan transisi kepemimpinan pada Oktober Tahun ini. Peralihan itu diharapkan berjalan dengan lancar tanpa ada gejolak pememicu instabilitas nasional. Ketidakstabilan politik berpengaruh negatif pada perekonomian nasional.Â
Lesunya daya beli, jika berkelanjutan, berpotensi melemahkan kondisi ekonomi secara umum. Dunia usaha akan lesu sehingga pengusaha akan menahan ekspansi bisnisnya. Mereka bisa jadi malah melakukan efisiensi tenaga kerja. Akibatnya, peluang lapangan kerja menyempit dan permasalahan pengangguran tidak terselesaikan.
Harapan Tersimpan
Di tengah impitan makan tabungan, masih tersimpan harapan. Data BPS menunjukkan, Indonesia sebenarnya masih mengalami pertumbuhan ekonomi pada triwulan pertama tahun ini.Â
Jika trend pertumbuhan ekonomi berlanjut, perekonomian akan lebih bergairah. Dunia usaha akan bangkit, berekspansi dengan membuka lapangan kerja luas, dan harapannya, mendongkrak pendapatan masyarakat.
BPS juga mencatat jumlah penduduk miskin dalam satu dekade ini telah berkurang. Sama halnya, tingkat ketimpangan juga terus menurun. Minimnya tingkat ketimpangan dapat meminimalisir risiko persoalan sosial. Jadi, pencapaian itu membuktikan, negeri ini tidak sepenuhnya dirundung kemuraman.
Satu lagi, aspek sumber daya manusia, Indonesia sedang memasuki periode melimpahnya penduduk usia produktif, ketika banyak negara sedang bergelut dengan aging population.
Limpahan itu dapat menjadi bonus ketika dikelola dengan baik, melalui peningkatan kualitas kesehatan, pendidikan, dan penyediaan kesempatan kerja. Sebaliknya, apabila pengelolaannya gagal, yang terjadi justru penumpukan pengangguran.
Bonus demografi menjadi modal pencapaian cita-cita Indonesia sebagai negara produsen. Bukan lagi, negara yang hanya menjadi tujuan pasar negara lain.Â