Mohon tunggu...
Abdul Haris
Abdul Haris Mohon Tunggu... Bankir - Menulis Untuk Berbagi

Berbagi pemikiran lewat tulisan. Bertukar pengetahuan dengan tulisan. Mengurangi lisan menambah tulisan.

Selanjutnya

Tutup

Financial Artikel Utama

Aturan Penagihan oleh Debt Collector

3 Oktober 2023   17:00 Diperbarui: 8 Oktober 2023   09:33 675
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Seorang penagih utang dari perusahaan pinjaman daring legal saat mencari alamat seorang debitor. Foto: KOMPAS/STEFANUS ATO

Menunjuk Pasal 48 POJK tersebut, pihak ketiga yang dapat bekerjasama untuk penagihan dengan perusahaan pembiayaan harus memenuhi syarat berbentuk badan hukum, memiliki izin dari instansi yang berwenang, dan telah memperoleh sertifikasi profesi.

Apabila terdapat pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dimaksud, OJK dapat memberikan sanksi dengan tingkat terberat adalah pencabutan usaha.

Penagihan yang Jauh Dari Kekerasan

Dengan sudah adanya ketentuan-ketentuan dari otoritas disertai sanksi yang bisa memberatkan, maka pihak penagih sudah semestinya melakukan penagihan dengan cara yang benar. Menjauhi berbagai tindakan kekerasan atau perilaku kasar harus dikedepankan.

Dari sekian banyak nasabah yang ditagih, tentu tidak semuanya memiliki itikad buruk untuk tidak melunasi utang. Diantara mereka mungkin sedang dalam kondisi yang benar-benar sulit. Oleh karena itu, penagih perlu melakukan interaksi yang beretika sehingga persoalan penagihan tidak berkembang menjadi permasalahan lainnya.

Nasabah Yang Kooperatif

Nasabah pun perlu kooperatif ketika pihak penagih hendak meminta penyelesaian utang. Bisa jadi, tindakan represif yang dilakukan penagih dikarenakan sulitnya nasabah diajak bekerjasama.

Bagaimanapun, nasabah memiliki kewajiban untuk menuntaskan pinjamannya. Apabila mengalami kesulitan, sebaiknya dapat membuka komunikasi yang baik dengan pemberi pinjaman.

Tindakan-tindakan yang mengarah pada penolakan pelunasan, sepertihalnya menyewa pengacara atau lembaga swadaya masyarakat perlindungan konsumen ilegal untuk menggugat pemberi pinjaman, tidak perlu dilakukan. Langkah semacam itu justru akan memperburuk persoalan atau makin menjauhkan dari penyelesaian.

Pada intinya, tidak selalu aktivitas pinjam meminjam uang ini dapat berjalan dengan lancar. Dalam kondisi tertentu, ketika peminjam belum dapat menyelesaikannya, sah-sah saja penagihan dilakukan melalui pihak lain. Yang terpenting, proses penagihan tersebut dilakukan sesuai aturan yang berlaku. Dan, bagi yang ditagih, itikad baik dan sikap kooperatif harus ditunjukkan. Pada prinsipnya, setiap utang harus diselesaikan.           

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
Mohon tunggu...

Lihat Konten Financial Selengkapnya
Lihat Financial Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun