TB 2 - Prof Apollo " Harmonisasi Perpajakan bagi Pekerja dan Pemilik Modal"

Keempat, Prinsip Ekonomis (Economy in Collection) , Prinsip ini berbicara tentang biaya pemungutan pajak, dalam melakukan pemungutan tersebut untuk mencapai efisiensi semaksimal mungkin agar biaya pemungutan pajak tidak melebihi hasil pemungutan pajak.

Dengan adanya penerimaan pajak tersebut diharapkan tax return yang maksimal. Pemerintah dapat menyediakan infrastructur untuk kelangsungan usaha. Dan Usaha yang berkembang diharapkan dapat menjadikan masyarakat sebagai buruh yang tercapai kesejaterahan yang berkecukupan. yang menjadi prinsip dalam rangka pencapaian keadilan pajak di sini adalah keseriusan pemerintah dengan wakil rakyat dalam membuat kontrak sosial yang dapat memenuhi kebutuhan negara dari sisi pembiayaan dengan tetap melindungi dan menciptakan distribusi pendapatan yang adil untuk masyarakatnya. Dengan demikian akan terjadi kesepakatan yang fair (adil) dan aturan tersebut dapat diberlakukan dan cocok dengan kehidupan sosial ekonomi.

Richard A. Musgrave dan Peggy B. Musgrave dalam buku yang berjudul Public Finance in Theory and Practice,  menjelaskan dalam mancapai keadilan ada dua pendekatan sebagai tolak ukur yaitu benefit approach dan ability to pay approach. Prinsip pengenaan pajak berdasarkan pendekatan manfaat (benefit approach) adalah, Bahwa dalam sistem perpajakan yang adil, semua wajib pajak harus membayar sesuai dengan manfaat dari setiap kegiatan public yang diberikan pemerintah dan dinikmati oleh seluruh masyarakat. Contohnya seperti insfraturktur transportasi, Pendidikan, dan Kesehatan. Sedangkan prinsip kemampuan untuk membayar berdasarkan daya pikul Wajib pajak (ability to pay approach) adalah, bahwa Wajib pajak membayar pajak sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing. Wajib pajak dalam memperoleh penghasilan dalam kehidupan ekonomi yang berbeda-beda, Pemerintah hadir dalam melalui system perpajakan yang adil menerapkan tarif yang sesuai dan berkeadilan. Wajib pajak dengan solvabilitas yang sama memiliki beban pajak yang sama (keadilan horizontal) dan wajib pajak dengan kemampuan yang berbeda memiliki beban pajak yang sama (keadilan vertikal).

Kondisi terkini terkait peraturan perpajakan, pemerintah dan DPR sepakat mengesahkan undang-undang berupa Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), yang merupakan suatu undang-undang yang akan berdampak besar bagi kehidupan masyarakat Indonesia karena erat kaitannya dengan penerimaan negara dan kewajiban keuangan warga negaranya. Seperti peraturan-peraturan yang dikeluarkan sebelumnya, UU HPP juga menimbulkan beberapa pertentangan di masyarakat.  Reaksi masyarakat pasca berlakunya UU HPP tampaknya tidak terlalu negative sebelum UU tersebut diberlakukan. Hal ini dimungkinkan karena UU HPP telah memasukkan masalah kontribusi publik yang sebelumnya dipermasalahkan, masalah pajak pertambahan nilai atas barang-barang pokok, layanan kesehatan, dan layanan pendidikan. Tidak kalah pentingnya, UU HPP didasarkan pada asas keadilan, asas yang sangat sensitif bagi masyarakat Indonesia saat ini.

UU HPP merevisi terkait  tarif PPH terutang kepada Wajib Pajak Orang Pribadi  baik interval besaran Penghasilan Kena Pajak (PKP) maupun tarif progresif.  Pengenaan pajak penghasilan yang lebih tinggi kepada orang kaya sesuai dengan tujuan negara Indonesia, yaitu untuk memajukan kesejahteraan umum, dan bukan untuk mensejahterakan golongan tertentu. Selain itu, beban ini akan menjadi solusi dari masalah ketimpangan ekonomi yang terjadi di Indonesia selama ini.

Seperti yang kita ketahui bersama bahwa WP OP yang kaya memiliki bisnis atau perusahaan untuk meningkatkan nilai aset yang dimiliki. Mereka sebagai pemilik usaha (owners), dapat menciptakan usaha melalui usaha, yaitu membuat, mengelola dan menggabungkan beberapa usaha. Dalam konteks perencanaan ekonomi, merger dapat dianggap sebagai strategi yang efektif untuk bersaing dan menguasai prinsip-prinsip produksi dan pasar, dan pada akhirnya dapat meningkatkan nilai manfaat ekonomi bagi pemilik perusahaan.

Aset dapat ditingkatkan dengan meningkatkan nilai saham mereka, dan pendapatan langsung (kompensasi) yang mereka terima ketika mereka menjadi manajer atau mengelola perusahaan sebagai bagian dari grup. Hal ini dapat dilakukan karena sebagian besar dari mereka dapat menempatkan dirinya dan keluarganya pada posisi pemimpin, pejabat, dan profesional lainnya.

dari penjelasan di atas, dapat kita Tarik kesimpulan bahwa Undang-undang HPP merupakan jantung dari asas keadilan perpajakan apabila diterapkan dengan baik. Warga negara yang kaya secara efektif akan terbebani yang lebih tinggi dibandingkan dengan warga negara yang kurang mampu. Selain itu, berdasarkan UU HPP, upaya hukum untuk menghindari kewajiban pajak dapat dikurangi. Namun, perubahan yang diterbitkan dalam UU HPP tidak akan berjalan dengan baik apabila kepastian hukum tidak berkembang. Pemerintah perlu meningkatkan keterampilan dalam pemeriksaan wajib pajak, karena perubahan ini melibatkan pencatatan laporan keuangan perusahaan yang lebih kompleks. Selain itu, proporsi pemeriksa harus ditingkatkan untuk meningkatkan kepatuhan perpajakan di Indonesia.