Laut China Selatan telah menjadi pusat perhatian global dalam beberapa dekade terakhir karena kompleksitas geopolitiknya yang rumit. Untuk Indonesia sendiri, keberadaan Laut China Selatan menjadi perhatian khusus mengingat kedekatan geografisnya dengan wilayah perairan Indonesia, khususnya dengan blok Natuna. Konflik di Laut China Selatan memiliki dampak langsung terhadap kedaulatan Indonesia, terutama dalam konteks Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) di wilayah tersebut.
Pentingnya ZEE Indonesia, khususnya di blok Natuna, tidak bisa diabaikan. ZEE adalah zona laut yang luasnya 200 mil laut di mana negara memiliki hak eksklusif untuk mengeksploitasi sumber daya alam, termasuk ikan dan energi, serta menjalankan kegiatan ekonomi lainnya. Berdasarkan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut / The United Nations Convention on The Law of The Sea (UNCLOS) tahun 1982 yang merupakan perjanjian internasional yang memberikan kerangka pengaturan bagi penggunaan laut dan samudera di dunia, negara memiliki hak kedaulatan di ZEE mereka. Indonesia, sebagai negara maritim, memiliki ZEE yang luas, termasuk di blok Natuna yang berbatasan langsung dengan Laut China Selatan.
Tidak dapat dipungkiri bahwa Laut China Selatan memliki arti yang strategis bagi Indonesia. Menurut Dosen FISIP UNAIR yaitu Profesor Makarim dalam acara Diskusi Reboan FISIP UNAIR mengatakan bahwa setidaknya ada 4 alasan yang menjadikan wlayah Laut China Selatan penting bagi Indonesia. Pertama, perairan in merupakan soko guru bagi aktivitas ekspor inpor Indonesia. Kedua, konflik dan instabilitas di Laut China Selatan akan berdampak pada perdagangan dan ekonomi Kawasan. Ketiga, Kawasan tersebut merupakan jalur masuk ke wilayah Indonesia dari udara. Keempat, Kawasan utara Indonesia merupakan alur yang disepakati Indonesia sebagai Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI). Indonesia memiliki beberapa opsi strategis untuk menghadapi ancaman konflik di Laut China Selatan. Pertama, Indonesia harus meningkatkan pertahanan dan keamanan wilayah perairan Natuna dengan meningkatkan kemampuan militernya dan bekerja sama dengan negara-negara sahabat dalam bidang keamanan maritim. Kedua, Indonesia harus memperkuat diplomasi multilateral untuk menegaskan secara efektif klaim kedaulatan Indonesia di tingkat internasional. Ini melibatkan organisasi regional seperti ASEAN dan lembaga internasional seperti PBB.
Untuk menyelesaikan konflik dan membangun kerja sama yang konstruktif antara berbagai pihak yang terlibat, Indonesia juga harus berpartisipasi secara aktif dalam diplomasi regional. Metode seperti ini dapat mengurangi ketegangan dan mendorong stabilitas dan perdamaian di Laut China Selatan.
Kepentingan strategis Amerika Serikat dalam mempertahankan kebebasan navigasi di wilayah tersebut, serta keterlibatan negara-negara lain seperti Australia, Jepang, dan India di wilayah tersebut membuat dinamika konflik di wilayah tersebut semakin kompleks. Namun, kedaulatan Indonesia terancam oleh kehadiran negara lain, terutama China, yang mengklaim sebagian besar wilayah Laut China Selatan. Di wilayah yang disengketakan, China telah menciptakan ketegangan karena membangun pulau buatan dan pangkalan militer di sana. Sebagai anggota UNCLOS, Indonesia jelas tunduk pada hukum internasional yang mengatur pernyataan klaim semacam itu.
Blok Natuna, sebagai bagian dari wilayah perairan Indonesia, telah menjadi saksi dari eskalasi ketegangan di Laut China Selatan. Dengan posisi strategisnya yang menghadap langsung ke Laut China Selatan, blok Natuna menjadi penting tidak hanya bagi Indonesia tetapi juga bagi stabilitas regional. Kedaulatan Indonesia di wilayah ini telah diuji berkali-kali oleh klaim yang semakin agresif dari Tiongkok.
Informasi terbaru menunjukkan peningkatan ketegangan antara Indonesia dan Tiongkok dalam beberapa tahun terakhir, terutama terkait tuntutan wilayah di perairan Natuna. Satu kejadian yang menarik perhatian internasional pada tahun 2019 adalah ketika kapal patroli Tiongkok memasuki Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia di perairan Natuna tanpa izin, yang memicu protes keras dari pemerintah Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa ancaman terhadap kedaulatan Indonesia di Laut China Selatan adalah fakta yang harus dihadapi, bukan hanya teori.
Salah satu faktor utama yang mendorong klaim Tiongkok atas wilayah Natuna adalah sumber daya alam yang kaya di daerah tersebut. Blok Natuna terkenal dengan cadangan gas alamnya yang melimpah, yang menjadi daya tarik bagi negara-negara yang memiliki ambisi untuk mengamankan sumber daya energi. Klaim Tiongkok atas wilayah ini dapat dilihat sebagai bagian dari upaya mereka untuk memperluas pengaruh dan kontrol atas sumber daya strategis di Laut China Selatan. Blok Natuna menjadi titik fokus penting dalam konteks ini. Natuna sendiri adalah bagian dari ZEE Indonesia yang kaya akan sumber daya alam, termasuk cadangan gas alam yang signifikan. Klaim China atas sebagian wilayah Natuna tidak hanya merupakan ancaman terhadap kedaulatan Indonesia, tetapi juga mengancam keberlanjutan ekonomi dan keamanan negara. Langkah-langkah Indonesia untuk memperkuat kehadirannya di wilayah tersebut menjadi semakin penting dalam menghadapi ancaman ini.
Indonesia telah memberlakukan undang-undang ZEE terbaru di blok Natuna, yang menegaskan kedaulatan Indonesia atas wilayah tersebut. Untuk menjaga wilayah tersebut aman, pemerintah Indonesia meningkatkan patroli maritim, meningkatkan infrastruktur, dan bekerja sama dengan negara mitra. Selain itu, Indonesia terus melakukan diplomasi regional dan internasional untuk memperkuat klaimnya dan menuntut penyelesaian yang sesuai dengan hukum internasional. Selain memperkuat upaya diplomasi dan keamanan, Indonesia juga harus memperkuat kapasitas pengelolaan sumber daya alamnya di wilayah perairan Natuna. Dengan meningkatkan autonomi dalam eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam, Indonesia dapat mempertahankan kedaulatan ekonominya di wilayah tersebut dan mengurangi ketergantungannya pada negara lain.
Tantangan masih ada. Kehadiran militer China yang semakin kuat di Laut China Selatan, termasuk di sekitar wilayah Natuna, meningkatkan kemungkinan eskalasi konflik. Indonesia dan negara-negara ASEAN lainnya harus tetap waspada karena kecenderungan China untuk menggunakan kekuatan militer untuk menegakkan klaimnya. Selain itu, konflik di Laut China Selatan memengaruhi ekonomi dan lingkungan Indonesia. Kegiatan yang melanggar hukum, seperti penangkapan ikan yang dilakukan oleh kapal asing dan kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh penambangan dan pengeboran di wilayah yang disengketakan, telah membahayakan ekosistem laut dan sumber daya hidup nelayan Indonesia. Oleh karena itu, penyelesaian konflik di Laut China Selatan merupakan masalah yang lebih besar daripada hanya mempertahankan kedaulatan politik, tetapi juga mempertahankan ekonomi dan lingkungan Indonesia.
