Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK Nomor  76/POJK.07/2016, inklusi keuangan adalah suatu ketersedian akses untuk berbagai produk, layanan jasa keuangan dan lembaga. Berbagai jasa keuangan di dalamnya bisa dipilih sesuai kemampuan dan keperluan masyarakat seperti melakukan pinjaman, melakukan pembelian properti & juga akses keuangan lainnya. Kebijakan makroprudensial Bank Indonesia diatas selalu mendukung inklusi keuangan dimana setiap kebijakan diimplementasikan untuk kemudahan akses bagi masyarakat.  Bank sentral sebagai otoritas sistem pembayaran pelaksanaan tugas makroprudensial untuk mencegah risiko sistemik, mendorong fungsi intermediasi yang seimbang dan berkualitas, serta meningkatkan inklusifitas sistem keuangan dan akses keuangan, berkaitan erat dengan tugas bank sentral untuk menciptakan sistem pembayaran yang aman, efisien, lancar, dan andal termasuk sistem pembayaran, dan mencegah terjadinya risiko sistemik. Inklusi keuangan sebagai bagian dari tujuan kebijakan makroprudensial juga memiliki manfaat yang sangat baik untuk setiap lapisan masyarakat, yaitu:
1. Â Membantu Meningkatkan Pemerataan Ekonomi
Inklusi keuangan mempunyai efek yang sangat besar karena mampu membantu meningkatkan pemerataan finansial dalam seluruh lapisan masyarakat. Setiap orang nantinya akan bisa menggunakan produk atau layanan jasa keuangan secara tepat dan akan mampu membantu meringankan masalah ekonominya. Seperti dengan cara mengajukan pinjaman pada bank yang akan digunakan untuk modal membangun usaha bisnis. Bahkan ketika menghadapi kondisi kesulitan finansial, mereka juga bisa menjual asetnya sehingga akan mampu menyelamatkan kondisi finansial mereka.
2. Â Memberikan Pemahaman Pada Masyarakat
Ketika masyarakat sudah bisa mengakses produk atau layanan keuangan, maka hal tersebut tentunya sangat bermanfaat untuk kehidupan mereka. Masyarakat akan lebih paham tentang bagaimana cara mengelola kondisi keuangannya dengan baik seperti membuka rekening bank jika ingin menabung. Selain itu, masyarakat juga bisa melakukan investasi jika ingin memiliki passive income. Sehingga, inklusi keuangan mampu meningkatkan pemahaman dan kesadaran bagaimana masyarakat mengelola finansialnya.
3. Â Mempersiapkan Rencana Keuangan Dengan Baik
Inklusi keuangan juga akan mampu memberikan kesempatan pada setiap orang untuk bisa menyiapkan pengelolaan keuangannya.secara matang dimana bank sentral tetap mendorong fungsi intermediasi perbankan yang seimbang dan berkualitas dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional dengan tetap menjaga stabilitas sistem keuangan. Adanya kemudahan untuk mengakses layanan keuangan ini akan memudahkan setiap orang dalam menyiapkan rencana keuangannya di masa depan sehingga akan menguntungkan mereka di masa depan.
4. Â Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi NegaraÂ
Inklusi keuangan dapat meningkatkan perkembangan ekonomi pada suatu negara jika  Karena sistem keuangan negara akan stabil sehingga ekonomi di dalamnya bisa meningkat. Saat ekonomi sedang ekspansif  masyarakat juga bisa mendapatkan pinjaman modal untuk memulai bisnisnya, sehingga akan mampu menyerap lebih banyak tenaga kerja dimana akan mengurangi jumlah pengangguran di masyarakat. target pertumbuhan perekonomian meningkat & kesejahteraan masyarakat meningkat. Ketika angka pengangguran pada suatu negara bisa berkurang, maka tingkat perekonomian pada suatu negara juga pastinya akan menjadi lebih kuat.
5. Â Menumbuhkan Kesadaran Literasi Keuangan
Literasi keuangan & inklusi keuangan mempunyai hubungan yang erat. Pada dasarnya literasi keuangan adalah kemampuan, keterampilan, pengetahuan, serta keyakinan yang mampu mempengaruhi sikap ataupun perilaku untuk bisa menentukan kebijakan yang tepat terkait finansial karena literasi keuangan erat kaitannya dengan pemahaman setiap masyarakat dalam mengatur kondisi keuangannya. Berdasarkan survey yang dilakukan Survei Nasional Literasi Keuangan (SNLIK) tahun 2019, menunjukkan bahwa indeks inklusi keuangan masyarakat Indonesia menyentuh angka 76,19% sedangkan indeks literasi keuangan sudah menyentuh angka 38,03%. Angka ini dinilai mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan hasil survey yang sebelumnya pernah dilakukan oleh OJK pada tahun 2016. Ketika itu, indeks inklusi keuangan masyarakat Indonesia menyentuh angka 67,8%, sedangkan literasi keuangan hanya menyentuh angka 29,7%. Ketika banyak masyarakat mempunyai literasi keuangan yang baik, mereka bisa memanfaatkan layanan dan juga produk keuangan yang sesuai dengan kemampuan dan keperluannya untuk menghindari risiko yang tidak diinginkan, seperti penipuan atau terlilit utang bank.
Setiap negara memiliki keleluasaan yang lebih besar dalam merumuskan desain dan implementasi instrumen kebijakan Makroprudensialnya dalam rangka mendorong pembiayaan inklusif. Pentingnya memahami permasalahan & berusaha menerapkan solusi yang terbaik dari setiap mekanisme yang berjalan untuk mencapai tujuan dari kebijakan yang diterapkan. Â Bank Indonesia diharapkan selalu melakukan monitoring untuk memantau setiap hal yang dapat memengaruhi kinerja sistem keuangan. Pemerintah juga mempunyai kewajiban dalam membantu Bank Indonesia dalam mengedukasi & Â meningkatkan kesadaran berbagai lembaga keuangan tentang adanya segmen berpotensial yang ada di lapisan masyarakat, sekaligus mencari cara lain dalam meningkatkan distribusi produk dan juga jasa keuangan serta tukar menukar informasi antarpelaku pasar, seperti meningkatkan kerjasama antar lembaga keuangan demi meningkatkan skala bisnis. Dengan demikian memungkinkan setiap orang untuk bisa mempunyai akses dalam memanfaatkan produk atau layanan jasa keuangan sehingga indeks inklusi keuangan dan literasi keuangan masyarakat Indonesia bisa terus meningkat.
