Di Maluku, potensi masalah atau sengketa batas tanah ada di berbagai tempat. Di bukanya kabupaten baru, telah menaikkan harga ekonomis tanah. Politisasi negeri adat vs dusun dan desa, serta ketidakjelasan sikap pemerintah daerah dalam menetapkan kembali negeri-negeri adat seperti di Seram Bagian Barat, menimbulkan kerawanan tersendiri.
Ditambah dengan isu politik 2024 di mana para politisi biasanya tak segan memakai politik identitas untuk meraih kursi kekuasaan, maka kepolisian, TNI bersama pemerintah daerah sudah harus bertindak antisipatif, serta tegas menindak para provokator yang menggiring opini di media sosial untuk membenturkan masyarakat.
Perkuat Ikatan Hidup Orang Sudara
Sementara itu, kita sebagai masyarakat pun harus terus memperkuat ikatan hidup orang saudara. Berbagai pranata adat yang ada harus kita pakai untuk itu.
Kita harus selalu ingat bahwa kita menjadi orang Maluku terlebih dahulu barulah kita menjadi Islam atau Kristen. Kita adalah saudara, barulah kita memaknai jaket politik kepartaian kita. Persaudaraan kita itu tidak bisa ditukar dengan apapun, termasuk oleh agama dan kekuasaan. Apalagi dikorbankan untuk sebuah hasrat politik picik! Tidak!
Masyarakat kita harus cerdas. Politik adu domba hanya mengalirkan air mata sengsara kita semua. Jangan biarkan elit-elit tertentu menari dan bersenang-senang di atas penderitaan kita.
Politik adu domba tidak pernah menyelesaikan masalah, malah membesarkan dan menimbulkan masalah baru. Kita mesti mengedepankan politik baku sayang. Potong di kuku rasa di daging tidak boleh menjadi slogan. Ale rasa, beta rasa harus kita manifestasikan melampaui sekat-sekat politik agama, politik dusun vs negeri adat, orang dagang vs orang asli, dan sekat politik biner lainnya. Pertentangan itu hanya akan menghasilkan benturan yang melukai dan mencederai.
Mari kita cerdas bersikap sesuai kearifan kita sebagai orang Maluku!
