Politik Pembohongan dan Pembungkaman di SBB

Seram Bagian Barat (SBB), salah satu kabupaten di propinsi Maluku. Penghancuran dan kerusakan lingkungan hidup kini menjadi ancaman serius di kabupaten tersebut. 

Di kawasan hutan Elpaputih, pohon-pohon penghasil kayu nomor satu, seperti Pule, Meranti, Samama, dibabat. Hasilnya adalah desa-desa sekitar dilibas banjir. Jembatan dan jalan trans Seram rusak. 

Sementara itu, sebagaimana yang disampaikan salah satu media online yang berbasis di Maluku, Bupati SBB, Yasin Payapo terkesan angkat tangan. Padahal, Payapo sendiri yang memberikan izin kepada CV. Titian Hijrah. 

Ijin yang diberikan bupati terkait dengan ijin Lokasi Usaha Perkebunan Pala Intercrop. Menurut rencana, lokasi hutan dibuka untuk menanam pala dan coklat. Namun, setelah pohon-pohon ditebang, pala dan coklat tak terlihat rupanya. 

Masyarakat Elpaputih hanya bisa gigit jari melihat hutan adatnya dirampas. Kayu-kayu dibawa pergi tanpa ada penanaman kembali. Lingkungan alam rusak, dan masyarakat harus menanggung derita akibat banjir. 

Apa yang terjadi di Elpaputih, Seram Bagian Barat berpotensi terjadi lagi di daerah lain di kabupaten tersebut. Politik pembohongan dimainkan pemerintah daerah yang kongkalikong dengan pengusaha. 

Rakyat dirayu memberikan tanah adat  untuk perkebunan, tentu dengan janji untuk kesejahteraan masyarakat. Padahal, yang didapat masyarakat hanyalah penderitaan. 

Rencana Penambangan Marmer di Taniwel

Setelah lingkungan Elpaputih rusak, kini bupati Yasin Payapo kembali memberikan ijin ekpslorasi marmer di kecamatan Taniwel bagi PT. Gunung Makmur Indah (GMI). PT yang tidak jelas keberadaannya ini telah ditolak beroperasi oleh masyarakat adat Taniwel. 

Para aktivis dan mahasiswa di kota Ambon juga sudah menggelar aksi ke kantor Gubernur Maluku. Mereka meminta Murad Ismail untuk mencabut rekomendasi yang diberikan terhadap perusahaan tersebut. 

Bayang-bayang pembohongan seperti yang terjadi di Elpaputih kini menghantui masyarakat Taniwel. Lebih dari itu, eksplorasi marmer yang akan didahului dengan penebangan pohon-pohon di hutan perawan itu, tentu akan membawa dampak kerusakan lingkungan yang lebih parah. Bukan hanya untuk generasi saat ini.  Anak-cucu di kemudian hari pun akan merasakan akibat buruknya.

Politik Pembungkaman

Di tengah aksi penolakan penambangan marmer di Taniwel, kabar tidak sedap datang dari desa atau negeri Taniwel. Ibu dari seorang aktivis yang menjadi kepala sekolah di desa tersebut dicopot dari jabatannya tanpa alasan oleh bupati melalui dinas terkait. 

Banyak pihak menilai bahwa pencopotan tersebut terkait dengan aktivitas sang anak yang aktif menolak penambangan marmer. Jika benar demikian, maka apa yang terjadi itu adalah bagian dari politik pembungkaman. 

Praktik politik pembungkaman di daerah ini sebenarnya sudah jamak diketahui oleh masyarakat. "Bila tidak sesuai dengan kemauan pimpinan, maka bersiaplah untuk dipindahkan ke daerah lain. Atau, dilepaskan dari jabatan." Ancaman-ancaman seperti ini sudah berseliweran di telinga masyarakat SBB.

Politik pembungkaman dan ancaman seperti di atas, merupakan permainan kuasa. Atau lebih tepatnya, penyalahgunaan kekuasaan. Praktik yang seperti ini tentu tidak sesuai dengan hukum. Gaya otoriter seperti ini berlawanan dengan asas demokrasi. 

Masyarakat Pantas Menolak Tambang

Masyarakat adat di SBB memiliki hak ulayat. Eksplorasi tambang seperti marmer juga harus mendapatkan persetujuan masyarakat. Pemerintah tidak bisa berlaku seenaknya. 

Analisis amdal harus dilakukan secara cermat dan tidak boleh asal-asalan. Pengalaman Elpaputih, dan pengalaman di tempat lain, menjadi contoh berharga. 

Selain itu, secara sosial dan budaya, masyarakat adat seperti di Taniwel hidup menyatu dengan alam. Ada banyak situs sejarah, yang disebut negeri lama, terdapat di gunung dan hutan. 

Alam di SBB juga sangat subur. Pantainya penuh dengan keindahan. Lautnya penuh dengan ikan. Artinya, masyarakat dapat hidup sejahtera tanpa aktivitas pertambangan yang hanya akan merusak alam.

Beribu cara kreatif dapat dilakukan pemerintah daerah untuk memajukan dan mensejahterakan rakyatnya. Jadi, tak perlu politik tipu-tipu atau pembohongan dan politik pembungkaman demi meraup rupiah dari penebangan kayu dan eksplorasi marmer. 

Jika mau bekerja untuk kesejahteraan rakyat, maka dengarkanlah suara rakyat! 

Masyarakat Taniwel, bahkan SBB, pantas menolak penambangan marmer!