KPU Sampang Mengabaikan Tanggapan Masyarakat pada Proses Pembentukan KPPS

Penanganan Pelanggaran oleh KPU dan Bawaslu Sampang

Dikutip dari beritabangsa.id, pihak KPU Sampang menyatakan bahwa mereka telah menindaklanjuti masukan dan tanggapan dari masyarakat secara prosedural. Mereka meminta kepada PPK dan PPS desa terkait untuk memastikan bahwa proses rekrutmen calon KPPS dilakukan sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam KPT KPU Nomor 1669. Meskipun belum ada respons resmi yang diberikan oleh KPU Sampang, mereka diharapkan akan segera melakukan tindakan terhadap permasalahan ini karena sudah merupakan kewajiban KPU untuk merespon tanggapan masyarakat.

Begitu pula dengan Bawaslu Sampang, saat ini belum ada tanggapan yang diberikan oleh Muhalli, anggota Bawaslu Sampang Kordiv Penanganan Sengketa. Namun, diharapkan bahwa Bawaslu Sampang juga akan mengambil tindakan terkait pelanggaran yang dilakukan oleh PPS Desa Pajeruan.

Dugaan pelanggaran prosedur yang dilakukan oleh PPS Desa Pajeruan dalam proses rekrutmen KPPS telah menimbulkan kekhawatiran di kalangan masyarakat. Ketua BPD Desa Pajeruan, Syaiful Bahri, telah mengajukan pengaduan kepada KPU dan tembusan Bawaslu Sampang terkait dugaan pelanggaran ini. Hingga saat ini, tanggapan resmi dari pihak terkait masih belum diterima.

Integritas penyelenggaraan pemilu menjadi taruhannya jika dugaan pelanggaran ini dibiarkan terjadi. Oleh karena itu, diharapkan KPU dan Bawaslu Sampang segera mengambil tindakan yang diperlukan untuk menangani pelanggaran ini. Masyarakat juga berharap agar proses pemilihan umum tetap dilaksanakan dengan transparan, adil, dan menjunjung tinggi integritas.