Korupsi sebagai Minyak Pelumas Sistem Ekonomi Indonesia

Kasus di atas dalam prakteknya tentu melalui jalur yang sah dan benar secara prosedural dan kasat mata. Oleh karena itu, sebagai upaya early warning dan early detection yang akurat ada tiga pola atau tren pelaku korupsi, pertama : Penganggaran bantuan sosial (Bansos). Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Gelontoran dana bansos dalam jumlah besar tak hanya muncul menjelang pilkada. Dalam pemilu legislatif pun, bansos dalam APBD cenderung naik. Apalagi, DPRD juga terlibat membahas APBD. Sehingga ada kecenderungan DPRD harus di beri imbalan juga karena mereka ikut meloloskan dana bansos besar.

Kedua :Munculnya proyek mercusuar. Bentuk proyek berbagai macam, mulai dari pembangunan landmark kota, gedung pemerintahan, hingga proyek infrastruktur lain. Wakil ketua KPK bambang widjojanto juga menyatakan hal yang sama, “kalau ada proyek mercusuar di daerah, kemungkinan ada kompensasi yang diberikan kepada DPRD yang menyetujui anggarannya”.

Ketiga : Ada kompensasi dalam pembahasan APBD menjelang akhir tahun. Dari berbagai tren korupsi yang dilakukan ada permainan antara legislatif dan eksekutif dalam penganggaran dan pencairannya hingga ke lapangan. Namun, di pusat ada cara-cara yang lebih cangging dan jarang diketahui publik.

Motivasi

Kata bijak yang menyatakan “kita mulai dari diri sendiri” itu memang benar, tapi kalau sendiri yang mulai, apakah 240 juta penduduk yang lain juga sadar untuk melakukannya? Kesadaran pribadi untuk tidak melakukan korupsi memang penting, tetapi juga harus ada kemauan pemerintah untuk tegas memberantas korupsi dan melakukan upaya untuk mengurangi penyebab terjadinya korupsi.

Untuk mengurangi bahkan menghilangkan penyebab korupsi dengan melakukan perbaikan sistem politik, penegakan hukum secara tegas dan tanpa pandang bulu, melaksanakan pendidikan yang baik sehingga bisa membentuk bangsa bermoral, berakhlak mulia dan membudidayakan hidup sederhana, serta memberikan gaji lebih baik kepada PNS.