Antara Hatta dan UU Minerba

Tepat di titik inilah klaim Gita bahwa ia merupakan pejabat pro kepentingan nasional, bukan berhaluan ekonomi neolib akan diuji publik. Publik akan menutut penjelasan dari mantan direktur JP Morgan Indonesia tersebut mengapa ia cenderung menentang pelarangan ekspor mineral mentah bila memang benar sangat pro dengan kepentingan nasional? Bukankan pelarangan ekspor mineral mentah akan mempercepat proses hilirisasi untuk meningkatkan nilai tambah terhadap hasil mineral dan batubara di Indonesia?

Argumen pelarangan ekspor mineral mentah akan berujung pada penghentian produksi yang berdampak pada pemutusan hubungan kerja tidak perlu dicemaskan berlebihan. Perusahaan-perusahaan tambang tentu tidak akan bertindak gegabah untuk menghentikan produksi secara total. Jika itu dilakukan mereka akan menanggung kerugian sangat besar.

Lebih dari itu, jika benar melakukan penghentian produksi secara total perusahaan-perusahaan tambang akan menanggung penurunan harga saham. Mungkingkan perusahaan-perusahaan seperti PT Freeport Indonesia dan PT Newmont Nusa Tenggara akan berani bertindak seradikal itu, menghentikan produksi secara total?

Pelarangan ekspor mineral mentah tanpa tanpa proses pengolahan dan pemurnian di smelter dalam negeri juga akan lebih memudahkan pemerintah untuk melakukan kontrol terhadap jumlah produksi hasil mineral dan batu bara.

Selama ini kita tidak pernah mengetahui secara persis berapa sesungguhnya jumlah hasil produksi yang dihasilkan dan dibawa keluar dari ladang-ladang tambang di Indonesia setiap tahun. Cukup sudah bangsa ini mengalami eksploitasi mineral dan tambang tanpa pengolahan lebih lanjut.

Karena itu, tidak diragukan lagi pelarangan ekspor mineral mentah merupakan sebuah kebijakan maha penting bagi kepentingan nasional dan merupakan amanah Pasal 33 Undang-undang Dasar 1945.

Jadi, hal ini baik untuk diteruskan. Lanjutkan terus Pak Hatta. Jangan muncur oleh lobi-lobi asing dan membuat Indonesia yang kaya ini tak pernah menikmati apa yang ia punya. Lawan pejabat-pejabat yang tidak pro kepentingan nasional!