Mohon tunggu...
muhammad haqi amrulloh
muhammad haqi amrulloh Mohon Tunggu... Mahasiswa - Pelajar

Hobi saya membaca

Selanjutnya

Tutup

Ilmu Sosbud

Indonesia Negara Demokrasi, Apakah Masih Demokrasi?

20 November 2024   00:10 Diperbarui: 20 November 2024   03:54 71
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Ilmu Sosbud dan Agama. Sumber ilustrasi: PEXELS

Ironisnya, praktik ini malah mencederai nilai demokrasi itu sendiri. Seharusnya, demokrasi memberikan kekuatan pada rakyat untuk menentukan masa depan bangsa sesuai dengan nurani mereka, bukan dengan pengaruh uang atau tekanan dari pihak-pihak tertentu. Kalau kondisi seperti ini terus berlangsung, apa bedanya demokrasi dengan sistem lain yang tidak menjunjung kedaulatan rakyat?

Pernyataan Marx yang menyebutkan bahwa demokrasi harus berbasis dominasi kaum pekerja juga bisa menjadi bahan refleksi kita. Di Indonesia, mayoritas penduduk adalah kelas pekerja, mulai dari buruh pabrik, petani, pedagang kecil, hingga pegawai kantoran. Mereka adalah tulang punggung ekonomi negara. Namun, apakah suara mereka benar-benar dihargai dalam demokrasi kita?

Sering kali, kebijakan yang diambil justru tidak memihak mereka. Contohnya, kebijakan terkait upah minimum yang masih jauh dari kata layak atau penghapusan subsidi yang membuat mereka semakin sulit memenuhi kebutuhan hidup. Seharusnya, demokrasi dapat digunakan untuk memperjuangkan kesejahteraan kaum pekerja ini. Jika mereka diberdayakan dan dihargai, maka Indonesia akan memiliki pondasi yang kuat untuk menjadi negara yang lebih maju.

Jika ingin menyebut diri sebagai negara demokrasi sejati, Indonesia harus memperbaiki banyak hal. Pertama, masyarakat perlu diberi edukasi tentang pentingnya hak suara mereka. Demokrasi bukan hanya soal memilih, tetapi juga soal memperjuangkan hak untuk didengar. Selain itu, lembaga-lembaga yang menjadi pilar demokrasi, seperti DPR, perlu benar-benar menjalankan fungsi mereka sebagai wakil rakyat, bukan sekadar sebagai perpanjangan tangan partai politik.

Kedua, perlu ada pengawasan ketat terhadap praktik politik uang dan manipulasi suara. Jika ini terus dibiarkan, demokrasi kita akan kehilangan maknanya. Transparansi dalam setiap proses politik harus ditingkatkan, agar rakyat bisa melihat bahwa suara mereka benar-benar diperjuangkan.

Pertanyaan yang sering muncul adalah, apakah Indonesia masih bisa disebut negara demokrasi? Jawabannya tergantung pada bagaimana kita sebagai bangsa menjalankan prinsip-prinsip demokrasi itu sendiri. Demokrasi bukan hanya soal prosedur, tetapi juga soal nilai. 

Demokrasi yang sejati adalah demokrasi yang menghormati hak setiap individu, memperjuangkan kesejahteraan rakyat, dan memberikan ruang yang adil bagi semua suara, tanpa memandang status sosial atau ekonomi.

Sebagai generasi muda, kita memiliki peran besar untuk menjaga nilai-nilai demokrasi ini. Kita harus kritis, berani berbicara, dan tidak mudah menyerah pada keadaan. Karena pada akhirnya, masa depan demokrasi Indonesia ada di tangan kita semua. Jika kita ingin demokrasi tetap hidup, maka kita harus terus memperjuangkannya, bukan hanya untuk kita, tetapi juga untuk generasi-generasi yang akan datang.

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
Mohon tunggu...

Lihat Konten Ilmu Sosbud Selengkapnya
Lihat Ilmu Sosbud Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun