Peran Pancasila Sebagai Dasar Negara

Menurut Unggul et al. (2022), Pancasila adalah dasar yang dipakai oleh Indonesia untuk mengatur segala urusan pemerintahan dan penyelenggaraan negara. Pancasila menjadi pondasi, sehingga segala kebijakan dan sistem yang diterapkan pemerintah seharusnya mencerminkan nilai-nilai yang ada di dalam Pancasila. Tapi, apakah sistem pemerintahan kita benar-benar sudah sesuai dengan nilai-nilai Pancasila?

Menurut saya, sebagian besar sistem pemerintahan Indonesia memang sudah mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Namun, karena Indonesia adalah negara yang luas dengan banyak pulau dan budaya, penerapan nilai-nilai Pancasila belum sepenuhnya terasa di seluruh wilayah. Di beberapa wilayah terpencil atau pedalaman, mungkin masih ada perbedaan penerapan nilai Pancasila. Hal ini wajar, karena kondisi di tiap daerah berbeda-beda, dan penerapan nilai-nilai ini membutuhkan proses dan waktu.

Pancasila terdiri dari lima sila yang memiliki arti dan nilai yang mendalam:

1. Ketuhanan Yang Maha Esa

Nilai ini mengajarkan kita untuk percaya dan menghormati Tuhan, serta memberi kebebasan bagi setiap orang untuk menjalankan agamanya. Dengan adanya nilai ini, negara Indonesia menghormati setiap agama yang dianut oleh masyarakat dan mencegah diskriminasi berdasarkan kepercayaan.

2. Kemanusiaan yang Adil dan Beradab

Sila ini menekankan pentingnya memperlakukan semua orang dengan adil dan beradab, tanpa melihat perbedaan suku, agama, atau golongan. Ini berarti pemerintah dan masyarakat harus bersikap adil dan tidak sewenang-wenang terhadap orang lain.

3. Persatuan Indonesia

Nilai ini mengajarkan pentingnya persatuan di antara semua rakyat Indonesia. Walaupun kita terdiri dari banyak suku dan budaya, kita harus merasa sebagai satu bangsa. Nilai ini sangat penting agar kita tetap bersatu dan tidak mudah terpecah belah oleh konflik atau perbedaan.

4. Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan

Sila keempat ini menekankan pentingnya demokrasi, yaitu keputusan diambil berdasarkan musyawarah yang bijaksana. Sistem pemerintahan kita seharusnya mencerminkan musyawarah ini, di mana aspirasi rakyat didengarkan dan diwakili dengan baik.

5. Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia 

Sila terakhir mengajarkan kita untuk mewujudkan keadilan sosial di semua bidang kehidupan. Artinya, setiap orang di Indonesia, tidak peduli kaya atau miskin, harus diperlakukan secara adil dan memiliki hak yang sama untuk mendapatkan kesejahteraan.

Walaupun Pancasila sudah diakui sebagai dasar negara, penerapannya dalam sistem pemerintahan masih menghadapi berbagai tantangan. Beberapa tantangan tersebut adalah:

1. Keberagaman Sosial dan Budaya

Indonesia adalah negara yang sangat beragam. Kita memiliki banyak suku, bahasa, dan agama yang membuat negara ini kaya akan budaya. Namun, keberagaman ini juga menjadi tantangan dalam menerapkan Pancasila. Beberapa daerah memiliki kebiasaan atau norma yang mungkin tidak sepenuhnya sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Misalnya, di beberapa daerah masih ada adat yang melibatkan diskriminasi gender atau kekerasan, yang bertentangan dengan nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Di sinilah pemerintah menghadapi tantangan besar: bagaimana tetap menghormati tradisi lokal, tetapi memastikan semua warga diperlakukan adil sesuai nilai Pancasila.

2. Ketimpangan Ekonomi dan Keadilan Sosial

Sila kelima menekankan pentingnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Namun, kenyataannya masih banyak ketimpangan ekonomi di Indonesia. Misalnya, di kota-kota besar, banyak orang yang hidup dengan standar hidup yang tinggi, tetapi di pedesaan dan pulau-pulau terpencil, masih banyak orang yang hidup di bawah garis kemiskinan. Kesenjangan ini membuat masyarakat yang kurang beruntung merasa tidak mendapatkan keadilan sosial yang dijanjikan dalam Pancasila. Pemerintah harus bekerja keras untuk mengurangi ketimpangan ini dengan memastikan pembangunan merata di seluruh daerah.

3. Korupsi dan Pelanggaran Hukum

Korupsi masih menjadi masalah besar di Indonesia dan sering kali dianggap menghambat penerapan nilai-nilai Pancasila, terutama nilai keadilan dan kebijaksanaan dalam permusyawaratan. Korupsi membuat pemerintah tidak efektif dalam menjalankan tugasnya dan merugikan masyarakat. Misalnya, dana yang seharusnya digunakan untuk pembangunan atau kesejahteraan rakyat justru diselewengkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Hal ini membuat masyarakat sulit merasakan keadilan sosial yang sesungguhnya, karena mereka tidak mendapatkan manfaat dari program-program pemerintah.

4. Pengaruh Budaya Asing dan Globalisasi

Globalisasi membuat Indonesia lebih terbuka terhadap budaya asing, baik melalui media sosial, internet, atau interaksi langsung. Namun, masuknya budaya asing juga membawa tantangan baru, seperti budaya konsumtif, individualisme, atau gaya hidup yang terlalu bebas. Ini bisa bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila yang mengajarkan kita untuk mengutamakan kepentingan bersama dan menjaga persatuan. Misalnya, gaya hidup konsumtif yang sering dipromosikan di media sosial bisa membuat masyarakat lebih mementingkan barang-barang mewah daripada kebersamaan atau keadilan sosial.

Agar nilai-nilai Pancasila benar-benar terasa dalam sistem pemerintahan dan kehidupan sehari-hari, ada beberapa upaya yang perlu dilakukan:

1. Pendidikan Pancasila di Sekolah

Menanamkan nilai-nilai Pancasila sejak dini sangat penting agar generasi muda lebih memahami dan menghargai Pancasila. Mata pelajaran Pancasila di sekolah dapat memberikan pengetahuan tentang pentingnya Pancasila sebagai dasar negara dan mengajarkan sikap-sikap yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, seperti keadilan, kebersamaan, dan musyawarah. Dengan pemahaman yang kuat tentang Pancasila, diharapkan generasi muda bisa berperan dalam membangun pemerintahan dan masyarakat yang lebih baik di masa depan.

2. Penegakan Hukum dan Pemberantasan Korupsi

Pemerintah harus memperkuat penegakan hukum agar setiap warga negara, termasuk pejabat pemerintah, taat pada aturan yang ada. Pemberantasan korupsi harus menjadi prioritas agar keadilan bisa dirasakan oleh seluruh masyarakat. Misalnya, dengan menghukum pejabat yang korup, pemerintah bisa memberikan contoh tegas tentang pentingnya integritas. Penegakan hukum yang tegas dan adil akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

3. Pembangunan yang Merata

Pemerintah harus berusaha mewujudkan pembangunan yang merata di seluruh daerah, terutama di wilayah yang masih tertinggal. Infrastruktur seperti jalan, jembatan, dan fasilitas kesehatan perlu diperhatikan agar semua warga negara mendapatkan hak yang sama untuk hidup layak. Pemerataan pembangunan ini akan mendukung tercapainya keadilan sosial yang diinginkan dalam Pancasila.

4.Kampanye Nilai-Nilai Pancasila di Masyarakat  

Penting bagi pemerintah dan masyarakat untuk menghidupkan kembali nilai-nilai Pancasila di masyarakat. Kampanye sosial melalui media atau kegiatan komunitas bisa membantu masyarakat lebih memahami nilai-nilai dasar Pancasila dan cara menerapkannya. Misalnya, kegiatan gotong royong di desa-desa bisa mengajarkan masyarakat tentang pentingnya persatuan dan kepedulian sosial.

5. Mengurangi Pengaruh Budaya Asing yang Tidak Sesuai

Pemerintah dan masyarakat perlu selektif dalam menyerap budaya asing. Nilai-nilai yang sesuai dengan Pancasila, seperti sikap menghargai kebebasan beragama, toleransi, dan saling menghormati, bisa kita ambil. Namun, nilai yang tidak sesuai, seperti individualisme atau materialisme yang berlebihan, sebaiknya tidak diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

Pancasila adalah dasar negara yang berperan penting dalam membentuk karakter bangsa Indonesia dan menjadi pedoman dalam menjalankan pemerintahan. Namun, penerapannya masih menghadapi banyak tantangan, seperti keberagaman budaya, ketimpangan ekonomi, masalah korupsi, dan pengaruh budaya asing. Meskipun demikian, dengan berbagai upaya seperti pendidikan, penegakan hukum, pemerataan pembangunan, dan kampanye nilai-nilai Pancasila, kita bisa mendekati cita-cita yang diinginkan oleh Pancasila.

Tugas untuk menerapkan Pancasila tidak hanya berada di tangan pemerintah, tetapi juga masyarakat. Dengan bekerja sama, kita bisa menjadikan Pancasila sebagai dasar yang kuat bagi negara ini, sehingga nilai-nilainya dapat dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia, baik di perkotaan maupun di pedesaan.