Bagaimana Nasib Heru Budi Hartono?

Pilkada serentak pada 2024 membuat sejumlah daerah tidak memiliki kepala daerah definitif. Setelah masa tugas mereka berakhir, setelah lima tahun menjabat, tidak bisa langsung lanjut periode kedua, sebab pilkada ditiadakan di seluruh negeri. Gubernur, bupati, walikota yang sudah selesai masa jabatannya, harus berhenti dulu. Posisinya digantikan penjabat kepala daerah yang ditunjuk langsung oleh kemendagri, bukan lewat pilkada.

Salah satu kepala daerah yang cukup menyita perhatian adalah Anies Baswedan, yang habis masa jabatannya pertengahan Oktober 2022 silam. Karena statusnya sebagai ibu kota negara, tempat pusat pemerintahan, maka pergantian kepala daerah di sini sangat menyita perhatian. Semua orang tahu tentang pergeseran pimpinan Balai Kota, dari Anies Baswedan ke Heru Budi Hartono.

Sebagai perbandingan, penulis bahkan cukup lama tidak mengetahui kalau Wahidin Halim (mantan gubernur Banten), sudah digantikan oleh seorang penjabat gubernur, sebab masa tugas Wahidin sudah habis, 2022 lalu. Jika masih ingin nambah periode lagi, satu kali lagi, maka Wahidin Halim harus ikut pilkada tahun 2024. Padahal kalau saja tidak ada pilkada serempak 2024, Wahidin diyakini bisa memenangi pilkada dengan mudah sebagai incumbent.

Menjadi lucu, dan tentu sangat memprihatinkan sebab penulis berdomisili di provinsi ini (Banten), namun kok tidak tahu bahwa kepala daerahnya sudah diganti pejabat gubernur? Ini pastinya disebabkan oleh berita-berita di medsos yang melulu tentang DKI Jakarta. Bakal habisnya masa tugas Anies, memang dibahas habis-habisan di medsos jauh-jauh hari, bahkan setehun dua tahun sebelumnya. Sebab konon, hal  ini sangat ditunggu-tunggu banyak orang yang sudah merasa "gerah" dan frustrasi.

Sempat beredar isu bahwa penjabat gubernur DKI Jakarta yang sudah disiapkan pemerintah pusat adalah Ahok atau Basuki Tjahaja Purnama (BTP). Isu ini pastinya membuat suhu politik dan tensi banyak orang naik. Ini memang kerjaan para analis, komentator dan pegiat medsos yang sengaja menggulirkan isu-isu semacam ini, supaya ramai.

Hingga akhirnya jelaslah ternyata Heru Budi Hartono-lah yang dilantik oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian sebagai penjabat. gubernur DKI Jakarta. Konon Presiden Jokowi punya andil besar soal penunjukan ini, sebab Heru adalah type birokrat yang disukai oleh Jokowi. Apalagi Heru sudah lama berkiprah di Pemda DKI Jakarta, hingga jadi walikota Jakarta Utara. Lalu dia ditarik oleh Presiden Jokowi ke Istana, dan menjadi kepala sekretariat presiden (kasetpres).

Pilihan ini memang tidak salah, sebab Heru langsung tancap gas. Dia bekerja all out sesuai ekspektasi publik -- termasuk Presiden Jokowi dan Menteri PUPR Basuki Hadimoeljono yang tampak mendukungnya. Heru getol melanjutkan normalisasi sungai, yang adalah program Jokowi semasa gubernur DKI Jakarta (2012-2014).  

Hasil kerja Heru segera tampak jelas. Banyak warga yang mengucap syukur sebab semenjak era Heru, daerah mereka tidak lagi kebanjiran. Menurut warga, meski hujan turun seharian namun daerah mereka tidak lagi banjir. Klaim semacam ini terdengar jelas, jujur dan tulus dari para warga yang berdomisili di berbagai kawasan Ibu Kota. Mereka bersyukur dan bersukacita.

Belum setengah tahun menjabat, tapi Heru telah membuktikan kualitas dirinya. Dia adalah type birokrat yang suka dan trampil bekerja. Sejak menjabat dia melakukan aksi, dan jarang tampil di depan corong untuk sekadar konferensi pers untuk hal-hal yang tidak perlu. Dia memang seorang kepala daerah yang ideal, dan pasti didambakan publik untuk menjadi pimpinan di daerah.

Dan bila mengikuti alur logika dan isi hati semua orang, Heru mestinya menjadi gubernur definitif saja. Atau dengan kata lain, dia menjadi gubernur DKI Jakarta pada 2024, tentu setelah melewati pilkada. Sebab apabila dia maju sebagai cagub DKI Jakarta pada pilkada serempak 2024 nanti, kemungkinan besar dia akan menang telak.

Namun sungguh disayangkan dan patut disesalkan, sebab aturan dan peraturan yang berlaku tidak memungkinkan hal itu terjadi. Undang Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada (UU Pilkada), menegaskan bahwa penjabat (pj) kepala daerah tidak bisa mengikuti Pilkada Serentak 2024. Artinya, setelah pilkada mendapatkan pemenang yang akan menjadi gubernur DKI Jakarta defintif, Heru Budi Hartono harus lengser.

Dan akan sangat menyesakkan dada apabila ternyata yang menggantikannya itu punya kualitas yang payah, dan jauh di bawah kinerja dan kemampuan Heru. Apalagi jika kepala daerah definitif hasil pilkada ini merupakan antitesis Heru, maka Jakarta bisa kembali mundur ke belakang, bahkan rusak dan hancur.

Lalu Heru Budi sendiri ke mana setelah setelah selesai menjabat? Bisa saja dia diangkat menjadi menteri oleh presiden, suksesor Jokowi. Namun yang sangat disayangkan adalah ketika dia harus meninggalkan Jakarta yang hanya beberapa bulan dia tangani. Padahal mestinya dia diberikan waktu lebih lama lagi, lima atau sepuluh tahun, sebab sosok seperti ini memang sedang dibutuhkan oleh Jakarta itu sendiri.

Namun suatu kebijakan atau keputusan politik memang sering kali tidak sejalan dengan nalar dan kebutuhan banyak orang.