Sertifikat Tanah Itu Hak Warga, Kenapa Sulit?

Sertifikat tanah wajib dimiliki setiap warga sebagai tanda bukti kepemilikan atas tanah atau rumah. Jadi sertifikat ini merupakan benda yang sangat penting dimiliki warga. Tidak heran jika selama ini Presiden Jokowi seperti sengaja memamerkan jika dia sedang menyelenggarakan acara pemberian sertifikat tanah (gratis) bagi warga.

Seperti di awal tahun 2019 ini, Jokowi pada hari Jumat (25/1/2019) pagi hari menghadiri penyerahan sertifikat tanah di Bandara Pondok Cabe, Tangerang Selatan.

Siang harinya, usai sholat Jumat di Bekasi, membagikan sertifikat tanah wakaf di daerah itu. Dan sore hari, di Jababeka Kepala Negara kembali menyerahkan sertifikat kepada warga setempat.

Acara pembagian sertifikat oleh Kepala Negara ini selalu disambut dengan sangat gembira oleh masyarakat yang mendapatkannya.

Namun sebaliknya menjadi bahan cibiran pihak-pihak yang kebetulan menjadi lawan atau oposan terhadap pemerintah Jokowi. Sebut saja salah satu sosok yang gemar mengkritik kebijakan pemerintah adalah Amien Rais.

Menurut mantan ketua MPR ini, kebiasaan Jokowi membagi-bagikan sertifikat kepada masyarakat adalah pengibulan alias pembohongan. Hal itu pernah dikatakan Amien dalam sebuah acara diskusi di Bandung pada 18 Maret 2018 lalu.

Tapi di sini kita tidak perlu membahas kata-kata Amien Rais. Sebab sudah banyak orang yang langsung membantah atau mengklarifikasi setiap statemennya. Mendengarkan oposisi bicara memang tidak akan ada gunanya, sebab isinya hanya nyinyir tanpa data.

Bagi oposisi, terlebih yang sedang kemaruk mengincar kekuasaan, tidak ada pekerjaan atau tindakan pemerintah yang benar. Semua hal digoreng sedemikian rupa: yang benar dikatakan salah. Setiap bicara selalu ngawur, dan itu strategi kampanye yang sifatnya melakukan segala cara, menciptakan ketakutan di masyarakat. Pelakunya tidak perduli apakah negara akan bubar atau kacau, sebab yang dia incar toh hanya kekuasaan, bukan menciptakan kesejahteraan rakyat.

Sertifikat kembali jadi bahan berita karena baru-baru ini beredar berita bahwa program sertifikat tanah gratis yang dilakukan Presiden Jokowi itu ternyata tidak gratis.

Ada banyak warga yang mengaku mengeluarkan uang jutaan rupiah untuk mendapatkan sertifikat tersebut. Salah seorang warga mengatakan bahwa uang sebesar Rp 3 juta dia berikan ke oknum pengurus RW yang berjanji akan mengurus sertifikat itu. Kabar ini segera ditepis oleh BPN / Badan Pertanahan Nasional  yang menegaskan bahwa penerbitan sertifikat tanah itu tanpa biaya alias gratis. Sumber: Koran Tempo, Kamis 7/2/2019.