Yang Harus Diingat dari Berubahnya G30sPKI Menjadi G26sSBY

UU Pilkada tak langsung sudah di ketok palu oleh DPR RI, tapi imbasnya tidak akan selesai dalam hitungan hari atau bulan.  Sejarah mencatat.  1965 selalu diingat dengan G30sPKI, 1998 selalu diingat dengan Reformasi, dan sekarang 2014 akan diingat sebagai G26sSBY.

HL Kompasiana boleh saja menyebutkan Koalisi Merah Putih Memperlihatkan Taji, realitasnya manuver sebenarnya dilakukan oknum intelektual yang juga adalah presiden RI ke-6, Susilo Bambang Yudhoyono dan partainya Demokrat.  Biarpun, SBY masih mencoba berkelit dengan mengatakan kecewa atau bahkan mau menghukum provokator WO, rakyat sudah tidak percaya lagi.

***

Ada tiga alasan politis yang di didukung komplotan pendukung UU Pilkada tak langsung.

1. Secara ideologis.  Pemilihan langsung tidak Pancasilais dan hasil dari demokrasi liberal.

2. Secara budaya.  Pemilihan langsung membuat konflik dalam masyarakat dikarenakan rakyat masih bodoh.

3. Secara keuangan.  Pemilihan langsung memberatkan APBN dan sarat money politics.

3 alasan yang seakan-akan muncul seperti dikampanyekan.  Tiga alasan yang dibuat-buat dan mengada-ada. Secara ideologis, demokrasi partisipatif adalah terobosan penting dalam konsep trias politika yang memang sarat intrik di level legislatif.  Partisipasi rakyat justru membuat intisari dari Pancasila yaitu GOTONG ROYONG semakin terimplementasi.

Alasan kedua semakin membuat dunia tercengang.  DPRD dan DPR adalah produk dari pilihan langsung rakyat. Konsekuensi logis dari menolak pemilihan langsung adalah menolak juga pemilihan langsung wakil rakyat. Akhirnya semua akan dikembalikan ke partai politik.

Maka akhirnya semua akan ditentukan elite politik di pusat. Dan apabila kekuasaan eksekutif jatuh ketangan kelompok elite ini, lahirlah kediktatoran baru di Indonesia. Rakyat tidak bodoh, rakyat hanya perlu terus belajar supaya tidak di gobloki anggota-anggota dewan yang tidak terhormat.

Alasan ketiga membikin kita bengong, money politics terjadi masalahnya bukan di rakyat tapi elite yang menyogok rakyat.  Tahu sama tahu, money politics hanya akan pindah ke gedung DPRD. Tapi TIDAK SEMUA RAKYAT BISA DIBELI.

Kalau cuma beli 560 anggota DPR masing-masing 1 M cuma  560 M.  Lebih mudah.  Tapi coba beli 240juta penduduk Indonesia.  Lebih mahal dan tidak bisa.  Terbukti dengan "goblok" dan "culun"-nya Prabowo mengatakan Gerindra kalau karena kekurangan uang (sumber).

Tiga alasan yang dibuat-buat ini yang sebetulnya lebih menyakitkan daripada kalah votingnya.  Alasan sebenarnya adalah mencoba menghambat agenda perubahan yang dilakukan Jokowi dan tim, melampiaskan sakit hati, dan untuk SBY mengambil posisi yang teraman dengan mencari koalisi yang mau mendukung dia.  Lebih gentle apabila menyebutkan alasan sebenarnya, "kamu mau jegal Jokowi",  daripada memakai alasan-alasan bohong yang membuat dosanya semakin banyak.

***

Lesson Learned yang perlu diingat dari dari semuanya ini adalah:

1. SBY adalah dalang utama, bukan koalisi merah putih.  Jadi tidak benar bahwa UU Pilkada memperlihatkan kekuatan koalisi merah putih.  Jadi patutlah kita mencatat dan mengingat Gerakan 26 Sept SBY yang kita singkat G26sSBY.   Hastag #ShameOnYouSBY yang menjadi trending sedunia benar-benar menyesakkan hati.  Sementara di Open Government forum  SBY membuat segala pencitraan yang menakjubkan tentang demokrasi di Indonesia, realitasnya dia sendiri yang menjadi pengkhianat reformasi. #ShameOnYouSBY jadi terasa sekali benarnya.

2. Ada 6 partai yang telah merampas hak rakyat.  Ingat baik-baik dan catat.  Jangan dipilih lagi.  Dan kita doakan segera melebur menjadi partai gurem secepatnya.  Perhatikan gambar berikut:

[caption id="attachment_325771" align="aligncenter" width="480" caption="twitter @pandji"][/caption]

3. Last but least.  Demokarasi adalah sistem terbuka.  Artinya, sistem demokrasi sangat bergantung dari pelaku-pelakunya.  Proses dan sistem demokrasi tidak bisa disalahkan sehingga kemudian harus dirubah, tapi yang harus dicatat dan diingat kita harus memilih wakil-wakil yang lebih cerdas dan mengerti kepentingan rakyat yang sebenarnya.

Peperangan belum selesai.  20 Oktober panglima tertinggi ABRI, kepala negara dan pemerintahan RI yang baru, Joko Widodo akan dilantik.  Kita doakan dan kawal bersama bahwa dia mampu memakai tongkat gembalanya untuk mengusir serigala-serigala.  Sementara itu, biarlah proses Mahkamah Konstitus yang sedang dikerjakan terus berjalan untuk mengkrangkeng serigala-serigala ini.  Lawan!

Pendekar Solo