Berharap Punya Kemenbud, Setelah Lelah Rebutan Klaim Budaya

da yang berasumsi gagasan untuk memilik kementerian kebudayaan itu karena berbagai persoalan terkait rebutan "klaim budaya"--seperti sejumlah polemik saling klaim antara Malaysia dan Indonesia terhdap beberapa warisan kebudayaan, seperti tari piring, tari pendet, tari tor-tor, angklung, batik, alat musik gordang sambilan, hingga kuda lumping.

Jika wacana pemisahan antara Kementerian Kebudayaan dan Kementerian Pendidikan terealisasi, apa dampak paling krusial yang akan timbul?. Apakah akan meluruskan banyak masalah seperti klaim budaya tersebut?.

Mengapa sampai ada ide "perceraian institusi itu", apakah mereka sudah dianggap tidak lagi punya komitmen yang sama, atau karena perbedaan prinsip sehingga harus  menjalani kehidupannya sendiri-sendiri, atau karena tuntutan kebudayaan yang makin kompleks sehingga harus ditangani secara terpisah?.

Atau ada persoalan genting bahwa selama ini telah terjadi tumpang tindih kewenangan sehingga menciptakan persoalan baru, dan jika Kementerian Kebudayaan lebih  mandiri berpotensi lebih memajukan seni tradisional Indonesia, kemajuan budaya Indonesia, termasuk pelestarian bahasa daerah dan budaya lokal?. 

Baca juga: Belajar dari Kejatuhan The General In His Labyrinth

Atau ada hal yang lebih krusial lagi, karena wacana ini juga terkait dengan tujuan berkelanjutan dalam pengembangan budaya Indonesia?. Terutama terkait kebijakan dan implementasinya di lapangan, seperti: Ketidaksesuaian antara kebijakan nasional dan implementasinya di tingkat daerah, terutama tidak selarasnya kebijakan dengan nilai dan norma budaya masyarakat.

Demikian juga menyangkut ketidaksesuaian antara kurikulum nasional dan kebutuhan lokal atau budaya. Dimana kurikulum pendidikan, yang tidak mencakup atau menghargai keberagaman budaya lokal.

Persoalannya lainnya juga mencakup kesenjangan akses pendidikan, tidak meratanya akses pendidikan di berbagai wilayah atau kelompok budaya. Serta kurangnya perhatian terhadap pendidikan non-formal yang mungkin lebih sesuai dengan budaya tertentu. Termasuk dalam konteks bahasa dan sastra, tidak memadainya dukungan untuk pengembangan bahasa daerah atau sastra lokal, serta pengabaian pentingnya melestarikan dan mengembangkan bahasa dan budaya daerah.

Baca juga: Kompasianer Hiatus dan Penghuni Gua Ashabul Kahfi

Termasuk yang tidak bisa diabaikan setelah munculnya berbagai kasus seperti --rebutan kepemilikan hak atas sebuah budaya ikonik, pencuria hak cipta dan hak milik budaya.

Pada dasarnya pendidikan dan budaya merupakan dua aspek penting dalam pembentukan dan perkembangan suatu negara. Keduanya punya dampak besar, termasuk pengaruhnya pada perkembangan sosial, ekonomi, dan identitas nasional. 

Baca juga: Apakah Masih Penting Nomor Urut Paslon Dalam Demokrasi Amburadul?

Sehingga ada pihak yang berpandangan memang sebaiknya Kementerian Kebudayaan berdiri terpisah dari Kementerian Pendidikan, begitu juga yang berkeyakinan akan lebih baik jika keduanya tetap bersatu dalam satu entitas pemerintah.  Butuh argumen dan solusi kritis untuk bisa menjelaskan apa urgensinya pemisahan Kementerian Kebudayaan dari Kementerian Pendidikan.

Alasan Logis Pemisahan

Salah satu pemikiran krusial dalam memisahkan Kementerian Kebudayaan dari Kementerian Pendidikan adalah memungkinkan fokus yang lebih mendalam pada upaya pemeliharaan, pengembangan, dan promosi budaya. Kementerian Kebudayaan akan bisa lebih efisien mengurus masalah kebudayaan, tanpa harus bersaing dengan prioritas pendidikan.