Pemuda: Pelopor Perubahan bukan Pelopor Penjajahan
Oleh: Hanifah Tarisa Budiyanti S. Ag
Lebih dari 300 pemuda hadir di acara kick-Off Z Fest 2024 Memilih Masa Depan: Waktunya Gen-z Berkolaborasi. Acara ini diselenggarakan oleh BEM Unmul, IKN Youth Forum dan Rembuk Pemuda dan dihadiri oleh para pembicara yang mewakili kaum muda dalam memperbincangkan pentingnya kolaborasi pemuda untuk membawa perubahan yang nyata.
Para pembicara tersebut adalah Drs. Alimuddin, M. Si., Deputi Bidang Sosial Budaya Pemberdayaan Masyarakat OIKN, Muhammad Pascal Caesar Giswatama, Chairman of IKN Youth Forum, Muhammad Raja Siraj, Anggota DPRD Kota Balikpapan termuda, Aidil Pananrang, Founder Rembuk Pemuda dan Dr. Agung Sakti Pribadi, S.H., M.H., Direktur Eksekutif BPH Yayasan Airlangga.
Pelopor Perubahan atau Pelopor Penjajahan?
Memang benar, pemuda adalah salah satu tonggak untuk membangun peradaban. Bahkan keberhasilan suatu bangsa ditentukan oleh nasib pemudanya. Jika pemudanya sejahtera dan berakhlak baik, maka bangsa tersebut boleh dikatakan berhasil. Namun jika yang terjadi justru sebaliknya, maka bisa jadi bangsa tersebut gagal dalam menjaga pemuda.
Oleh karenanya, peran pemuda tidak dapat diremehkan untuk memajukan suatu bangsa. Masa muda mereka tak boleh dihabiskan dengan aktivitas yang sia-sia atau malah mendukung adanya penjajahan ekonomi dan pemikiran di kalangan mereka. Pemuda harus cerdas, berkepribadian Islami dan kritis dalam melihat masalah atau berbagai peristiwa politik yang terjadi di sekitar mereka. Pemuda tak boleh apatis dan bersikap pragmatis, karena masalah-masalah yang menimpa mereka, sejatinya adalah masalah yang menimpa umat juga.
Begitupun dalam melihat acara kick-Off Z Fest 2024 yang dihadiri oleh ratusan pemuda. Pada intinya acara tersebut adalah bentuk dorongan pada pemuda agar lebih aktif terlibat dalam pembangunan IKN yang diharapkan akan berdampak positif pada pembangunan ekonomi di Kaltim. Namun tahukah mereka bahwa sejatinya peran mereka telah dibajak dalam mendukung penguasaan oligarki terhadap IKN?
Pemuda harus paham bahwa proyek IKN sejak awal terkesan dipaksakan sehingga pemerintah terpaksa berlari kesana kemari untuk mengundang investor agar mau berinvestasi di IKN seperti adanya kebijakan HGU (Hak Guna Usaha) di lahan IKN yang mencapai 190 tahun. Pemuda harus kritis bahwa jika IKN dibiayai oleh investor, maka hal ini akan menjadi jalan penjajahan oligarki terhadap monopoli lahan rakyat di IKN dan sekitarnya.
Tak lihatkah mata kita terhadap berbagai dampak buruk pemindahan IKN ke Kaltim? Seperti kondisi jalan yang rusak, minimnya ketersediaan air bersih, konflik agraria dengan masyarakat adat dan sebagainya. Lantas jika pemuda harus dibajak perannya untuk membangun ekonomi di IKN, bukankah hal ini bentuk penguasa abai terhadap nasib rakyatnya? Karena sejatinya meningkatkan ekonomi adalah tugas penguasa dalam menjamin kebutuhan rakyatnya.
