Belum lagi tentang fakta proyek IKN yang membebani APBN, telah menembus angka 89 triliun. Sungguh dana yang fantastis! Bagaimana dana ini jika dialokasikan untuk memberantas 26 juta rakyat miskin? Tentu lebih dari cukup dan rakyat akan sejahtera.
Namun sayangnya, pemerintah nampak pro kepada oligarki yang menguasai IKN dengan berbagai proyeknya. Proyek-proyek pengusaha seperti adanya rumah sakit dan perumahan yang telah dibangun di IKN, sejatinya bukan untuk rakyat sekitar melainkan untuk warga luar negeri yang bermigrasi ke IKN. Pola pikir pengusaha pastinya mencari keuntungan. Tak heran jika proyek yang dibangun tentu berorientasi mencari keuntungan.
Alhasil wacana twin cities ini hanya bentuk kedok penguasa dalam menutupi kelemahan dan ketidaksiapan pemindahan IKN. Terlihat manis namun sejatinya miris. Harusnya jika sejak awal pemerintah setuju akan proyek IKN, maka pemerintah harus siap menanggung seluruh resikonya. Jika tak siap, maka tak perlu diadakan bahkan sampai mengusulkan twin cities. Hal ini akan dilihat bahwa Pembangunan IKN terkesan dipaksakan dan terburu-buru.
Pemindahan IKN ke Kaltim, sejatinya juga menegaskan bahwa negeri ini semakin dicengkeram oleh sistem kapitalisme sekuler liberar yang mensicayakan hajat hidup rakyat yaitu SDAE, dikuasai oleh oligarki. Dalam sistem kapitalis sekuler, rakyat hanya dianggap sebagai objek yang berfungsi memperkaya APBN beserta jajaran pemerintah. Sementara kekayaan alam yang jumlahnya berlimpah, malah diserahkan secara sukarela oleh negara kepada pengusaha swasta dan asing. Ini jelas akan membawa banyak dampak keburukan bagi rakyat.
Oleh karenanya, rakyat mesti sadar bahwa proyek IKN ini sejatinya tak pernah membawa kemaslahatan yang berarti untuk rakyat. Yang ada, pemerintah hanya sibuk menghambur-hamburkan untuk proyek yang tidak jelas ujungnya, sementara rakyat terus dirugikan dengan dampak-dampak buruk adanya IKN seperti kondisi jalan yang rusak, sulitnya mengakses air bersih, konflik agraria dan sebagainya. Lantas, untuk siapa sebenarnya proyek IKN ini? Bagaimana Islam memandang IKN?
Pemindahan IKN dalam Islam
Islam memandang bahwa pemindahan IKN adalah mubah (boleh) selama pemindahan tersebut membawa kemaslahatan untuk rakyat. Namun jika pemindahan IKN justru malah menyebabkan kerusakan lingkungan dan pemborosan harta negara yang berakibat pada kesejahteraan rakyat, maka pemindahan IKN jelas terlarang. Hal ini didasari oleh sistem politik Islam yang asasnya adalah mengurusi urusan ummat.
Pemindahan IKN juga tidak boleh melibatkan investor asing karena berpotensi mengancam kedaulatan negeri. Jika IKN dikuasai oleh investor, maka dampaknya kebijakan negara akan mudah disetir oleh pemerintah dan rakyat akan terusir dari wilayahnya karena sebagian besar lahan akan dikuasai investor untuk mengembangkan proyek-proyeknya. Tentu ini semakin menegaskan dugaan bahwa IKN sejatinya bukan untuk rakyat melainkan untuk oligarki dan kroni-kroninya.
Dalam sejarah peradaban Islam masa kekhilafahan Abbasiyah, Ibu Kota sempat berpindah-pindah. Pada awalnya Ibu Kota terletak di Damaskus selama 90 tahun lalu berpindah ke Baghdad karena Baghdad adalah lokasi yang strategis dilalui jalur perdagangan antar bangsa Arab.
Pemindahan Ibu Kota dalam Islam tentunya berorientasi pada kemaslahatan dan kesejahteraan rakyat sehingga tidak akan menghambur-hamburkan harta negara, tidak bergantung kepada investor melainkan pada pos-pos pendapatan negara seperti pengelolaan SDAE, harta rampasan perang, kharaj dan sebagainya, dan pembangunan infrastruktur yang merata.
Oleh karenanya, umat Islam harus sadar akan indahnya sistem politik Islam yang nyata-nyata membawa kesejahteraan untuk rakyat. Pemindahan IKN yang tak berlandaskan aqidah Islam jelas membawa kerugian bagi rakyat. Sementara dalam Islam pemindahan IKN membawa kesejahteraan yang telah tercatat dalam sejarah peradaban Islam.Â
