Kedaulatan dan Yuridiksi Serta Hubungan Keduanya dengan Negara

- Yurisdiksi eksklusif

Yurisdiksi teritorial suatu negara untuk mengatur, menerapkan dan memaksakan hukum nasionalnya terhadap segala sesuatu yang ada atau terjadi di dalam batas-batas wilayahnya,Menurut hukum internasional, yang termasuk dalam ruang lingkup wilayah negara :DaratanTanah di bawah daratanPerairan (UNCLOS 1982)Dasar laut dan tanah di bawahnyaRuang udara.

Yurisdiksi quasi-teritorial

Disebut quasi karena ruang atau tempat dimana yurisdiksi itu diterapkan sebenarnya bukanlah wilayah negaraHanya saja bersambungan dengan wilayah negaraContoh : pasal 33 UNCLOS 198.

Sumber Hukum Yurisdiksi personal merupakan orang atau individu dan pribadi atau badan hukum.Sedangkan jenis dari hukum tersebut adalahActive nationality principle, hubungan melekat antara negara dengan WN, namun berlaku juga asas selektifitasPassive nationality principle, hubungan antara negara dengan orang warga negara asing atau tanpa kewarganegaraan. Tujuannya untuk melindungi kepentingan warga negaranya dari tindakan yang merugikan dari warga negara asing. Yang berlaku asas protektif.

Kaitannya dengan kedaulatan negara, yurisdiksi adalah bagian dari kedaulatan negara. Kedaulatan negara mencakup hak dan kekuasaan untuk menjalankan segala tindakan, sedangkan yurisdiksi menunjuk kewenangan yuridis saja. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa yurisdiksi merupakan bagian dari kedaulatan negara. Kedudukan dan ruang lingkup yurisdiksi negara dalam hukum internasional dapat dipahami dengan mudah apabila ada penggolongan bentuk-bentuk penting dari yurisdiksi, ditinjauan berdasarkan:

1. Objek yurisdiksi

2. Sifat yurisdiksi

3. Ketentuan yang membatasi pelaksanaan kedaulatan.

Berdasarkan objeknya, yurisdiksi dibagi menjadi yurisdiksi personal, yurisdiksi teritorial, dan yurisdiksi kuasi teritorial. Sedangkan berdasarkan sifatnya, maka pembahasan yurisdiksi dibagi menjadi yurisdiksi biasa (ordinary) dan yurisdiksi luar biasa (extra ordinary). Sedangkan berdasarkan ketentuan yang membatasi pelaksanaan kedaulatannya, yurisdiksi dapat dibagi menjadi yurisdiksi terbatas dan yurisdiksi tidak terbatas.