Merindukan Haluan Negara

LATAR BELAKANG

Pergantian pemimpin seringkali di iringi dengan pergantian kebijakan, kondisi ini disebut sebagai penyakit epistimologis. Menurut salah satu pengamat sosial dan pendidikan dari Universitas Sebelas Maret (UNS), Solo, Tunjung W Sutirto, penyakit epistimologi adalah penyakit yang berkaitan dengan metode atau cara untuk sampai ke tujuan. Selama ini untuk bisa mencapai tujuan tersebut Indonesia selalu terbentur dengan masalah metode. (Okezone 26/12/2014). Tentunya kondisi ini akan berakibat pada tidak sinkronnya antar kebijakan, sehingga tujuan yang diharapkan bisa saja menjadi sulit tercapai karena kebijakannya seringkali berubah-ubah. 

Negara bisa dikatakan unggul apabila bisa menghasilkan kebijakan-kebijakan publik yang unggul. Menurut Nugroho (2015) dikatakan bahwa :

"Keunggulan negara ditentukan oleh kemampuan negara dalam menghasilkan kebijakan-kebijakan publik yang unggul"

Dalam beberapa waktu yang lalu saat rakernas PDIP di Kemayoran juga di singgung tentang kebijakan negara yang tertuang dalam visi-misi negara yang terkesan maju mundur, diatakan oleh Ibu Megawati alam pidato politiknya bahwa : 

"Ganti pemimpin, ganti visi. Lama-lama saya berpikir Indonesia senang dansa. Kapan benar 5 tahun, dia maju. Kapan kurang bener, dia mundur lagi"

Bicara konteks pembangunan nasional harus komprehensif, diikuti dengan kebijakan daerah yang sejalan dengan arah kebijakan nasional. Menarik jika diamati, bahwa dulu orde baru punya namanya GBHN (Garis-garis besar haluan negara) yang kemudian diterjemahkan dalam pelaksanaan Repelita dan pelita 1 thn s.d 5 thn secara metode terlihat jelas dan komprehensif dan terencana dengan matang, sehingga jelas arah tujuan negara dan tahapan-tahapan pencapaiannya. 

Dalam beberapa kesempatan juga disampaikan oleh Emil Salim, bahwa GBHN perlu dihidupkan kembali,dikatakan bahwa arah pembangunan harus jelas, harus ada kontiunitas atau fungsi yang berkelanjutan pada setiap priode kepemimpinan. (Tempo.co16/09/2015).

Pada prinsipnya, konsep perencanaan pembangunan harus terarah, terukur dan tepat pada sasaran, tentunya tidak bisa dibangun pada waktu singkat atau 1 priode kepemimpinan namun lebih dari itu, dibutuhkan perencanaan yang komprehensif mulai dari perencanaan, tahapan-tahapan pelaksanaan, milestones yang tepat sehingga fungsi pemimpin lebih kepada bagaimana mempercepat dan mendorong agar tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dapat berjalan sesuai dengan yang dicita-citakan. 

MANAJEMEN NEGARA 

Saat ini, lambatnya pembangunan, persoalan infrastruktur, menipisnya lahan pertanian, ruwetnya urusan tenaga kerja bahkan perekonomian dikarenakan kebijakan yang dilahirkan tidak berorientasi pada tujuan namun berbasiskan pada masalah. Kebijakan harus dilahirkan berdasarkan tujuan jangka panjang. Dalam buku Riant Nugroho (2015) yang berjudul Policy Making disinggung mengenai bagaimana kebijakan seringkali dibangun berbasiskan pada masalah bukan berorientasi pada tujuan, sehingga jika Jakarta macet sekarang dikarenakan kebijakan penataan transportasi diserahkan pada mekanisme pasar dan akibatnya saat ini macet dimana-mana dan baru berfikir bagaimana mengembangkan transportasi publik yang ideal. 

Negara diilustrasikan sebagai sebuah organisasi kekuasaan, dimana didalamnya terdapat tujuan dari organisasi yang dicita-citakan bersama untuk mencapai tujuan bersama. untuk mencapainya maka dibuatlah perencanan yang baik, tahapan-tahapan yang jelas dan pengorganisasian yang kuat. Bagaimana memanfaatkan sumberdaya melalui perencanaan, pengelolaan, pengendalian dan kepemimpinan sehingga menghasilkan kinerja yang unggul dan berkualitas. Menurut J.H.A Logemann dikutip dari Astawa (2009) dikatakan :

"Negara adalah suatu organisasi otoritas yang sasaran kegiatannya adalah dengan otoritas mengatur suatu masyarakat yang ada sebagai keseluruhan"

Mengatur masyarakat secara keseluruhan dibutuhkan model atau metode yang tepat, tentunya suatu menajemen negara yang baik sehingga rakyatnya sejahtera dan hidup layak. Dengan kata lain, tugas negara adalah membangun kebijakan publik dan memberikan pelayanan publik dengan baik. 

FILOSOFI PERENCANAAN

Secara sederhana, pembangunan dapat diartikan sebagai suatu perubahan tingkat kesejahteraan secara terencana dan terukur (Nugroho dan Wrihatnolo, 2011), artinya agar perubahan tingkat kesejateraan dapat dilakukan secara terukur, maka dibutuhkan metode perencanaan. Pada masa orde baru, perencanaan pembangunan indonesia dituangkan dalam kebijakan negara yang dikeluarkan oleh organisasi tertinggi yaitu Majelis permusyawaratan rakyat (MPR). Dalam GBHN itu telah dirumuskan perencanaan pembangunan Indonesia secara bertahap dan berkelanjutan dengan target-target capaian yang jelas. Pada prinsipnya, GBHN merupakan bentuk dari sebuah perencanaan negara dalam mewujudkan cita-citanya dan memperkecil peluang munculnya ketidakpastian dalam mendorong arah negara kedepan. 

Arah pembangunan perlu dipersiapkan secara matang dan berorientasi jangka panjang tentu saja harus dirumuskan secara jelas, kapan, bagaimana dan oleh siapa? persoalan yang mendasar, negara ini seperti harus berkaca ke masa lalu dimana kebijakan negara dirumuskan dan ditetapkan oleh lembaga tertinggi negara melalui Ketetapan MPR dan dilakukan perubahan setiap 5 tahun sekali. 

Berkaca dari kondisi tersebut, maka perlunya negara membangun kembali perencanaan haluan negara yang jelas dan tepat dan komprehensif antara pusat dan daerah. Perencanaan pembangunan jangan lagi terjebak pada visi dan misi jangka pendek pemimpin. Tentunya hal tersebut tidak mudah, dibutuhkan komitmen bersama antar anak bangsa. Wacana PDIP untuk menghidupkan kembali perlu diapresiasi, karena penting mencapai visi dan misi dengan perencanaan yang matang, terarah dan terukur serta tahapan-tahapan pencapaiannya jelas dan konsisten. 

Pada akhirnya, dalam menentukan arah pembangunan bangsa perlu perencanaan yang komprehensif tidak berorientasi jangka pendek atau kepentingan kelompok penguasa namun lebih penting tujuan berbangsa dan bernegara harus berangkat dari semangat menciptakan kesejahteraan dan keadilan dan berkelanjutan pembangunan. Munculnya kesadaran akan pentingnya GBHN dari kalangan elite negeri merupakan signal positif untuk mendorong arah pembangunan yang lebih terarah dan terukur. Bisa dibayangkan, jika perencanaan atau arah pembangunan tidak terarah, berapa biaya yang telah dihabiskan, karena secara prinsip kejelasan tujuan sangat menentukan keberhasilan. 

KESIMPULAN

1. Perencanaan dibuat untuk memperkecil peluang munculnya ketidakpastian;
2. Perlunya membangun kembali GBHN sebagai haluan untuk menentukan kejelasan tahapan-tahapan pembangunan;
3. Perlunya menyamakan persepsi tentang arah pembangunan negara yang komprehensif antara pusat dan daerah secara berkesinambungan;
4. Perlunya membangun kebijakan publik yang unggul dan pelayanan publik yang berkualitas;

 

Sumber :

Astawa, I Gd Pantja dan Na'a, Suprin 2009 Memahami Ilmu Negara dan Teori Negara. PT Refika Aditama

Nugroho, Riant 2015 Policy Making, Mengubah negara biasa menjadi negara berprestasi. PT. Elex Media Komputindo

Nugroho dan Wrihatnolo 2011 Manajemen Perencanaan Pembangunan. PT. Elex Media Komputindo

Wibawa, Samoedra 2012 Mengelola Negara. Gava Media