Namun diluar permasalahan tersebut, pembangunan infrastruktur memang perlu digalakkan agar semua wilayah di Indonesia dapat merasakan pembangunan yang sudah menjadi hak mereka. Serta untuk menghilangkan sentimen jawa sentris.
Asal mula munculnya sentimen jawa sentris ini karena dari dulu pembangunan di Indonesia hanya terpusat di pulau Jawa sedangkan pembangunan di luar pulau Jawa banyak terabaikan oleh pemerintah. Sehingga menimbulkan kecemburuan sosial dari masyarakat luar pulau Jawa, bahkan banyak yang berfikir apa mereka itu masih bagian dari Indonesia.
Hal ini selaras dengan tujuan Jokowi untuk memeratakan pembangunan di Indonesia sehingga ketimpangan infrastruktur antara pulau-pulau semakin mengecil.
“Tidak hanya di Jakarta yang dibangun, tidak hanya di Pulau Jawa yang dibangun, tapi juga seluruh provinsi yang ada di negara ini harus kita sentuh dengan kehadiran infrastruktur,” tegas Jokowi.
Untuk mewujudkan hal tersebut, pemerintahan Jokowi pun tidak tinggal diam dan bekerja keras untuk menghilangkan sentiment negatif tersebut. Untuk mengatasi permasalahan ini, pemerintah memfokuskan untuk meningkatkan pembangunan di luar pulau Jawa yang dimasukkan sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN).
Diantara Proyek Strategis nasional adalah bandara, seperti Bandara Sentani (Jayapura), Bandara Internasional Juwata (Tarakan), Bandara Fatmawati-Soekarno (Bengkulu), dan Bandara Mutiara SIS Al-Jufrie (Palu). Lalu ada bendungan, seperti Bendungan Teritip (Kalimantan Timur), Bendungan Paya Seunara (Sabang), dan Bendungan Raknamo (Kupang).
Kemudian jalan tol, seperti Jalan Tol Palembang-Simpang Indralaya (22 km), Jalan Tol Medan-Kualanamu-Lubuk Pakam-Tebing Tinggi (62 km), dan Jalan Tol Terbanggi Besar-Pematang Panggang (100 km). Dan terakhir ada pelabuhan, seperti Pelabuhan Singkil dan Calang (Aceh), Pelabuhan Tua Pejat (Sumatera Barat), Pelabuhan Kuala Jelai (Kalimantan Tengah), Pelabuhan Bumbulan (Gorontalo), Pelabuhan Batu Merah (Maluku), dan Pelabuhan Wasior (Papua Barat).
Tentunya pembangunan infrastruktur yang masif ini tidak terlepas dari berbagai macam kritikan. Diantaranya adalah banyaknya anggaran yang digelontorkan, terhitung dari 2015-2022, pemerintah sudah menghabiskan anggaran sebesar Rp2.779,9 triliun.
Ada juga kekhawatiran mengenai peningkatan utang luar negeri Indonesia juga masih menghantui masyarakat Indonesia. Tercatat pada akhir Agustus 2023, utang luar negeri Indonesia sebesar $395,1 miliar. Namun utang luar negeri Indonesia masih dalam batas aman, yaitu sebesar 38,15% terhadap PDB. Perlu diingat, bahwa batas aman rasio utang standar internasional adalah sebesar 60% dari PDB.
Selain dari dua hal tersebut, kritikan pun datang mengenai beberapa Proyek Strategis Nasional. Seperti pembangunan Bandara Kertajati di Jawa Barat, yang dikritik karena kurangnya kajian ekonomis dan teknis dari proyek tersebut. Hal ini terjadi karena lokasinya yang jauh dari kota Bandung (sekitar 100 km dari kota Bandung) sehingga bandara tersebut sepi peminat.
Namun akhirnya Bandara Kertajati ramai peminat, setelah adanya pembangunan Jalan Tol Cisumdawu (Cileunyi-Sumedang-Dawuan) yang menghubungkan Bandung dan Kertajati di Majalengka. Oleh karena itu, diperlukan kesabaran untuk bisa menikmati manfaat dari pembangunan infrastruktur karena pada dasarnya pembangunan infrastruktur itu sifatnya jangka panjang.
