Pemerataan Pembangunan adalah Kunci Kesejahteraan Rakyat

Indonesia sebentar lagi akan memulai Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Dengan adanya pemilu 2024 ini, era kepemimpinan Jokowi akan segera berakhir. Selama dua periode pemerintahan Jokowi, Indonesia telah mengalami mengalami banyak perubahan terutama dari segi pembangunan Infrastruktur.

Pembangunan infrastruktur merupakan program utama pemerintahan Jokowi dan Jusuf Kalla , yaitu pada 2014-2015. Program ini terus dilanjutkan setelah Jokowi kembali terpilih sebagai presiden Indonesia pada pemilu 2019. Tak tanggung-tanggung, pemerintah tealh mengucurkan dana yang sangat besar melalui Anggaran Perencanaan Belanja Negara (APBN). Dilansir dari Kementerian Keuangan, pemerintah Indonesia telah menganggarkan biaya pembangunan infrastruktur pada tahun 2014  sebanyak Rp154,7 triliun dan tahun ini sebanyak Rp392,1 triliun.

Hal tersebut membuktikan keseriusan pemerintahan era Jokowi dalam pembangunan Infrastruktur. Alasan dibalik keseriusan Jokowi dalam menggencarkan pembangunan infrastruktur adalah untuk pemerataan pembangunan di seluruh Indonesia.

Seperti yang diketahui bersama, Indonesia adalah negara besar yang memiliki wilayah yang sangat luas dengan jumlah penduduk terbanyak keempat di dunia, yaitu sebanyak 278,69 juta jiwa pada pertengahan 2023. Ditambah dengan kondisi geografis Indonesia yang berbentuk kepulauan, sehingga mengalami kesulitan distribusi barang maupun jasa antar pulau.

Dengan kondisi tersebut, tentu saja bukan hal yang mudah bagi pemerintah dalam mengelola negara ini. Jokowi menegaskan bahwa infrastruktur merupakan kunci dan modal utama dalam memudahkan pengelolaan negara dan juga sebagai fondasi yang kuat bagi Indonesia untuk maju dan bersaing dengan negara-negara lain di masa mendatang. Hal ini beliau jelaskan dalam diskusi Forum A1 yang digelar di Kawasan Menteng, Jakarta Pusat, pada Kamis, 14 November 2019.

“Infrastruktur artinya banyak sekali dan dengan itulah kita nanti memiliki fondasi yang kuat untuk berkompetisi dengan negara lain,” kata Jokowi.

Jokowi juga mengatakan bahwa manfaat dari pembangunan infrastruktur itu sangat banyak bagi kesejateraan rakyat karena dapat menunjang berbagai kebutuhan rakyat juga. Dengan adanya infrastruktur, berarti masyarakat juga terfasilitasi kebutuhannya.

“Infrastruktur iru, yang pertama menciptakan lapangan pekerjaan, yang kedua menciptakan titik-titik pertumbuhan, kemudian yang ketiga ada perbaikan jaringan logistik kita,” ungkap Jokowi.

Manfaat itu dirasakan karena infrastruktur dalam prosesnya membutuhkan tenaga manusia dan dengan demikian dapat membuka lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat. Lalu adanya infastruktur ini dapat memberdayakan suatu wilayah sehingga dapat menjadi titik pertumbuhan ekonomi. Dan yang terakhir, infrastruktur itu membangun konektivitas, yang dapat menghubungkan dan menjangkau berbagai daerah yang masih belum tersentuh pembangunan.

Pembangunan infrastruktur sebagai penunjang konektivitas juga dapat membantu proses distribusi barang dan jasa. Namun tentu saja bukan hal yang mudah untuk membangun infastruktur di Indonesia terutama kembali lagi pada masalah akses ke pedalaman yang menyulitkan pemerintah untuk membangun infrastruktur. Selain itu pembebasan tanah juga masih menjadi sebuah masalah, karena banyak pembangunan terjadi di tanah adat.

Sebagai contoh saja adalah pembebasan lahan di Sumatera Barat dalam rangka pembangunan tol trans Sumatera. Hal ini terjadi karena belum adanya kesepakatan mengenai biaya ganti rugi dari pemerintah kepada masyarakat Sumatera Barat.

Namun diluar permasalahan tersebut, pembangunan infrastruktur memang perlu digalakkan agar semua wilayah di Indonesia dapat merasakan pembangunan yang sudah menjadi hak mereka. Serta untuk menghilangkan sentimen jawa sentris.

Asal mula munculnya sentimen jawa sentris ini karena dari dulu pembangunan di Indonesia hanya terpusat di pulau Jawa sedangkan pembangunan di luar pulau Jawa banyak terabaikan oleh pemerintah. Sehingga menimbulkan kecemburuan sosial dari masyarakat luar pulau Jawa, bahkan banyak yang berfikir apa mereka itu masih bagian dari Indonesia.

Hal ini selaras dengan tujuan Jokowi untuk memeratakan pembangunan di Indonesia sehingga ketimpangan infrastruktur antara pulau-pulau semakin mengecil.

“Tidak hanya di Jakarta yang dibangun, tidak hanya di Pulau Jawa yang dibangun, tapi juga seluruh provinsi yang ada di negara ini harus kita sentuh dengan kehadiran infrastruktur,” tegas Jokowi.

Untuk mewujudkan hal tersebut, pemerintahan Jokowi pun tidak tinggal diam dan bekerja keras untuk menghilangkan sentiment negatif tersebut. Untuk mengatasi permasalahan ini, pemerintah memfokuskan untuk meningkatkan pembangunan di luar pulau Jawa yang dimasukkan sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN).

Diantara Proyek Strategis nasional adalah bandara, seperti Bandara Sentani (Jayapura), Bandara Internasional Juwata (Tarakan), Bandara Fatmawati-Soekarno (Bengkulu), dan Bandara Mutiara SIS Al-Jufrie (Palu). Lalu ada bendungan, seperti Bendungan Teritip (Kalimantan Timur), Bendungan Paya Seunara (Sabang), dan Bendungan Raknamo (Kupang).

Kemudian jalan tol, seperti Jalan Tol Palembang-Simpang Indralaya (22 km), Jalan Tol Medan-Kualanamu-Lubuk Pakam-Tebing Tinggi (62 km), dan Jalan Tol Terbanggi Besar-Pematang Panggang (100 km). Dan terakhir ada pelabuhan, seperti Pelabuhan Singkil dan Calang (Aceh), Pelabuhan Tua Pejat (Sumatera Barat), Pelabuhan Kuala Jelai (Kalimantan Tengah), Pelabuhan Bumbulan (Gorontalo), Pelabuhan Batu Merah (Maluku), dan Pelabuhan Wasior (Papua Barat).

Tentunya pembangunan infrastruktur yang masif ini tidak terlepas dari berbagai macam kritikan. Diantaranya adalah banyaknya anggaran yang digelontorkan, terhitung dari 2015-2022, pemerintah sudah menghabiskan anggaran sebesar Rp2.779,9 triliun.

Ada juga kekhawatiran mengenai peningkatan utang luar negeri Indonesia juga masih menghantui masyarakat Indonesia. Tercatat pada akhir Agustus 2023, utang luar negeri Indonesia sebesar $395,1 miliar. Namun utang luar negeri Indonesia masih dalam batas aman, yaitu sebesar 38,15% terhadap PDB. Perlu diingat, bahwa batas aman rasio utang standar internasional adalah sebesar 60% dari PDB.

Selain dari dua hal tersebut, kritikan pun datang mengenai beberapa Proyek Strategis Nasional. Seperti pembangunan Bandara Kertajati di Jawa Barat, yang dikritik karena kurangnya kajian ekonomis dan teknis dari proyek tersebut. Hal ini terjadi karena lokasinya yang jauh dari kota Bandung  (sekitar 100 km dari kota Bandung) sehingga bandara tersebut sepi peminat.

Namun akhirnya Bandara Kertajati ramai peminat, setelah adanya pembangunan Jalan Tol Cisumdawu (Cileunyi-Sumedang-Dawuan) yang menghubungkan Bandung dan Kertajati di Majalengka. Oleh karena itu, diperlukan kesabaran untuk bisa menikmati manfaat dari pembangunan infrastruktur karena pada dasarnya pembangunan infrastruktur itu sifatnya jangka panjang.

Jokowi menegaskan kembali bahwa membangun infrastruktur berarti membangun peradaban. Dan yang namanya peradaban itu pasti dibangun dengan waktu yang lama, namun hasilnya akan selalu  dirasakan manfaatnya secara terus menerus.

“Orang sering lupa, kita ini membangun peradaban,” tegas Jokowi.

Adanya infrastruktur, Indonesia dapat menunjang berbagai kebutuhan masyarakat. Yang berujung pada meningkatnya kualitas sumber daya manusia. Dengan infrastruktur yang maju dan kualitas SDM yang mumpuni, akan mendorong kemajuan berbagai sektor perkonomian. Yang akan berdampak pada meningkatnya kesejahteraan masyarakat.

Infrastruktur memang selalu dibangun dan dikembangkan untuk mengikuti perkembangan zaman. Dan juga harus dibangun rata di seluruh Indonesia karena merupakan bentuk pengamalan sila ke-5, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.