Kelebihan Bayar Gaji: Apa dan Bagaimana Seharusnya

Beberapa waktu lalu, ramai diberitakan tentang kelebihan bayar gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS). Ramai diberitakan karena yang menerima kelebihan bayar gaji adalah Anies Baswedan dan Riza Patria. 

Namun bagi mereka tentunya tidak menjadi masalah besar. Yang menjadi problem luar biasa bagi PNS yang mengalami nasib kelebihan bayar gaji tersebut bila PNS tersebut "pas-pasan". Pas yang ada, pas sesuai kebutuhan dan habis.

Setidaknya itulah yang saya alami. Menerima amanah melaksanakan tugas belajar dari sebuah instansi membuat gaji dan tunjangan saya harus disesuaikan. Ingat ya, tugas belajar bukan beasiswa. 

Sebagai penerima beasiswa saya bersyukur karena beasiswa benar-benar membuat kita fokus belajar karena tidak harus memikirkan bagaimana gali lubang tutup lubang untuk menambal kekurangan akibat penyesuaian gaji dan tunjangan. 

Tidak semua penerima tubel "dirugikan" secara signifikan. Di Badan Riset dan Inovasi Nasional misalnya, menurut Kepala BRIN, penerima tubel justru menerima tunjangan lebih besar dari ketika dia belum menerima tugas belajar. 

Kembali ke soal kelebihan bayar tersebut. Penerima tugas belajar tidak secara serta merta menerima Surat Keputusan (SK) tentang tubel. Ada kalanya SK tersebut terlambat. 

Belum lagi belum tertata secara rapinya administrasi negara di instansi. Saya sendiri tidak terlalu hafal dan tidak mengetahui jumlah rupiah berupa gaji maupun tunjungan yang seharusnya saya terima. 

Saya hanya mengecek terjadi pengurangan penghasilan. Sehingga saya berasumsi sudah sesuai penyesuaian gaji dan tunjangan saya pada saat melaksanakan tugas belajar. 

Ternyata tidak! Mendadak disaat saya tengah berlari, seolah dislengkat dengan kenyataan pahit, tidak ada sepeser pun gaji maupun tunjangan masuk! Alamak! Padahal di periode akhir belajar tentunya banyak kewajiban yang harus kita selesaikan. Mengingat dana tugas belajar hanya mengcover uang kuliah persemester dalam jumlah semester yang sudah ditentukan.

Begitulah akhirnya saya harus melewati hari-hari tanpa sepeserpun dana masuk. Ironisnya meski saya berusaha mencari tahu kesana kemari ke para pejabat yang berwenang - saya tidak mendapatkan informasi apapun berkaitan dengan rincian yang saya minta terkait dengan kelebihan bayar dan berapa lama saya (:dan anak-anak) harus puasa. 

Sedihnya kemarin sempat saya dalam kondisi sakit, Tentunya tagihan BPJS ikut terhambat karena saya baru sadar saldo di tabungan saya tinggal empat puluh ribu hehe.. 

Sementara tagihan BPJS untuk empat orang (saya dan 3 anak) kelas 1 tentunya jumlahnya cukup signifikan. Semoga ada kebijakan pengaturan tentang kelebihan pembayaran gaji secara lebih serius.  

Seharusnya dengan keberadaan teknologi digital, pemanfaatan teknologi digital dapat digunakan untuk meminimalisir terjadinya kelebihan bayar gaji PNS. 

Sangat naif sekali apabila kesalahan administrasi dibebankan penuh kepada PNS yang bersangkutan dengan memaksan membayar dalam tempo sesingkat-singkatnya kelebihan bayar tersebut. Jika jumlahnya hanya jutaan mungkin tidak masalah. Jika jumlahnya ratusan juta, itu yang patut dipertanyakan. 

Mengapa bisa terjadi kelebihan pembayaran selama itu? Tidak adakah mekanisme kontrol pada instansi tersebut? Apakah bijak jika kelebihan pembayaran yang terjadi dalam tempo bertahun-tahun lalu seolah PNS yang terkena imbasnya justru dipaksa untuk secepat mungkin membayar kelebihan bayar dalam tempo sesingkat-singkatnya? 

Ironisnya tidak ada informasi resmi dalam waktu yang sangat lama hingga tulisan ini dibuat. Hendaknya para pengambil kebijakan mengatur mekanisme kewajiban instansi yang melakukan kelebihan pembayaran dengan sedetail mungkin. 

Bagaimana pun para abdi negara tersebut memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah kepada keluarga mereka dan kewajiban lainnya misal kesehatan dan pendidikan. 

Jangan karena mal administrasi yang dilakukan abdi negara lain, PNS yang kelebihan bayar tersebut diperlakukan sewenang-wenang bahkan dituding sebagai satu-satunya penyebab. 

Tidak semua PNS mengetahui tepat jumlah hak gaji yang seharusnya mereka terima. Saya yakin, PNS yang kelebihan pembayaran tersebut tidak ingin mangkir dari kewajiban membayar "hutang" yang mendadak tercipta. 

Namun bagaimana "hutang" itu tercipta seharusnya juga menjadi pertimbangan. Tidak bijak andai diberlakukan kelebihan bayar sebagai TGR (Tuntutan Ganti Rugi). 

Karena TGR Tuntutan Ganti Rugi selanjutnya disingkat (TGR) adalah suatu proses penuntutan yang dilakukan terhadap pegawai negeri sipil bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh Negara sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum dan/atau kelalaian yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil bukan bendahara tersebut dalam melaksanakan tugas, fungsi dan jabatannya. 

Jadi disini ada klausu melanggar hukum dan/atau kelalaian. Kelalaian macam apa? Harus diatur secara rinci. Tentunya juga harus diatur kewajiban tersosialisasikannya rincian jumlah gaji dan tunjangan yang harusnya diterima untuk masing-masing PNS agar tidak terjadi kelebihan bayar gaji yang tidak disadari oleh PNS yang bersangkutan. 

Kedua, perlu diatur mekanisme pengaturan pengembalian yang lebih berkeadilan. Bagaimanapun PNS yang bersangkutan pastinya memiliki keluarga yang harus dinafkahani bahkan mungkin permasalahan kesehatan dan belum lagi kebutuhan pendidikan. 

Terhentinya pemasukan secara total jelas sangat menyengsarakan PNS tersebut. Karena itu kepada para pihak berwenang hendaknya menyikapi permasalahan kelebihan pembayaran gaji PNS ini sebagai sebuah hal yang memerlukan pandangan komprehensif. Bukan semata-mata menempatkan diri sebagai debt colector belaka.