Data pribadi yang bersifat spesifik seperti data informasi kesehatan, data pandangan politik, data genetika, data keluarga, data keuangan pribadi dan lain2 apabila terkumpul dalam big data berguna bagi perusahaan untuk menentukan kebijakan produksi dan penjualan. Partai politikpun akhir-akhir ini telah memanfaatkan data tersebut untuk strategi kampanye pemilihan umum.
Selama ini pembajakan dari kebocoran data pribadi telah dikumpulkan oleh para "hackers" dan diperjual belikan secara melawan hukum di situs "Raidforums" (Kompas, 22 Maret 2021). Cara memperoleh data dengan cara melawan hukum yaitu membeli di pasar gelap, tentunya patut dicurigai akan menggunakannya untuk hal-hal yang melawan hukum juga.
Sebagai ilustrasi dapat dikemukakan betapa bahayanya pengumpulan data pribadi dan kemudian dilanjutkan dengan profiling terhadap data pribadi yang terkumpul tersebut.Â
Dalam film fiksi dengan judul "The One" di Netflix digambarkan sekelompok ilmuwan menemukan alasan semut berkelompok dan bekerjasama berdasarkan kode  deoxyribonucleic acid (DNA) yang ada pada semut.Â
Analogi demikian menurut para ilmuwan tersebut juga terbukti ampuh bagi manusia untuk menemukan pasangan hidup (pairing) yang akan membuatnya bahagia.Â
Kemudian para ilmuwan tersebut mencuri data pribadi spesifik DNA orang seluruh dunia. Dan mulai mempromosikan menjodohkan dengan memprofiling dengan mesin otomatis setiap orang untuk menemukan jodohnya.Â
Banyak orang yang percaya penjodohan melalui DNA tersebut akan membuat bahagia kehidupannya sehingga berantakanlah pola kehidupan manusia dalam mencari jodoh yang semula secara alamiah atau melalui biro jodoh.Â
Ada yang bercerai atas pasangannya, ada yang mulai meragukan pasangan hidupnya, ada yang akhirnya berusaha mati-matian mencari jodoh DNA nya dan polemik lainnya karena percaya akan perjodohan DNA tersebut merupakan cara ilmiah untuk hidup bahagia.
Walaupun ini kisah fiktif dalam film serial Netflix tapi hal-hal yang identik bisa terjadi di masa depan, apabila ketentuan tentang data pribadi tidak diatur secara jelas dalam suatu Undang-undang.
Polemik pembahasan RUU Data Pribadi Di DPR.
Komisi I DPR akan mempercepat pembahasan RUU Data Pribadi sebelum berakhirnya masa persidangan DPR saat ini yaitu pada 9 April 2021. Percepatan tersebut didasari atas tanggapan begitu pentingnya kehadiran aturan hukum ditengah maraknya penyelewengan penggunaan data pribadi (Kompas, 25 Maret 2021)
