Kalangan modernis menganggap sudah saatnya masyarakat lebih maju lagi. Jangan mau tertinggal dengan negara lain, yang sudah mengadopsi berbagai macam teknologi transportasi efektif.Â
Misal negara Jepang dengan Shinkansen kebanggannya. Atau Jepang mungkin teralalu jauh untuk disandingkan, mungkin melihat Singapura akan jauh menyadarkan. Negara yang luasnya bahkan tidak menyentuh luas Jakarta sekali pun, sudah mengadopsi transportasi bawah tanah, MRT jauh-jauh hari. Sementara Indonesia baru memulainya, itu pun ibu kota.
 Konsep Al-Maslahah Jadi Solusi
Dengan melihat perspektif keduanya, sejatinya hal ini dapat diselesaikan dengan konsep al-maslahah. Melihat bahwa al-maslahah pada dasarnya adalah mendatangkan segala bentuk kemanfaatan atau menolak selaga kemungkinan yang merusak. Maka perlu adanya itikad baik antara Gubernur DKI Jakarta dengan DPRD DKI Jakarta dalam menyelesaikan polemik terkait legalisasi becak di ibukota.
Bukan tidak mungkin apabila diberdayakan seperti kendaraan di wilayah Sulawesi Utara, bentor. Perpaduan antara modernitas dan tradisional menghasilkan kendaraan tersebut.Â
Alhasil penikmat bentor pun tidak sedikit di sana. Sejarahnya, sekitar tahun 2000 Bentor masuk ke wilayah Kota Kotamobagu, yang saat ini merupakan kota dengan populasi bentor terbanyak di Sulawesi Utara. Bermula hanya sebagai kendaraan pengangkut barang di pasar tradisional, hanya berkisar setahun Bentor menjelma menjadi angkutan yang diminati warga.
Di Kota Kotamobagu sendiri, kendaraan angkutan kota jenis mini bus yang beroperasi mulai berkurang lantaran kalah populer dengan bentor, sebap kemampuan memasuki jalan sempit menjadi salah satu keunggulan Bentor dibanding angkutan kota. Bahkan sekitar tahun 2004 sudah tidak ada lagi minimi bus yang beroperasi, kalau pun ada hanya rute yang sulit ditempuh bentor seperti jalur Kotamobagu-Modayag.
Perkembangan bentor di Kota Kotamobagu begitu pesat, tidak hanya jumlahnya saja, namun desain rangka becaknya hingga aksesoris seperti tambahan perangkat audio menjadi ciri khas paling menonjol dari bentor rakitan sejumlah bengkel di Kotamobagu. Bahkan tidak jarang para pemilik bentor rela mengeluarkan biaya perakitan dan paket audionya mencapai 20-an juta rupiah.
Melihat sisi baiknya, sebetulnya becak dapat dimanfaatkan di sektor pariwisata seperti disinggung sebelumnya. Becak memang sudah tidak relevan lagi, melihat perkembangan transportasi yang ada, akan tetapi masih menyimpan sejuta potensi apabila ditinjau lebih jauh. Oleh sebab itu, para pemangku kepentingan harus bahu membahu mewujudkannya apabila becak kembali diizinkan beroperasi.
Pembatasan daerah operasi becak pun sah-sah saja, asal ada payung hukum yang jelas dari pemerintah. Sehingga tidak ada cerita kucing-kucingan lagi antara tukang becak dengan Satpol PP. Jika di ruas jalan arteri memang tidak memungkinkan, alangkah baiknya di daerah dekat dengan pasar atau perumahan boleh lah diizinkan. Karena daerah tersebut paling banyak dibutuhkan tenaga becak dibandingkan di jalan utama.
Jika memang revisi Perda tersebut dikabulkan, perlu dikaji lebih jauh regulasinya. Jangan sampai ketika dilegalkan malah menjadi sarang kemacetan yang baru. Terlebih ada isu kalau memang legal, maka becak dari luar daerah pun akan masuk ke ibu kota. Perlu pengawasan ketat, agar hal itu tidak terjadi. Sebaliknya, apabila usulan tersebut ditolak maka pemerintah mungkin bisa memikirkan ulang tentang pengoperasian becak khusus di tempat wisata saja.
