Bagaimana Cara Jadi Pahlawan Indonesia?

Bulan kemerdekaan belum usai dan kita pun bisa jadi Pahlawan. Masih lekat dalam ingatan saya ketika tiga Menteri Keuangan untuk empat periode yang berbeda berbicara mengenai lessons learned dari berbagai turbulensi perekonomian yang pernah kita hadapi. 

Saat itu 30 November 2016 di Gedung Djuanda, berada pada satu panggung Tantangan APBN dari Masa ke Masa: Pak Boediono, Menteri Keuangan periode 2001 -- 2004; Ibu Sri Mulyani, Menteri Keuangan periode 2005 -- 2009 dan 2016 -- sekarang; serta Pak Chatib Basri, Menteri Keuangan periode 2013 -- 2014.

Pak Boediono menjabat Menteri Keuangan pada era reformasi setelah krisis moneter 1998 yang merembet pada krisis politik dan membawa negara ini pada periode baru berdemokrasi. 

Krisis moneter yang melanda Asia dimana Indonesia terkena dampak yang sangat signifikan menimbulkan ongkos ekonomi yang mahal namun menjadi momen kebangkitan untuk perbaikan pengelolaan keuangan negara. Setelah menggunakan perundang-undangan keuangan negara peninggalan Belanda sejak merdeka tahun 1945, terjadinya krisis moneter 1998 membawa kesadaran pentingnya Indonesia merumuskan regulasi sendiri sesuai dengan cita-cita bangsa. Pak Boediono mengawal lahirnya paket Undang-Undang keuangan negara yang menjadi pondasi pengelolaan keuangan negara.

Ibu Sri Mulyani menceritakan betapa menjadi penjaga keuangan negara merupakan pekerjaan yang tidak ada habisnya. Krisis 1998 menjadi pelajaran berharga untuk kita memiliki indikator dan framework untuk early warning signal mengenai kondisi perekonomian jika terjadi gejolak di pasar global maupun domestik.

 Framework untuk menjaga Indonesia agar tidak jatuh ke dalam krisis pun terbentuk dan sempat menghadapi beberapa ujian, diantaranya krisis likuiditas global tahun 2008. Namun itu tidak cukup, karena sebagai pengelola keuangan negara, even when the "party" is over, kita masih harus terus waspada terhadap berbagai kemungkinan.

Kewaspadaan itu lah yang harus terus dipertahankan. Termasuk saat ini seperti diungkapkan Pak Chatib Basri dalam Kompas pada 15 Agustus 2018 lalu. Dengan strategi APBN tahun 2018 yang counter-cyclical mendorong pembangunan infrastruktur sebenarnya sudah tepat. Dengan keuntungan bonus demografi, ini saat yang tepat supaya kita tidak kehilangan momentum. Namun menjadi bagian dari ekonomi global, Indonesia tidak dapat menutup diri dari dampak kebijakan negara lain, dalam hal ini Amerika.

Ketika The Fed menaikkan tingkat suku bunga, terjadi pembalikan arus modal. Indonesia sebagai emerging market, selama ini menikmati arus modal masuk terutama dari investasi portofolio. 

Namun dengan defisit transaksi berjalan, Indonesia menghadapi status waspada terhadap pembalikan arus modal asing. Seperti diungkapkan Pak Chatib Basri, defisit transaksi berjalan sebenarnya tidak berbahaya jika tidak berlebihan dan dibiayai oleh Penanaman Modal Asing. Sayangnya di Indonesia, modal asing masih didominasi investasi portofolio sehingga rawan volatilitas.

Memang apa sih investasi portofolio itu? 

Pemodal asing masuk ke suatu negara untuk berinvestasi bisa melalui investasi langsung maupun portofolio. Investasi langsung contohnya ketika pengusaha Qatar berniat membangun budidaya ikan di Sabang dan masuk ke sektor telekomunikasi di Indonesia. Bentuk investasi langsung seperti itu akan menciptakan lapangan pekerjaan bagi rakyat Indonesia.

Investasi portofolio contohnya adalah ketika investor asing membeli Surat Berharga Negara atau SBN. Sebagai salah satu instrumen pembiayaan APBN, semakin banyak yang berminat membeli SBN, semakin besar peluang Pemerintah menutup defisit untuk membiayai kebutuhan pembangunan. 

Masuk dalam APBN berarti selanjutnya akan dikeluarkan untuk pengeluaran-pengeluaran Pemerintah seperti belanja rutin, belanja modal, belanja sosial, atau transfer ke daerah. Sama, menciptakan pendapatan juga bagi rekanan Pemerintah yang menyediakan bahan baku; melaksanakan konstruksi proyek; serta menyediakan fasilitas penunjang, contoh mudahnya, catering.

Namun investasi portofolio rentan pembalikan modal asing. Karena dalam bentuk surat berharga yang dapat diperjualbelikan di pasar sekunder, maka asing yang sedang ingin memperoleh modalnya kembali karena ada peluang investasi yang lebih menguntungkan akan serta merta menjual kepemilikan surat berharganya. Aksi jual tersebut jika terjadi secara masif akan menurunkan harga surat berharga negara yang berdampak pada kredibilitas pemerintah. Tidak berhenti di situ, dampaknya merembet ke berbagai indikator stabilitas perekonomian.   

Lalu apa yang dapat kita lakukan? 

Kekhawatiran pembalikan modal timbul ketika kepemilikan SBN didominasi asing. Oleh karena itu pendalaman pasar domestik perlu digiatkan. Minimal ada dua cara kita dapat berkontribusi pada pembangunan. Yang pertama dengan membayar pajak. Yang kedua dengan membeli surat SBN ritel.

Kenapa menyasar investor ritel? Menurut insight yang saya peroleh dari teman yang membidani Obligasi Ritel Indonesia (ORI) -- salah satu instrumen SBN ritel -- pada tahun 2006, karena investor ritel umumnya buy and hold. Mereka jarang terpengaruh perilaku trading asing yang berorientasi mencari untung, jual saat harga melemah, dan beli saat harga menguat. Kenapa tidak mengandalkan investor korporasi domestik, padahal duit mereka lebih banyak? Karena korporasi pun profit oriented dan cenderung ikut-ikutan perilaku asing.

Selain itu pemerintah pun ingin supaya tidak hanya asing yang menikmati keuntungan investasi di surat berharga yang diterbitkan. Dengan menawarkan instrumen ritel maka keuntungan investasi dapat dinikmati pula oleh investor lokal warga negara Indonesia. 

Dengan semakin luasnya basis investor domestik, akan semakin rendah kepemilikan surat berharga negara oleh asing, berikutnya akan menurunkan risiko volatilitas harga surat berharga yang diterbitkan pemerintah.

Tepat sekali waktunya, saat ini pemerintah sedang menawarkan SBR004, SBN ritel berjangka waktu dua tahun yang dapat dimanfaatkan warga untuk berinvestasi. 

Dengan minimal pembelian 1 juta rupiah, kita dapat menikmati keuntungan berinvestasi dengan tingkat kupon 8,05 persen per tahun yang dibayarkan setiap bulan. 

Tingkat kupon tersebut merupakan kupon minimal karena SBR004 menawarkan kupon floating atau berubah-ubah mengacu pada BI 7-days Reverse Repo Rate (7DRRR) plus 255 bps atau 2,55 persen. Dengan kata lain, tingkat kupon yang diterima investor bisa saja naik jika 7DRRR yang ditetapkan oleh Bank Indonesia juga naik. Apa sih 7DRRR bisa dibaca di laman BI.    

Membeli SBR004 merupakan kesempatan bagi kita warga negara Indonesia untuk berpartisipasi pada kegiatan pembangunan karena hasil pembelian langsung masuk ke APBN. Selain itu, membeli SBR004 berarti kita turut memperkuat basis investor domestik dan memperkuat ketahanan perekonomian bangsa dengan menahan kepemilikan asing terhadap surat berharga negara. 

Langsung saja ke www.kemenkeu.go.id/sbr atau akun instagram @djpprkemenkeu untuk cara belinya. Mereka juga menyediakan gimmick menarik selama masa penawaran 20 Agustus sampai 13 September 2018. Saatnya jadi Pahlawan bangsa!