Bab 5 Ethics and The Audit Profession

 

1. Perilaku Etis dan Perilaku Tidak Etis Bagi Perorangan, Profesional dan Konteks Bisnis

Etika atau perilaku didefinisikan sebagai serangkaian prinsip atau nilai moral. Perilaku etis sangat diperlukan dimasyarakat agar dapat berfungsi secara teratur. Kebutuhan akan etika cukup penting sehingga banyak nilai etika yang umum dimasukkanke dalam undang-undang.

Perilaku tidak etis biasanya didefinisikan sebagai tindakan yang berbeda dengan apa yang mereka anggap tepat dilakukan dalam situasi tertentu. Jadi kita harus memahami apa yang menyebabkan orang-orang bertindak dengan cara yang kita anggap sebagai tidak etis.

 

1. Dilema Etika

Dilema etika adalah situasi yang dihadapi oleh seseorang dimana ia harus mengambil keputusan tentang perilaku yang tepat. Metode-metode rasionalisasi yang sering digunakan yang dengan mudah dapat mengakibatkan tindakan tidak etis yaitu:

1. Setiap orang melakukannya
2. Jika sah menurut hukum, hal itu etis
3. Kemungkinan penemuan dan konsekuensinya

       Tujuan dari kerangka kerja membantu mengidentifikasi isu-isu etis dan memutuskan tindakan yang tepat menggunakan nilai dari orang itu sendiri. Pendekatan enam-langkah agar dapat menjadi suatu pendekatan yang relatif sederhana untuk menyelesaikan dilema etika:

• Memperoleh fakta yang relevan
• Mengidentifikasi isu-isu etis berdasarkan fakta
• Menentukan siapa yang akan terpengaruh oleh akibat dari dilema dan bagaimana setiap orang atau kelompok terpengaruh.
• Mengidentifikasi berbagai alternatif yang tersedia bagi orang yang harus menyelesaikan dilema
• Mengidentifikasi konsekuensi yang mungkin terjadi dari setiap alternatif
• Memutuskan tindakan yang tepat.

 

1. Pentingnya Etika pada Profesi Akuntansi

Akuntan publik sebagai profesional mengakui adanya tanggungjawab kepada masyarakat, klien serta rekan praktisi, termasuk perilaku yang terhormat, meskipun itu berarti pengorbanan diri. Pentingnya etika pada profesi akuntansi adalah kebutuhan akan kepercayaan publik atas kualitas jasa yang diberikan oleh profesi, tanpa memandang individu yang menyediakan jasa tersebut.

Ada dua faktor yang saling berpengaruh yaitu: kode perilaku profesional AICPA serta PCAOB dan SEC.

 

1. Tujuan dan Isi Kode Perilaku Profesional dari AICPA

Kode perilaku profesional AICPA menyediakan baik standar umum perilaku yang ideal maupun peraturan perilaku khusus yang harus diberlakukan. Kode perilaku profesional dari AICPA ini terdiri dari empat bagian yaitu:

• Prinsip-prinsip, yang terdiri dari: tanggung jawab, kepentingan publik, integritas, objektivitas dan independensi, keseksamaan dan ruang lingkup dan staf jasa.
• Peraturan perilaku, merupakan satu-satunya bagian kode etik yang dapat diberlakukan, dan peraturan perilaku ini dinyatakan lebih spesifik daripada prinsip-prinsip, karena sifatnya yang dapat diberlakukan banyak praktisi merujuk peraturan ini sebagai kode perilaku profesional AICPA.
• Interpretasi atas peraturan perilaku, timbul ketika terdapat beragam pernyataan dari para praktisi tentang peraturan yang spesifik. Interprestasi ini secara formal tidak dapat diberlakukan tetapi penyimpangan dari interpretasi itu akan sulit dan bahkan mustahil untuk dijustifikasi oleh seorang praktisi dalam dengar pendapat disipliner.
• Kaidah etika, penjelasan oleh komite eksekutif dari devisi etika profesional tentang situasi faktual khusus. Sebagian besar kaidah etika dipublikasikan dalam versi yang diperluas dari kode perilaku profesional.

 

 

1. Independen, Integritas dan Objektifitas dalam Hubungan dengan Kode Etik

Independensi adalah peraturan perilaku yang pertama. Independensi dalam audit berarti mengambil susut pandang yang tidak bias. Independeni dalam fakta ada bila auditor benar-benar mampu mempertahankan sikap yang tidak bias sepanjang audit, sedangkan independensi dalam penampilan adalah hasil interprestasi lain atas independensi ini.

Integritas berarti tidak memihak dalam melakukan semua jasa. Integritas dan objektivitas ada dalam peraturan 102 yaitu: dalam pelaksanaan setiap jas profesional, seorang anggota harus dapat mempertahankan objektivitas dan integritas. Harus bebas dari konflik kepentingan dan tidak boleh dengan sengaja membuat kesalahan penyajian atas fakta atau menyerahkan penilaiannya kepada orang lain.

 

1. Aturan-aturan Kode Etik Perilaku

a. Peraturan 102 = Integritas dan Objektivitas

b. Peraturan 201 = Standar Umum

c. Peraturan 202 = Ketaatan pada Standar

d. Peraturan 203 = Prinsip-prinsip Akuntansi

e. Peraturan 301 = informasi rahasia klien

f. Peraturan 302 = fee kontijen

g. Peraturan 501 = tindakan yang dapat didiskreditkan

h. Peraturan 502 = iklan dan bentuk permohonan lainnya

i. Peraturan 503 = komisi dan free refetal

j. Peraturan 505 = bentuk dan nama organisasi