Menilik Konsep Dasar Tata Kelola Pemilu

Hingga Pemilu 2019 kemarin, Indonesia telah menggelar 12 kali pemilihan umum. Dalam setiap penyelenggaraan, selalu terdapat perbedaan pengaturan yang menjadi penanda tata kelola pemilu. Para pakar berpendapat tata kelola pemilu dan partai politik dinilai jadi pekerjaan rumah yang harus dibenahi untuk mematangkan sistem demokrasi di Indonesia. (Kompas, 7/3/2020)

Pemilu pertama di Indonesia digelar tahun 1955 untuk memilih anggota DPR dan konstituante. Lantaran kondisi politik yang tidak menentu, penyelenggaraan pemilu tidak bisa digelar tepat waktu. Baru kemudian pada kepemimpinan Presiden Soeharto, pemilu digelar mulai 1971 diikuti 10 parpol. 

Kemudian pada tahun 1973 dilakukan penggabungan parpol menjadi tiga, yakni parpol berideologi islam bergabung kedalam Partai Persatuan Pembangunan (PPP), partai berideiologi nasionalis dan kristen bergabung menjadi Partai Demokrasi Indonesia (PDI), dan Golongan Karya. Ketiga parpol tersebut menjadi peserta pemilu 1977, 1982, 1987, 1992 hingga 1997). 

Setelah Soeharto lengser, pemilu pertama Orde Reformasi diadakan tahun 1999. Disusul secara rutin hingga saat ini pemilu diadakan setiap lima tahun sekali yakni 2004, 2009, 2014 dan 2019. Sejarah mencatat, rakyat memilih presiden dan wakil presiden secara langsung mulai Pilpres 2004.  juga diadakan pemilihan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) secara langsung pada Pemilu 2004. (Biasanya pemilu hanya memilih anggota DPR RI, DPRD provinsi, dan DPRD Kabupaten. Presiden diberi mandat oleh MPR)

Perubahan tata kelola pemilu pada Pemilu 2019 menjadikan pemilu serentak lima jenis pemilihan yang dibarengkan dalam 1 hari, yakni Pilpres, pemilihan DPD dan pemilihan legislatif (DPR RI, DPRD provinsi dan DPRD Kabupaten). Ini dikenang sebagai pemilu paling rumit dan melelahkan hingga mengakibatkan ratusan penyelenggara pemilu meninggal dunia. Catatan lain, adalah diadakannya pilkada langsung serentak bertahap mulai 2015, 2017, dan 2018. Next adalah Pemilu 2024 yang masih dalam pembahasan terkait perlu tidaknya revisi UU Pemilu dan UU Pilkada. 

Seperti dalam tulisan sebelumnya RUU Dari Tinjauan Tata Kelola Pemilu, membicangkan revisi UU Pemilu merupakan pintu masuk dari perbaikan tata kelola pemilu. Sebelum berbicara lebih panjang, mari kita mengenal konsep, pengertian dan urgensi tata kelola pemilu.

Urgensi Tata Kelola Pemilu

Pemilu menjadi salah satu ciri negara demokrasi : adanya pengakuan kesetaraan suara, kedaulatan di tangan rakyat, memilih pemimpin/wakil rakyat. Namun masih sering dijumpai adanya praktik penyimpangan atau fraud dalam praktek berdemokrasi. Misalnya politik uang, mahar politik, politik dinasti, oligarkhi partai dll. Hal tersebut tentu mencederai esensi demokrasi.

Karena itu diperlukan tata kelola pemilu yang handal. Menurut penulis, secara sederhana hal ikhwal yang mengatur pelaksanaan pemilu bisa disebut tata kelola penyelenggaraan pemilu. Hal yang kompleks (berdampak luas), politis (sarat kepentingan), dan rumit (mengatur hal-hal rigid).Tata kelola pemilu dan partai politik dinilai jadi pekerjaan rumah yang harus dibenahi untuk mematangkan sistem demokrasi di Indonesia.

Pengertian Tata Kelola Pemilu

Di bawah ini ada empat penjelasan dari para pakar di bidang Ilmu Politik dan kepemiluan menjelaskan tentang konsepsi tata kelola pemilu :