Mohon tunggu...
Hanan Wiyoko
Hanan Wiyoko Mohon Tunggu... Wiraswasta - Saya menulis maka saya ada

Suka membaca dan menulis, bergiat di literasi digital dan politik, tinggal di Purwokerto, Jawa Tengah

Selanjutnya

Tutup

Cerita Pemilih

Data KPU untuk Vaksinasi Covid-19: Sebuah Terobosan

1 Februari 2021   20:01 Diperbarui: 1 Februari 2021   20:15 269
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Bagikan ide kreativitasmu dalam bentuk konten di Kompasiana | Sumber gambar: Freepik

Proses pemutakhiran daftar pemilih ini dilakukan setelah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyerahkan DP4 (Daftar Potensial Pemilih Pemilihan) kepada KPU RI. Data tersebut kemudian diteruskan ke KPU kabupaten dan kota melalui KPU provinsi untuk dilakukan pemutakhiran. Kegiatan pemutakhiran melibatkan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) yang direkrut khusus untuk melakukan pencocokan dan penelitian (coklit). Sesuai PKPU No. 19 Tahun 2019 kegiatan pemutakhiran dilakukan oleh PPDP dengan bertemu pemilih secara langsung dan berdasarkan perbaikan dari rukun tetangga/rukun warga atau nama lain dan tambahan Pemilih. Inilah yang disebut Menkes BGS, data KPU dilakukan pencermatan secara manual dan termutakhir sehingga dianggapnya lebih akurat.

Dimutakhirkan Tiap Bulan

Meski demikian persoalan daftar pemilih selalu dihadapi dalam gelaran pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah. Mengatasi hal ini, KPU RI mulai 2020 kemarin melakukan program Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB). Bila sebelumnya, daftar pemilih itu dimutakhirkan saat tahapan berjalan, kini metode pemutakhiran diganti. Data pemilih diperbaharui setiap saat. Kegiatan ini mulai dilakukan oleh KPU kabupaten / kota yang tidak menggelar Pilkada 2020 lalu. Diantaranya PDPB dilakukan oleh KPU Kabupaten Banyumas.

Merujuk pada website https://kab-banyumas.kpu.go.id/tentang-pdpb/, disebutkan PDPB adalah Metode penyusunan daftar pemilih dengan cara mengumpulkan, mensinkronkan dan mengkonsolidasikan daftar pemilih Pemilu/Pemilihan terakhir dengan data kependudukan dari lembaga/badan lain. 

Adapun tujuan kegiatan PDPB adalah (1) Mengurangi potensi permasalahan penyusunan daftar pemilih saat Pemilu/Pemilihan, (2) Meningkatkan akurasi data dan daftar pemilih yang digunakan pada Pemilu/Pemilihan, dan (3) Meningkatkan kesadaran publik untuk berpartisipasi dalam penyusunan daftar pemilih Pemilu/Pemilihan. 

Dengan melihat penjelasan di atas, tergambar bahwa data pemilih yang dikelola KPU bersifat dinamis (selalu update) karena dilakukan pemutakhiran setiap saat. 

Sebagai contoh, daftar pemilih tetap (DPT) Kabupaten Banyumas dalam Pemilu 2019 lalu sebanyak 1.350.981 pemilih, setelah dilakukan pemutakhiran berkelanjutan hingga Januari 2021 berubah menjadi 1.351.419 pemilih. Dari hasil pemutakhiran berkelanjutan didapatkan 631 potensi pemilih baru.

Dari contoh di atas, diketahui bahwa data pemilih dinamis bergerak karena dilakukan pemutakhiran berkelanjutan. Dalam menjalankan kegiatan pemutakhiran, KPU Banyumas melakukan sejumlah langkah koordinasi, misalnya dengan dinas kependududukan Catatan Sipil, Dinas Pendidikan, Kepolisian Resort Kota, komando distrik militer, partai politik, kepala desa dan perangkat desa, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan pihak lain. 

Termasuk secara aktif membuat form isian yang bisa diakses oleh masyarakat untuk melaporkan perihal status daftar pemilih misalnya meninggal, pindah alamat, maupun menjadi pemilih baru. Dengan adanya kegiatan PDPB ini sebagai upaya menjaga keakuratan daftar pemilih yang dilakukan jauh hari sebelum masa tahapan pemilihan dihelat.   

Dengan demikian keinginan Menkes BGS untuk menggunakan data KPU untuk kegiatan vaksinasi covid-19 mungkin dilakukan. Catatannya adalah, data milik KPU merekam data usia 17 tahun atau lebih serta lengkap elemen datanya mulai nomor induk kependudukan (NIK), nama, dan alamat. Seperti harapan Menkes, base atau dasar data tersebut nantinya akan digunakan untuk kemanfaatan bagi masyarakat. 

Jadi harapannya tidak perlu lagi meributkan darimana sumber data berasal, namun bila itu bermanfaat maka bisa digunakan untuk sinergi mendukung program pemerintah. Dengan data KPU yang dianggap update ini diharapkan bisa meningkatkan jumlah warga yang mendapat suntikan vaksin Covid-19 dari pemerintah. Bila ini terlaksana, maka dalam kurun waktu kedepan, akan terbangun koordinasi antara dinas kesehatan setempat dengan KPU kabupaten / kota terkait data pemilih. Maka ini sebuah terobosan pak Menkes supaya data lebih akurat. (*)

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
Mohon tunggu...

Lihat Konten Cerita Pemilih Selengkapnya
Lihat Cerita Pemilih Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun