Dari analisis ini, dapat disimpulkan bahwa kenaikan PPN 12 persen memiliki karakteristik sebagai solusi fiskal, namun perlu diimbangi dengan kebijakan pendukung agar tidak menjadi beban yang berat bagi perekonomian Indonesia secara keseluruhan.
SARAN
Pendampingan untuk UMKM
Pemerintah perlu memberikan insentif atau subsidi kepada UMKM untuk membantu mereka beradaptasi dengan kebijakan ini. Pelatihan dan pendampingan dalam pengelolaan keuangan juga penting agar mereka dapat tetap bertahan dan berkembang.
Kebijakan Sosial untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah
Untuk mengurangi dampak kenaikan harga terhadap masyarakat miskin, pemerintah perlu memperkuat jaring pengaman sosial, seperti subsidi kebutuhan pokok, bantuan langsung tunai (BLT), atau program keluarga harapan (PKH).
Pengendalian Inflasi
Bank Indonesia dan pemerintah harus bekerja sama dalam mengendalikan inflasi dengan memastikan ketersediaan pasokan barang kebutuhan pokok dan menjaga stabilitas harga.
Sosialisasi dan Edukasi Pajak
Pemerintah perlu meningkatkan sosialisasi mengenai pentingnya pajak dan manfaat yang dihasilkan dari kebijakan ini. Edukasi ini bertujuan untuk meningkatkan penerimaan masyarakat terhadap kebijakan pajak serta mendorong kepatuhan pajak.
Evaluasi Berkala
Pemerintah harus melakukan evaluasi secara berkala terhadap implementasi kenaikan PPN. Jika ditemukan dampak negatif yang signifikan, perlu dilakukan penyesuaian kebijakan agar tidak menghambat pertumbuhan ekonomi.
Dengan mengimplementasikan kebijakan pendukung yang tepat, kenaikan PPN 12 persen dapat memberikan manfaat optimal tanpa menimbulkan beban yang berlebihan bagi perekonomian Indonesia.
Sumber ini di peroleh dari klikpajak, tirto id, detik com, kompas. com
Follow Instagram @kompasianacom juga Tiktok @kompasiana biar nggak ketinggalan event seru komunitas dan tips dapat cuan dari Kompasiana
Baca juga cerita inspiratif langsung dari smartphone kamu dengan bergabung di WhatsApp Channel Kompasiana di SINI
