Edward menjelaskan, adalah sulit bagi kita untuk mengenali gejala-gejala akan terjadinya kudeta, namun ia melanjutkan dalam halaman lain bukunya bahwa potensi kudeta bisa saja diukur dengan memakai beberapa elemen internal dan eksternal pemerintahan karena metode yang digunakan identik sama.
Untuk diketahui bahwa Prasyarat Utama terjadinya kudeta adalah kendali atas semua atau sebagian angkatan bersenjata, polisi dan elemen militer lainnya. Contoh-contoh kudeta semacam ini dalam beberapa dekade terakhir sudah pernah dialami oleh negara-negara di Timur Tengah dan Afrika yang biasanya dipimpin oleh rezim-rezim yang katanya "diktator" atau yang sudah berkuasa berlapis-lapis periode seperti Negara Iraq dimana presidennya, Saddam Husein berakhir di tiang gantungan atau bahkan di Negara Libya dimana presidennya Moammar Gadaffi harus tewas dalam keadaan memalukan dan mengenaskan tertembak di kepala oleh rakyatnya sendiri yang santer terdengar kabar bahwa kudeta itu terjadi atas bisikan dunia barat berupa tudingan pelanggaran HAM dan Pembatasan Hak Perempuan.
Selanjutnya di tahun 2018 kemarin terjadi percobaan kudeta yang dilakukan terhadap Presiden Turki, Recep Tayip Erdogan - yang diinisiasi oleh sebagian anggota militer Turki, namun untungnya percobaan itu berhasil digagalkan oleh Rakyat Turki itu sendiri karena masih menaruh kepercayaan kepada Presiden Erdogan.
Lanjutan, Prasyarat yang kedua terjadinya kudeta adalah karena dukungan dari orang-orang di negara bersangkutan atau pemerintah negara lain. Menurut Edward, pada poin ini bisa diabaikan tetapi sangat wajib untuk diwaspadai karena berkaitan dengan opini massa dan tudingan dunia luar. Jika opini massa terpelintir oleh tudingan-tudingan, maka yang akan terjadi adalah kecelakaan bagi pemerintahan itu.
Metode ini berhasil dilakukan oleh Moammar Gadaffi terhadap Pemerintahan Raja Idris I di Libya dan dilakukan juga oleh Mustafa Kemal di masa Turki Utsmaniyyah. Opini-opini yang mereka tanamkan kepada orang-orang adalah berupa diksi yang menyatakan bahwa pemerintahan yang tengah berkuasa saat itu sudah tidak mampu dan jauh tertinggal dalam mengimbangi kekuatan dunia Barat.
Setelah saya analisa lebih jauh lagi, diksi-diksi semacam itu bisa langsung dipercaya oleh rakyatnya yang ketika itu tengah asik-asiknya belajar mengenai budaya-budaya barat, HAM, Militer dan kebebasan berpikir. Boleh saya katakan hal ini adalah suatu bentuk kontaminasi yang terjadiÂ
Sama halnya dengan Kudeta yang terjadi di Negara Myanmar-dilakukan oleh Militer Myanmar. Militer Myanmar melakukan Kudeta tersebut dengan dalih bahwa telah terjadi kecurangan pemilu yang diadakan pada November tahun lalu dimana yang keluar sebagai pemenang adalah partainya Aung San Suu Kyi (Penasehat Negara Myanmar) dengan perolehan 78% dari total suara rakyat Myanmar. Setelah dalih tersebut dilontarkan, Militer Myanmar lalu menggunakan Undang-Undang Darurat Negara yang lantas mengamini peristiwa tersebut terjadi.
Lalu, Apa Pengaruhnya bagi Warga Negara?
Jelas saja, kita belajar dari peristiwa kudeta yang telah sudah seperti yang terjadi di Iraq, Libya dan tentunya Myanmar telah menimbulkan Instabilitas Politik dan Ekonomi. Di Myanmar misalnya, jaringan-jaringan internet dipadamkan sehingga menghambat layanan perbankan di sana menyebabkan laju perekonomian Myanmar menjadi lumpuh.
Hal ini akan semakin mengerikan ketika Pemerintahan Sementara telah terbentuk seperti halnya di Iraq dan Libya kemudian berimbas pada tidak adanya jaminan kenyamanan bagi rakyatnya untuk melakukan kegiatan perekonomian.Â
Alat keamanan seperti polisi dan tentara sudah kehilangan komando sehingga yang terjadi adalah akan semakin berkurangnya produksi, kurang pula pasokan makanan yang masuk ke negara itu dan mengakibatkan rakyatnya terpaksa harus bergontok-gontokkan dan baku hantam satu sama lain demi hidup mereka.
