Dilema Trade-Off: Menyeimbangkan Keamanan Manusia dan Keamanan Militer
Pembuat kebijakan dihadapkan pada situasi kompromi dan pengorbanan yang sulit dalam Dilema Keamanan 2.0 saat mereka mencoba memutuskan bagaimana membagi sumber daya mereka yang terbatas antara keamanan militer dan keamanan manusia. Permasalahan ini dihasilkan dari konflik nyata antara membangun sikap defensif yang kuat dan mengatasi kesejahteraan sosial ekonomi. Mengelola Dilema Keamanan 2.0 secara efektif membutuhkan keseimbangan yang tepat.
Alokasi sumber daya merupakan aspek penting dari prioritas suatu negara, terutama dalam hal pengeluaran militer. Walaupun menjaga pertahanan yang kuat sangat penting, pengeluaran militer yang berlebihan dapat memiliki konsekuensi yang tidak diinginkan, khususnya dalam kaitannya dengan keamanan manusia. Ambil contoh Amerika Serikat. Amerika Serikat beroperasi dengan anggaran diskresioner, yang memberikan fleksibilitas dalam mengalokasikan dana di berbagai sektor. Di tahun 2022, Amerika Serikat mengeluarkan $778 miliar dalam pengeluaran militer. Untuk memberi  konteks seberapa besar sebenarnya jumlah uang itu, menurut The Balance, anggaran diskresioner Amerika Serikat untuk tahun 2022 adalah $1,688 triliun. Anggaran Presiden Biden mengusulkan $1,522 triliun dari total alokasi diskresioner dasar untuk Tahun Anggaran 2022, dengan sebagian besar kenaikannya digunakan untuk pengeluaran non-pertahanan. Undang-undang yang disahkan oleh Dewan Perwakilan AS pada tahun 2022 menyediakan $772,5 miliar untuk program kebijakan non-pertahanan dan $858 miliar untuk pendanaan pertahanan. Maka dari itu, pengeluaran militer menyumbang hampir 51% dari semua pengeluaran diskresioner pada tahun 2022, lebih dari separuh anggaran digunakan untuk militer.
Pembelanjaan yang berlebihan untuk militer mengalihkan sumber daya yang signifikan yang sebenarnya dapat diarahkan ke bidang-bidang penting yang membantu dalam keamanan manusia, seperti program perawatan kesehatan, pendidikan, infrastruktur, dan kesejahteraan sosial. Alokasi dana yang tidak proporsional untuk pertahanan dapat menghambat investasi dalam layanan penting yang secara langsung berdampak pada kesejahteraan dan kualitas hidup warga.
Dilema trade-off mengharuskan pembuat kebijakan untuk mengambil sikap yang adil. Strategi yang menggabungkan keamanan militer dengan pertimbangan keamanan manusia dapat membantu mengurangi ketegangan dan potensi dampak negatif dari memberikan satu aspek lebih penting daripada aspek lainnya. Hal ini dapat memerlukan perencanaan menyeluruh, tata kelola yang efisien, dan teknik alokasi sumber daya yang kreatif yang menjawab kebutuhan militer dan persyaratan untuk keamanan manusia.
Menemukan Keseimbangan dan Sinergi: Mengintegrasikan Keamanan Manusia dan Keamanan Militer
Dilema Keamanan 2.0 membutuhkan pendekatan strategis yang mengakui saling ketergantungan keamanan manusia dan militer. Sangat penting untuk menyadari potensi kedua hal tersebut untuk sinergi dan integrasi daripada menganggapnya sebagai dua tujuan yang bersaing. Menemukan keseimbangan antara kedua aspek keamanan ini sangat penting untuk menangani Dilema Keamanan 2.0 secara efektif.
Mencari keseimbangan dan sinergi antara human security dan military security membutuhkan integrasi prinsip human security ke dalam seluruh aktivitas militer, bukan hanya sebagai add-on atau tambahan. Integrasi ini harus terjadi pada tingkat perencanaan dan operasional melalui pelatihan, perubahan budaya militer, dan akuntabilitas. Konsep "tanggung jawab untuk melindungi", yang mempromosikan gagasan bahwa negara berdaulat memiliki tanggung jawab untuk melindungi warganya dari bencana yang dapat dihindari, tetapi ketika mereka tidak mau atau tidak dapat melakukannya, tanggung jawab tersebut harus ditanggung oleh komunitas negara yang lebih luas juga harus menjadi pertimbangan. Â
Inti dari integrasi ini adalah pengakuan bahwa peran militer melampaui pertahanan tradisional dan harus mencakup perlindungan dan kesejahteraan individu dan komunitas. Program pelatihan harus mencerminkan pemahaman ini, memperlengkapi personel militer dengan pengetahuan dan keterampilan untuk mengatasi masalah keamanan manusia di samping tanggung jawab tradisional mereka. Hal ini memerlukan pergeseran budaya militer, yang mencakup perspektif keamanan yang lebih luas yang mencakup dimensi sosial-ekonomi, politik, dan hak asasi manusia.
Selain itu, mekanisme akuntabilitas harus tersedia untuk memastikan integrasi yang efektif dari prinsip-prinsip keamanan manusia ke dalam operasi militer. Dengan menetapkan kerangka kerja yang membuat aktor militer bertanggung jawab atas perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia, negara dapat menunjukkan komitmen mereka untuk menegakkan keamanan manusia dan keamanan militer. Mengintegrasikan prinsip-prinsip R2P ke dalam pertimbangan keamanan dapat memberikan kerangka kerja untuk tindakan kolektif, kerja sama, dan bantuan dalam mengatasi tantangan keamanan, khususnya dalam kasus di mana keamanan manusia terancam.
Kesimpulannya, menemukan keseimbangan dan sinergi antara keamanan manusia dan keamanan militer membutuhkan integrasi prinsip-prinsip keamanan manusia ke dalam semua kegiatan militer, tidak hanya sebagai tambahan, tetapi sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari tanggung jawab militer. Dengan mengadopsi pendekatan holistik, mempertimbangkan tanggung jawab untuk melindungi, dan memastikan akuntabilitas, negara dapat mengatasi Dilema Keamanan 2.0 secara efektif dan menciptakan dunia yang lebih aman yang memprioritaskan kesejahteraan dan perlindungan individu dan komunitas.
