     Tak dapat dipungkiri juga bahwa cikal bakal ketidaksesuaian antara masyarakat dengan pemerintah yaitu pemerintah hanya cenderung menempatkan keamanan dan ketertiban sebagai prioritas yang lebih unggul terhadap kebebasan individu dan persetujuan demokratis untuk memerintah, artinya bahwa ada terdapat kerugian besar yang diberikan terhadap hak-hak yang seharusnya didapatkan oleh masyarakatnya tidak sepadan dengan UUD yang telah menjadi pegangan dasar bagi penguasa. Oleh karena itu, sebagai pemeritah harus menjunjung tinggi nilai-nilai dasar untuk mencapai negara yang penuh dengan keadilan, meredakan perpecahan dengan memberikan hak yang belum terealisasikan, memusyawarahkan urusan dengan munfakat bersama agar tidak menimbulkan ketitakstabilan hukum-hukum negara.
