Perlunya Proses Demokrasi Terkait Mitigasi Covid-19 dalam Mencapai 3 Agenda Pembangunan Global

Dari sosialisasi ini kemudian dilakukan Pendataan aspirasi kuisioner mengenai kendala, serta kekurangan yang dialami masyarakat selama pandemi ini berlangsung. Setelah dilakukan pendataan, selanjutnya dilakukan pengumpulan data oleh LSM dan kepala desa. 

Adapun mekanisme selanjutnya adalah dilakukan pertanggungjawaban laporan dan penyampaian transparansi kepada masyarakat, yang nantinya dapat diwakilkan oleh RT/RW setempat, sehingga poin-poin yang sudah disampaikan ke DPRD diketahui oleh masyarakat. Setelah itu, hasil pendataan di sampaikan ke DPRD Kab/Kota oleh LSM setempat untuk kemudian disampaikan ke DPR RI.

Selain melakukan koordinasi dan komunikasi secara langsung ke masyarakat dengan melibatkan pemerintah desa dan LSM, DPRD juga bisa melakukan koordinasi bersama pemerintah daerah dengan melibatkan universitas. Universitas bisa dikatakan juga merupakan representasi dari masyarakat, karena mereka juga hadir dari lembaga-lembaga penelitian. 

Tujuannya adalah untuk menyerap berbagai masukan yang berkaitan dengan permasalahan yang dihadapi selama pandemi dalam kerangka mitigasi Covid-19, sehingga upaya untuk mewujudkan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat bisa cepat terealisasikan.

Adapun beberapa inovasi sudah dilakukan oleh BKSAP dalam hal pelibatan publik, salah satunya yakni BKSAP Day. Program ini merupakan inisiatif Pimpinan BKSAP untuk menghadirkan BKSAP ke masyarakat luas sekaligus berinteraksi, berdialog hingga bersosialisasi dengan mereka. Namun di tengah pandemi seperti sekarang ini, tentu BKSAP Day yang tadinya bisa dilakukan secara offline harus dilakukan secara online. 

Caranya yaitu dengan mengoptimalkan media online seperti membuat webinar-webinar nasional maupun internasional sebagai upaya pelibatan publik yang lebih luas. Hal ini mengingat bahwa tidak jarang beragam aktivitas, posisi internasional hingga lobi-lobi yang dilakukan para pelaku diplomasi parlemen selama ini kurang terpantau masyarakat secara luas.

Dengan membuat webinar nasional maupun internasional secara berkala tentu menjadi sarana dalam memperkenalkan BKSAP ke dunia akademik, khususnya bagi para mahasiswa agar perspektif generasi muda Indonesia terbuka mengenai dunia internasional dan diplomasi yang juga dilakukan parlemen serta dapat memberikan saran dan sumbangsih pemikiran terhadap permasalahan Covid-19 yang dihadapi Indonesia saat ini.

Setelah melakukan berbagai macam pendekatan di atas, data atau informasi yang sudah diperoleh terusebut kemudian dikaji oleh BKSAP bersama dengan Pimpinan DPR RI untuk merumuskan solusi dan poin-poin penting baik itu berupa kebijakan maupun program-program yang nantinya bisa disampaikan di dunia internasional. 

Permasalahan-permasalahan yang dihadapi tidak hanya oleh Indonesia namun juga berbagai negara di dunia, nantinya diharapkan melalui organisasi parlemen, seperti AIPA (Asean Inter-Parliamentary Assembly) mampu dirumuskan berbagai solusi dalam menghadapi krisis yang terjadi saat ini.

Sehingga AIPA tidak hanya berfungsi sebagai platform bertukar informasi secara reguler atau melakukan assembly semata, akan tetapi, sebagai pusat informasi Covid-19 di Asia Tenggara dalam penanganan Covid-19 serta dampak terkaitnya. 

Disamping itu, BKSAP DPR RI juga diharapkan untuk melakukan komunikasi secara rutin dengan Kantor Perwakilan WHO Indonesia dengan BKSAP DPR RI, sebagai sarana untuk mengembangkan pusat Myth-Buster dalam parlemen termasuk untuk memberikan perkembangan terbaru dari penanganan Covid-19, baik dalam hal pengembangan vaksin dan lain sebagainya.