Tayangan TV Indonesia dan Gagal Paham KPI

Sudah bukan rahasia lagi kalau televisi sudah mulai ditinggalkan masyarakat. Rakyat sudah banyak berbondong-bondong meninggalkan layar kaca dan beralih ke gawai yang menawarkan kemudahan mengakses berbagai video atau tayangan yang bisa dipilih sesuai dengan minat.

Bagi generasi milenial, TV sudah ketinggalan zaman. 

Sayangnya, Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) gagal paham dalam menyikapi kecenderungan beralihnya rakyat dari layar kaca ke gawai.

Konten-konten di YouTube, Netflix, dan media luar lainnya dianggap sebagai biang kerok degradasi moral rakyat Indonesia. Laporan dari beberapa kelompok masyarakat yang menjadi dasar untuk mencanangkan suatu regulasi dan mengawasi konten dari media-media luar ini kelak.

Menurut saya, KPI terlalu dini mengambil kesimpulan dan gagal paham.

Daripada menyalahkan youtube, netflix, facebook dan media lain, lebih baik KPI berkaca. Apakah acara TV Indonesia lebih baik dibandingkan konten-konten di saluran-saluran lainnya? Kalau seandainya lebih baik, seharusnya tak perlu terlalu paranoid dengan gempuran media-media luar. 

Justru karena konten-konten di TV Indonesia tidak mencerminkan kualitas yang baik, sehingga rakyat bosan menyaksikan tayangan yang isinya 'yah begitulah', dan tak heran, masyarakat memilih media lain, dalam hal ini, media luar, sebagai pilihan yang lebih baik menurut mereka.

Opini saya mengenai tayangan televisi kita dan KPI saat ini

Menurut saya, KPI lebih baik membenahi terlebih dahulu tayangan televisi kita saat ini, yang sebenarnya merupakan PR lawas KPI yang saya bisa katakan, tidak tuntas-tuntas juga.

Pendapat saya mengenai tayangan televisi kita dan KPI saat ini :

1. Kurangnya program acara edukasi untuk anak usia dini 

Sadar akan pentingnya pendidikan yang optimal bagi anak di golden age atau usia emas, yaitu antara 0 sampai 5 tahun, namun kenyataannya, jumlah sekolah batita (bawah tiga tahun) negeri, playgroup negeri, Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) negeri, dan TK negeri sangatlah minim dibandingkan jumlah SD negeri sampai SMA negeri. Kebanyakan institusi pendidikan anak usia dini berasal dari pihak swasta.

Seakan negara tidak peduli dengan pendidikan anak usia dini.