Dalam kasusnya, Nur Alam disebutkan telah menerbitkan surat keputusan (SK) Persetujuan  Percadangan Wilayah Pertambangan, Persetujuan Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan SK Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT Anugerah Harisma Barakah (AHB) yang dilakukan di Buton dan Bombana. Bagi KPK, Surat Keputusan tersebut telah menyalahi aturan.
Ketiga, Ridwan Bae, dimana ia tengah menjabat sebagai anggota DPR RI, komisi V. Ridwan Bae juga hendak membangun dinasti politik di Sulawesi Tenggara. Itu dapat terlihat ketika ia mencalonkan anaknya L.M. Ihsan Taufik, pada pemilihan bupati di Muna Barat beberapa bulan yang lalu. Meskipun kalah, tetapi dalam langka politiknya ia hendak membangun kekuasaan dinasti politik dari bawah.
Ridwan Bae merupakan sosok politisi yang populer di Sulawessi Tenggara. Ia adalah ketua Golkar Sultra, seorang pengusaha yang sangat loyal dengan pembiayaan politik. Dalam karir politiknya, ia berhasil menjadi bupati Muna selama dua periode 2000-2010. Namun, langka kerjanya di Muna sebenarnya tidak menunjukan begitu signifikan, bahwa ia memiliki visioner untuk membangun daerah.
Muna saat itu dibuat terkatung-katung. Bahkan diakhir masa jabatannya periode pertama, ia sempat diduga melakukan korupsi lelang kayu jati. Ia dinilai menyalahi aturan proses lelang, sebagaimana Surat Keputusan (SK) Menteri Kehutanan No 319 tahun 1997. Dan dalam laporan pertanggungjawaban Bupati Muna pada tahun 2003, ada ketidaksesuaian dengan realisasi pendapatan dari hasil lelang kayu jati. Bukan saja itu, ia diduga melakukan korupsi terkait penimbunan penataan kawasan kumuh di kelurahan lagasa dan kelurahan tula.
Dari informasi yang dihimpun oleh wikidpr.org, sejak 2004 Ridwan Bae, dilaporkan Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) ke KPK yang terkait dengan dugaan korupsi pelelangan kayu jati. Seharusnya menurut WALHI pemerintah Kabupaten Muna menerima pendapatan sebesar 15 miliar lebih pada tahun 2002 dan 2003. Namun, dalam laporan pertanggungjawaban bupati Muna, Ridwan Bae tahun 2003, Kabupaten Muna hanya memperoleh hasil pelelangan kayu jati sebesar 8 miliar.
Kekalahan anaknya, bukan akhir dari langka politik Ridwan. Minimal, ia telah berhasil membangun dinasti politik, dimana ponakannya L.M. Rusman Emba menjadi Bupati Kabupaten Muna. Tidak menutup kemungkinan, ke depan Ridwan Bae akan mencalonkan anaknya atau ponakannya untuk berebut kuasa di pemilihan Gubernur. Saat ini, Ridwan Bae tinggal bagaimana memuluskan langkahnya untuk menuju kursi Gubernur.
Ke empat, Rusda Mahmud. Ia disebut-sebut sebagai Bupati dua periode (2007-2017) yang berhasil memodernisasi Kolaka Utara. Namun, cerita keberhasilan itu (memang berhasil dari segi pembangunan fisik), masih menyimpan masa kelam yang diduga terkait korupsi proyek pertambangan dan dugaan penyelewengan APBD Kolaka Utara.
Kepemimpinan Rusda Mahmud di Kolaka Utara banyak menuai kritik. Pasalnya, ia menempatkan sebagian keluarganya pada jabatan-jabatan penting di pemerintahannya. Dinasti politik yang dibangun Rusda Mahmud, terlihat ketika ia mendukung Nur Rahman Umar dan H. Abbas sebagai Bupati Kolaka Utara.
Nur Rahman Umar sebelumnya menjabat sebagai kepala dinas pertambangan Kolaka Utara yang tidak pernah diganti selama dua periode, selama kepemimpinan Rusda Mahmud. Ini terlihat seperti ada konsensus ikatan kekeluargaan yang dibangun, demi memuluskan kekuasaan di Kolaka Utara. Sementara H. Abbas dari beberapa informasi dari media bahwa ia bersepupu dengan Rusda Mamud.
Kemenangan Nur Rahman Umar dan H. Abbas di Kolaka Utara merupakan satu langka yang dibangun Rusda Mahmud untuk menuju kursi Gubernur. Minimal, ia telah mempunyai basis pendukung atau massa di Kolaka Utara. Ini tentu akan membuktikan bahwa Rusda Mahmud merupakan politisi yang diperhitungkan di Sulawesi Tenggara. Dinasti itu, telah ia bangun lewat kerabat, relasi dan juga keluarga.
Ke lima, Sjafei Kahar. Ia merupakan mantan Bupati Buton. Sjafei Kahar telah memulai membangun dinasti sejak tahun 2001-2011, berawal dari birokrat, ketua Golkar Buton dan bupati. Pada tahun 2011 ia mendorong anaknya (saat ini menjabat sebagai bupati Buton Selatan), Agus Faisal Hidayat sebagai bupati Buton. Namun dalam perjalanannya, ia dikalahkan oleh Umar Samiun.
