Akhirnya terbongkar, Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) mendapatkan pendanaan utama dari negara-negara Barat, termasuk Amerika Serikat, Inggris, Prancis, Swedia, Denmark, dan Belanda. Antara tahun 2014 dan 2023, pemerintah federal Amerika Serikat menyumbang 52 persen dari total anggaran OCCRP, mencapai setidaknya $47 juta, dengan komitmen tambahan sebesar $12 juta. Pemerintah Barat lainnya telah menggelontorkan dana sebesar $15 juta selama satu dekade terakhir untuk mendukung proyek ini yang berlabel "independen."
Dari berbagai laporan, OCCRP kerap mencitrakan dirinya sebagai lembaga yang memperjuangkan kebenaran. Namun, kenyataannya, organisasi ini lebih sering digunakan untuk menjual informasi hoaks dan framing guna menjatuhkan lawan politik sesuai pesanan pihak tertentu. Hal ini menjadikan OCCRP tak lebih dari organisasi oportunis yang beroperasi dengan kedok jurnalisme, mengais keuntungan dari bisnis gelap penyebaran propaganda.
Itu cerita yang di publikasikan di Drop Site News dalam proyek kolaborasi dengan media investigasi terkemuka Prancis, Mediapart, media Italia Il Fatto Quotidiano, Drop Site, dan Reporters United di Yunani. Proyek ini diluncurkan oleh penyiar publik Jerman, NDR, yang sebelumnya bekerja sama dengan OCCRP, tetapi tidak menerbitkan versi investigasinya sendiri karena tekanan dari OCCRP.
Pendiri OCCRP dan Kegiatan Operasionalnya.
OCCRP didirikan oleh Drew Sullivan dan Paul Radu, dua individu yang dikenal kontroversial. Kantor pusatnya berada di Sarajevo, Bosnia-Herzegovina. Organisasi ini mengandalkan jaringan internasional media untuk menyebarluaskan narasi mereka. Di Indonesia, salah satu media partner yang tercantum di situs resmi OCCRP adalah Tempo.co.
R. Haidar Alwi, seorang tokoh nasionalis, pendiri Haidar Alwi Care dan Haidar Alwi Institute, yang juga menjabat sebagai Dewan Pembina Ikatan Alumni ITB, mengingatkan masyarakat Indonesia untuk berhati-hati terhadap organisasi seperti OCCRP. Menurut Haidar Alwi, lembaga ini bukan hanya tidak resmi, tetapi juga berpotensi memecah belah bangsa melalui laporan-laporan yang bias dan provokatif.
OCCRP dan Bahaya Framing Berbasis Pesanan.
Laporan-laporan OCCRP sering kali tidak didasarkan pada data resmi institusi penegak hukum, melainkan melalui voting dari opini publik yang tidak memiliki validitas hukum. Tidak heran jika negara seperti Rusia telah menyatakan OCCRP sebagai organisasi berbahaya.
Haidar Alwi menekankan bahwa target utama OCCRP adalah pemimpin-pemimpin nasionalis yang membela kepentingan bangsanya, seperti Vladimir Putin, Bashar al-Assad, hingga Presiden Joko Widodo. Gerakan ini diduga melibatkan kolaborasi dengan pihak-pihak yang berkhianat terhadap bangsanya demi keuntungan pribadi atau kepentingan asing.
Semangat Persatuan di Era Prabowo-Gibran.
