Mohon tunggu...
Hafiz Fikrie
Hafiz Fikrie Mohon Tunggu... Penulis - Bachelor of International Relations

Economics, Politics, and Business

Selanjutnya

Tutup

Ilmu Sosbud

Sengeketa Laut China Selatan dan Ancaman Bagi Indonesia

31 Mei 2024   22:51 Diperbarui: 31 Mei 2024   23:29 129
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Ilmu Sosbud dan Agama. Sumber ilustrasi: PEXELS

Namun tentunya Indonesia harus tetap berhati-hati atas upaya yang dilakukan oleh China, seperti strategi Gray Zone dengan membangun pulau buatan dan meningkatkan kehadiran militer di wilayah Laut China Selatan. Kabar terbaru adalah China akan membangun trowongan yang menghubungkan Tiongkok dengan pulau-pulau buatan tersebut. Oleh karena itu selain memiliki ekonomi terbesar di dunia China juga memiliki kemajuan teknologi, tentunya sangat mengancam bagi negara-negara ASEAN yang sangat kurang dalam teknologi terutama Indonesia.

Salah satu hal yang harus dilakukan selain upaya diplomasi adalah meningkatkan keamanan maritim dan alutista yang memadai karena dalam hal ini Indonesia masih sangat kekurangan alutista dalam pengawasan. Indonesia sudah mulai membangun teknologi seperti ingin memproduksi drone yang bernama Elang Hitam sebagai tujuan militer untuk pertahanan dan kemanan. Namun salah satu Program Strategis Nasional (PSN) Presiden Joko Widodo pata tahun 2016, harus dihentikan karena Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) mengalihkan proyek pesawat tanpa awak tersebut karena dianggap memiliki banyak masalah teknis dan masalah kemitraan. Pupus harapan Indonesia memproduksi drone militer dalam negeri yang mana teknologi dalam militer sangat penting dengan melihat gejolak global yang tidak pasti  tentunya bisa mengancam kedulatan wilayah. 

Penggunaan drone bisa bermanfaat dalam kemanan dan pengawasan laut karena drone sudah terbukti efektif dalam mengawasi dan memantau upaya akses yang tidak sah atau aktivitas yang illegal. Selain itu juga drone bisa menjadi patrol lautan dengan mengawasi perdagangan agar terhindar dari penyelundupan, pembajakan dan penangkapan ikan illegal.

Selain ancaman klaim wilayah oleh China, Indonesia juga terancam atas kekayaan lautnya karena banyak pelaut negara lain masuk dengan mudah mencuri hasil laut Indonesia. Keamanan laut Indonesia masih sangat lemah tercatat pada tahun 2019 masih terjadi pencurian ikan di Natuna dan pada tahun 2022, TNI angkatan laut (TNI AL) menangkap dua kapal ikan asing berasal dari Vietnam di perairan Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE) yang mencuri 15 ton ikan. Negara tetangga yang sering masuk kewilayah Indonesia dalam melakukan pencurian ikan seperti Filipina, Malaysia dan Vietnam.

Sengketa laut China Selatan ini tidak hanya ancaman atas klaim yang dilakukan oleh China kepada wilayah Natuna Utara sebagai wilayah kedaulatan Indonesia. Namun kehadiran pihak luar seperti AS  dan para sekutunya menjadi ancaman bagi stabilitas geopolitik kawasan. Selain itu juga sumber daya alam terkandung di Natuna Utara juga terancam, karena negara-negara tetangga berupaya mengambil hasil laut seperti penangkapan ikan. Oleh sebab itu Indonesia perlu melakukan kebijakan strategis dalam mempertahankan kedaulatan dan menjaga stabilitas geopolitik di ASEAN.

Upaya Penyelesaian Sengketa Laut China Selatan

Indonesia memiliki peran yang sangat penting di dalam menyelesaikan konflik di Laut China Selatan yang melibatkan 4 negara ASEAN ( Malaysia, Vietnam, Filipina dan Brunei Darussalam) dengan adanya peran aktif Indonesia di antaranya: pada tahun 1990 Indonesia berperan di dalam sebuah workshop terkait resolusi konflik di laut china Selatan, pada tahun 2002, Indonesia sebagai negara inisiator di dalam membentuk Declaration on the Conduct of Parties in the South China Sea  (DOC) yang bermanfaat bagi negara-negara yang bersengketa di dalam menyelesaikan permasalahan yang ada, pada tahun 2019 Indonesia  membantu mendorong negara negara yang bersangkutan membahas kode etik laut China selatan melalui ASEAN dengan beberapa kali melakukan proses diplomasi. 

Selain itu, pada masa pemerintahan Jokowi Indonesia juga mengirimkan beberapa bentuk perhatian terhadap konflik di laut Cina selatan melalui nota protes yang dikirimkan kepada Tiongkok pada tahun 2019 dan 2020 karena Indonesia menilai bahwa adanya coast guard Tiongkok di Natuna menjadi hal yang merugikan. Presiden Joko Widodo juga melakukan kunjungan ke Natuna untuk menggelar rapat cabinet terkait pertahanan di wilayah Natuna karena Indonesia menilai bahwa permasalahan yang terjadi di laut cina selatan merupakan permasalahan yang sangat serius. pada saat ini Indonesia berperan aktif menjaga kepentingan-kepentingan di kepulauan Natuna untuk menjaga stabilitas dan keamanan.

Blibliography

Hikmawan, E., Muhammad, F., Sahide, A., Sosial, J. I., & Humaniora, D. (n.d.). Kebangkitan Tiongkok Dalam Membendung Hegemoni Amerika Serikat: Studi Kasus Sengketa Laut China Selatan. http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/muqoddimah

Johannes, R. (n.d.). PENINGKATAN KETEGANGAN GEOPOLITIK DI LAUT CHINA SELATAN (INCREASING GEOPOLITICAL TENSIONS IN THE SOUTH CHINA SEA).

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
Mohon tunggu...

Lihat Konten Ilmu Sosbud Selengkapnya
Lihat Ilmu Sosbud Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun